Berapa Gaji Guru Honorer per Bulan?
Pertanyaan berapa gaji guru honorer per bulan tidak memiliki jawaban tunggal, karena tidak ada standar nasional yang mengikat. Berbeda dengan guru PNS yang gajinya diatur per golongan dalam peraturan pemerintah, honor guru honorer ditentukan oleh kemampuan keuangan masing-masing sekolah — yang sebagian besar bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Hasilnya: angkanya sangat bervariasi antar daerah, bahkan antar sekolah dalam satu kabupaten.
Gambaran umumnya memprihatinkan. Di banyak daerah, guru honorer menerima Rp500 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Seorang guru honorer di Maros, Sulawesi Selatan, mengaku honornya turun dari Rp1 juta menjadi hanya Rp500 ribu per bulan setelah aturan pembatasan alokasi BOS diberlakukan. Di Sleman, Yogyakarta, guru honorer menerima sekitar Rp700–800 ribu per bulan — angka yang sangat jauh dari UMK Sleman 2026 sebesar Rp2.624.387. Bahkan ada kasus di Seram Bagian Barat di mana guru honorer mengaku hanya menerima Rp500 ribu per enam bulan.
Ironisnya, beban kerja mereka sering setara dengan guru PNS: mengajar 24 jam pelajaran per minggu, menjadi wali kelas, hingga mengurus administrasi sekolah. Julukan pahlawan tanpa tanda jasa terasa pahit ketika penghasilannya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan bensin harian, seperti dikisahkan seorang guru honorer yang menerima Rp300 ribu per bulan. Banyak yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan — membuka warung, menjadi ojek, atau les privat — demi menutup kebutuhan rumah tangga.
Kabar baiknya, sejak 2025 pemerintah mulai turun tangan. Insentif Rp300 ribu per bulan disalurkan langsung ke rekening 347.383 guru honorer, naik menjadi Rp400 ribu mulai 2026, plus tunjangan profesi Rp2 juta bagi yang bersertifikat. Ini terobosan pertama negara mentransfer langsung ke kantong guru honorer, bukan lewat perantara sekolah.
Rincian Gaji Pokok Guru Honorer
Karena tidak ada tabel golongan seperti PNS, rincian gaji guru honorer per bulan lebih tepat dibaca sebagai susunan komponen penghasilan. Berikut komponen-komponennya:
| Komponen Penghasilan | Besaran per Bulan | Keterangan |
|---|---|---|
| Honor dari sekolah (dana BOS) | Rp300 ribu – Rp1 juta+ | Maksimal 20% BOS (negeri) / 40% (swasta) |
| Insentif Kemendikdasmen 2025 | Rp300 ribu | Transfer langsung, 7 bulan dibayar Juli 2025 |
| Insentif Kemendikdasmen 2026 | Rp400 ribu | Diumumkan naik mulai 2026 |
| Tunjangan profesi (bersertifikat) | Rp2 juta | Hanya untuk honorer lulusan PPG |
| BSU 2025 | Rp300 ribu (rata-rata) | Rp600 ribu untuk 2 bulan, syarat gaji ≤ Rp3,5 jt |
Dasar hukum pembayarannya adalah Permendikdasmen RI Nomor 8 Tahun 2025 yang menetapkan alokasi maksimal pembayaran honor sebesar 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta dari pagu BOS/BOP. Aturan ini dipertegas lewat SE Kemendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025. Dampaknya nyata: sekolah dengan siswa sedikit memiliki pagu BOS kecil, sehingga porsi 20 persennya pun mungil — inilah alasan struktural mengapa honor di sekolah kecil pedesaan bisa hanya ratusan ribu rupiah.
Simulasi sederhana menunjukkan ketimpangannya: sebuah SMP dengan 500 siswa menerima BOS yang 20 persennya setara sekitar Rp116 juta per tahun — cukup untuk menggaji dua guru honorer masing-masing Rp4,8 juta per bulan bila dialokasikan penuh. Namun praktiknya alokasi honor jarang mencapai batas maksimal karena dana BOS juga harus menutup operasional sekolah, sehingga transparansi RKAS menjadi kunci agar porsi guru tidak tergerus.
Perlu dicatat, guru honorer di sekolah swasta besar bisa menerima Rp2–5 juta per bulan karena yayasan punya sumber dana di luar BOS. Sebaliknya, honorer di sekolah negeri daerah terpencil adalah kelompok paling rentan. Label bervariasi pada setiap angka gaji honorer adalah fakta struktural, bukan basa-basi.
