◈ SakuArtis

Gaji Hakim 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji hakim di Indonesia melonjak drastis setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 42 Tahun 2025 yang menaikkan tunjangan jabatan hakim hingga lebih dari dua kali lipat. Kini total penghasilan seorang hakim per bulan bisa menembus angka Rp49 juta hingga lebih dari Rp117 juta, tergantung jenjang jabatan dan kelas pengadilannya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji hakim
Palu hakim di atas meja ruang sidang, simbol kewenangan memutus perkara di pengadilan..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok hakim Rp2.785.752-Rp6.373.296/bulan

Gaji pokok hakim disamakan dengan gaji pokok PNS sesuai golongan ruangnya (golongan III/a hingga IV/e), mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2012 dan besaran terbaru PP Nomor 5 Tahun 2024.

Gaji pokokRp2.785.752-Rp6.373.296/bulan

Gaji pokok hakim disamakan dengan gaji pokok PNS sesuai golongan ruangnya (golongan III/a hingga IV/e), mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2012 dan besaran terbaru PP Nomor 5 Tahun 2024.

TunjanganRp46,7 juta-Rp110,5 juta/bulan

Tunjangan jabatan hakim naik besar-besaran lewat PP Nomor 42 Tahun 2025 dan menjadi komponen terbesar penghasilan hakim, jauh melampaui gaji pokoknya.

Total per bulanRp49 juta-Rp117 juta/bulan

Total penghasilan = gaji pokok + tunjangan jabatan; hakim pratama di PN kelas II menerima total terendah sekitar Rp49 juta, sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi menerima total tertinggi di atas Rp117 juta per bulan.

Dasar hukumPP Nomor 42 Tahun 2025 (tunjangan jabatan hakim); PP Nomor 94 Tahun 2012 (hak keuangan dan gaji pokok hakim)

PP 42/2025 mengatur kenaikan tunjangan jabatan hakim yang berlaku mulai 2026, sedangkan gaji pokok hakim masih mengacu pada PP 94/2012 yang menyamakannya dengan gaji pokok PNS.

Berapa Gaji Hakim per Bulan?

Berapa gaji hakim per bulan di Indonesia? Jawaban singkatnya: kisaran Rp49 juta hingga lebih dari Rp117 juta per bulan, sudah termasuk gaji pokok dan tunjangan jabatan. Angka ini menjadikan hakim sebagai salah satu aparatur negara dengan penghasilan tertinggi di Indonesia.

Komponen terbesar gaji hakim bukanlah gaji pokok, melainkan tunjangan jabatan. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025, tunjangan jabatan hakim naik sangat signifikan dan berlaku mulai tahun 2026. Kenaikannya mencapai 2,5 hingga 3,5 kali lipat dibanding aturan lama (PP Nomor 94 Tahun 2012).

Sebagai gambaran, tunjangan seorang hakim pratama di Pengadilan Negeri (PN) kelas II kini sebesar Rp46,7 juta per bulan — ini angka terendah di antara seluruh jenjang. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi menerima tunjangan Rp110,5 juta per bulan, angka tertinggi dalam struktur tunjangan hakim.

Perlu dicatat, besaran tunjangan berbeda-beda menurut kelas pengadilan. Pengadilan Negeri dibagi menjadi kelas II, IB, IA, dan IA Khusus, lalu di atasnya ada Pengadilan Tinggi (tingkat banding). Semakin tinggi kelas pengadilan dan semakin senior jenjang kepangkatan hakim, semakin besar pula tunjangannya.

Satu catatan penting: kenaikan tunjangan ini belum dinikmati hakim ad hoc (hakim ad hoc Tipikor, perikanan, dan HAM), sebagaimana dilaporkan sejumlah media nasional. Gaji pokok hakim sendiri juga belum berubah — pemerintah baru menaikkan tunjangan jabatannya.

Dengan angka sebesar itu, wajar bila pertanyaan “berapa gaji hakim” selalu ramai dicari setiap tahun, terutama menjelang pembukaan seleksi calon hakim oleh Mahkamah Agung. Banyak lulusan fakultas hukum yang menjadikan profesi hakim sebagai cita-cita utama, bukan hanya karena prestise menegakkan keadilan, tetapi juga karena jaminan kesejahteraan yang kini semakin nyata.