Tunjangan-tunjangan Guru Honorer
Selain honor dari sekolah, guru honorer kini memiliki beberapa tunjangan dari pemerintah pusat:
- Insentif guru honorer: Rp300 ribu per bulan pada 2025, naik menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026. Disalurkan dengan skema transfer langsung ke rekening guru penerima — terobosan baru era pemerintahan Prabowo. Pada 2025, total Rp736,31 miliar disalurkan kepada 347.383 guru (capaian 95,5 persen), dibayarkan 7 bulan sekaligus sebesar Rp2,1 juta pada Juli 2025.
- Tunjangan profesi Rp2 juta: bagi guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik (lulusan PPG), diberikan Rp2 juta per bulan di luar honor sekolah. Ini kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo pada akhir 2024 sebagai bagian dari paket kenaikan kesejahteraan guru.
- BSU (Bantuan Subsidi Upah) 2025: Rp600 ribu untuk dua bulan (Juni–Juli), khusus pekerja termasuk guru honorer yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
- Tunjangan dari sekolah/yayasan: sangat variatif — ada sekolah yang memberi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, atau uang lembur, tetapi banyak pula yang tidak memberi apa-apa di luar honor pokok.
Yang belum dimiliki guru honorer: THR dan gaji ke-13 dari negara, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan jaminan pensiun. Ketiadaan paket ini membuat kesenjangan penghasilan tahunan dengan guru PNS semakin lebar — bukan hanya soal gaji bulanan.
Satu catatan penting: insentif Rp300–400 ribu per bulan tidak otomatis diterima semua guru honorer. Penerima harus memenuhi kriteria dan terdata dalam sistem Kemendikdasmen. Guru yang belum terdaftar di Dapodik atau belum memiliki NUPTK berisiko terlewat. Karena itu, memastikan data kepegawaian tercatat rapi di operator sekolah adalah langkah administratif yang nilainya setara ratusan ribu rupiah per bulan.
Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Guru Honorer
Riwayat kesejahteraan guru honorer Indonesia adalah cerita panjang yang baru menanjak dalam dua tahun terakhir. Selama puluhan tahun, honor guru honorer sepenuhnya bergantung pada kebijakan kepala sekolah dan besar-kecilnya dana BOS — tanpa campur tangan langsung negara. Titik baliknya datang pada akhir 2024, ketika Presiden Prabowo mengumumkan paket kenaikan kesejahteraan guru dengan anggaran Rp81,6 triliun, yang untuk pertama kalinya mencakup insentif langsung bagi guru honorer.
Realisasinya pada 2025: insentif Rp300 ribu per bulan ditransfer langsung ke rekening 347.383 guru honorer. Pada 31 Oktober 2025, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan kenaikan menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026 sebagai kado Hari Guru Nasional. Meski nominalnya diakui menteri sendiri tidak seberapa, mekanismenya — transfer langsung tanpa perantara — adalah terobosan yang menutup celah pemotongan di tingkat sekolah.
Perbandingan dengan guru PNS menunjukkan kontras paling tajam dalam dunia kerja Indonesia. Guru PNS golongan III bersertifikat menerima total Rp8–12 juta per bulan (gaji pokok + TPG + tunjangan), sementara guru honorer di sekolah yang sama — mengajar kelas yang sama, dengan beban yang sama — menerima Rp500–800 ribu. Kesenjangannya mencapai 10–15 kali lipat. Bahkan insentif Rp400 ribu per bulan pada 2026 pun hanya menutup sebagian kecil jurang tersebut.
Dibandingkan UMK daerahnya, posisi honorer juga jauh tertinggal. UMK Sleman 2026 Rp2.624.387 per bulan — hampir empat kali lipat honor guru honorer di wilayah yang sama. Perlu dipahami, UMK secara hukum berlaku bagi pekerja perusahaan skala menengah-besar, bukan bagi guru non-ASN yang mekanisme pengupahannya diatur tersendiri. Namun perbandingan ini tetap memberi gambaran jujur tentang biaya hidup riil yang harus ditanggung dengan honor ratusan ribu rupiah — dan menjelaskan mengapa banyak guru honorer bertahan semata karena panggilan pengabdian, bukan karena angkanya masuk akal.
Syarat & Cara Menjadi Guru Honorer
Menjadi guru honorer relatif lebih mudah dibanding menjadi guru PNS — tidak ada seleksi nasional yang ketat. Syarat umumnya: lulusan S1/D4 (diutamakan kependidikan atau linear dengan mata pelajaran), melamar langsung ke sekolah yang membutuhkan, dan lolos seleksi internal oleh kepala sekolah. Banyak guru honorer memulai kariernya segera setelah wisuda, mengisi kekosongan formasi di sekolah negeri maupun swasta.
Langkah administratif yang krusial: pastikan terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan mengurus NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Dua hal inilah yang membuat seorang guru honorer terdata oleh negara — syarat mutlak untuk menerima insentif Kemendikdasmen, mengikuti PPG, hingga mendaftar seleksi PPPK. Guru honorer yang namanya tidak masuk Dapodik praktis tidak terlihat oleh sistem, sebesar apa pun pengabdiannya.
Jalur peningkatan karier yang paling realistis ada tiga. Pertama, mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) untuk mendapatkan sertifikat pendidik — ini membuka tunjangan profesi Rp2 juta per bulan sekaligus menjadi syarat seleksi ASN. Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru non-ASN yang belum bergelar D4/S1. Kedua, mendaftar seleksi PPPK guru yang dibuka rutin — status PPPK memberikan gaji setara PNS plus TPG. Ketiga, mengikuti seleksi CPNS formasi guru bagi yang masih memenuhi batas usia.
Realita yang harus dihadapi: antrean menuju status ASN sangat panjang, dan tidak semua guru honorer akan lolos. Karena itu, strategi bertahan yang sehat: perlakukan status honorer sebagai batu loncatan — bukan tujuan akhir. Tingkatkan kualifikasi lewat PPG, kumpulkan pengalaman mengajar, dan pantau setiap pembukaan seleksi PPPK/CPNS. Sementara itu, pastikan seluruh hak yang sudah ada — insentif transfer langsung, BSU, dan porsi BOS yang transparan — benar-benar diterima penuh dengan mengawal RKAS sekolah.
Penutup
Gaji guru honorer per bulan pada 2025 berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp800 ribu — bervariasi tergantung daerah, besar sekolah, dan transparansi pengelolaan dana BOS. Insentif pemerintah Rp300 ribu per bulan (naik menjadi Rp400 ribu pada 2026) serta tunjangan profesi Rp2 juta bagi yang bersertifikat adalah langkah maju yang patut diapresiasi, meski belum menutup jurang kesejahteraan dengan guru PNS yang mencapai belasan kali lipat.
Bagi para guru honorer yang membaca ini: pastikan nama Anda terdaftar di Dapodik, kejar sertifikasi lewat PPG, dan bidik seleksi PPPK sebagai jalan keluar struktural. Pengabdian Anda mencerdaskan bangsa memang tak ternilai — tetapi negara pun kini mulai belajar menghitungnya dengan angka yang lebih layak. Perjuangan belum selesai, namun arahnya sudah benar.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji guru honorer per bulan di Indonesia?
Sangat bervariasi: umumnya Rp500 ribu–Rp800 ribu per bulan dari dana BOS. Di beberapa daerah hanya Rp300 ribu, di sekolah swasta besar bisa di atas Rp1 juta. Tidak ada angka tunggal yang pasti.
Apa aturan maksimal honor guru honorer dari dana BOS?
Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 dan SE No. 9 Tahun 2025: honor guru non-ASN maksimal 20 persen anggaran sekolah negeri dan 40 persen sekolah swasta, dihitung dari pagu BOS/BOP satu tahun anggaran.
Berapa insentif guru honorer dari pemerintah pada 2025 dan 2026?
Pada 2025: Rp300 ribu/bulan, dibayar 7 bulan sekaligus (Rp2,1 juta) pada Juli 2025 via transfer langsung ke 347.383 guru. Mulai 2026 naik menjadi Rp400 ribu/bulan.
Apakah guru honorer bisa dapat tunjangan profesi guru?
Bisa, bagi lulusan PPG. Kebijakan era Presiden Prabowo memberi tunjangan profesi Rp2 juta/bulan bagi guru honorer bersertifikat, di luar honor sekolah.
Mengapa gaji guru honorer bisa dipotong?
Karena aturan SE Kemendikdasmen No. 9 Tahun 2025 membatasi alokasi honor maksimal 20 persen anggaran sekolah negeri.
Apakah gaji guru honorer setara UMK daerahnya?
Umumnya jauh di bawah. Contoh: UMK Sleman 2026 ditetapkan Rp2.624.387 per bulan, sementara guru honorer di wilayah yang sama menerima sekitar Rp700–800 ribu. Status dan mekanisme pengupahan guru non-ASN memang memiliki aturan tersendiri, tidak mengikuti UMK perusahaan.
Bagaimana cara guru honorer menaikkan penghasilannya?
Ikuti PPG untuk sertifikasi (membuka TPG Rp2 juta/bulan), daftar seleksi PPPK atau CPNS guru, dan pastikan terdaftar di Dapodik serta memiliki NUPTK agar terdata sebagai penerima insentif pemerintah.
Apakah guru honorer menerima THR dan gaji ke-13?
Tidak seperti PNS. Guru honorer tidak otomatis mendapat THR dan gaji ke-13 dari negara. Pada 2025 mereka menerima BSU Rp600 ribu (2 bulan) bila terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bergaji ≤ Rp3,5 juta, plus insentif Rp300 ribu/bulan dari Kemendikdasmen.