Baca JugaGaji Jaksa

Rincian Gaji Pokok Hakim

Gaji pokok hakim mengacu pada gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai golongan ruang. Hakim karier umumnya menempati golongan III (Penata) hingga golongan IV (Pembina). Berikut kisaran gaji pokoknya berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024:

GolonganJenjang Hakim (setara)Gaji Pokok per Bulan
III/aHakim pratama (awal karier)Rp2.785.752 - Rp4.575.312
III/bHakim pratamaRp2.903.580 - Rp4.768.848
III/cHakim pratama madyaRp3.026.484 - Rp4.970.592
III/dHakim madyaRp3.154.464 - Rp5.180.760
IV/aHakim madyaRp3.287.844 - Rp5.400.000
IV/b - IV/eHakim utama (pengadilan tinggi)Rp3.426.948 - Rp6.373.296

Sementara itu, tunjangan jabatan hakim menurut PP Nomor 42 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jabatan / Kelas PengadilanTunjangan per Bulan (2026)
Hakim, PN Kelas IIRp46,7 juta - Rp54,7 juta
Hakim, PN Kelas IBRp51,3 juta - Rp59,3 juta
Hakim, PN Kelas IARp55,7 juta - Rp63,7 juta
Hakim Pratama - Hakim Utama, PN Kelas IA KhususRp61,2 juta - Rp69,2 juta
Ketua PN Kelas IA KhususRp87,2 juta
Hakim Madya Utama, Pengadilan TinggiRp95,5 juta
Hakim Utama Muda, Pengadilan TinggiRp99,5 juta
Hakim Utama, Pengadilan TinggiRp101,5 juta
Wakil Ketua Pengadilan TinggiRp105,5 juta
Ketua Pengadilan TinggiRp110,5 juta

Dari tabel di atas terlihat jelas: tunjangan jabatan mencapai belasan hingga puluhan kali lipat gaji pokok. Inilah alasan mengapa profesi hakim sangat diminati — kesejahteraan finansialnya terjamin oleh negara.

Tunjangan-tunjangan Hakim

Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, hakim juga menerima sejumlah tunjangan lain sebagai aparatur negara. Berikut rinciannya:

  • Tunjangan jabatan hakim — komponen terbesar, Rp46,7 juta hingga Rp110,5 juta per bulan sesuai PP Nomor 42 Tahun 2025, tergantung jenjang jabatan dan kelas pengadilan.
  • Tunjangan keluarga — tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak 2% per anak (maksimal dua anak).
  • Tunjangan beras — diberikan dalam bentuk natura atau uang sebagai pengganti kebutuhan pangan pokok.
  • Tunjangan kemahalan / daerah terpencil — hakim yang bertugas di daerah terpencil atau daerah dengan biaya hidup tinggi dapat menerima tunjangan tambahan.
  • Tunjangan kinerja daerah pengadilan — di beberapa satuan kerja, terdapat tambahan berbasis capaian kinerja penyelesaian perkara.
  • Jaminan kesehatan dan jaminan hari tua — hakim beserta keluarganya ditanggung BPJS Kesehatan, serta berhak atas jaminan pensiun dan tunjangan hari tua.
  • Fasilitas jabatan — untuk pimpinan pengadilan, tersedia rumah dinas, kendaraan dinas, dan fasilitas protokoler lainnya sesuai ketentuan.

Perlu diingat bahwa tunjangan jabatan hakim dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga penghasilan bersih yang diterima sedikit lebih kecil dari angka bruto di atas.

Pemerintah menaikkan tunjangan ini dengan tujuan mulia: menutup celah godaan dan praktik “main perkara” di peradilan. Seperti disampaikan anggota DPR, dengan pendapatan yang sangat layak, tidak ada lagi alasan bagi hakim untuk terlibat praktik lancung.

Perbandingan & Riwayat Kenaikan Gaji Hakim

Sebelum PP Nomor 42 Tahun 2025 terbit, tunjangan hakim diatur oleh PP Nomor 94 Tahun 2012 dan besarannya jauh lebih kecil. Perbandingannya sangat mencolok:

  • Ketua Pengadilan Tinggi: dulu Rp40,2 juta → kini Rp110,5 juta (naik 2,7 kali lipat)
  • Ketua PN Kelas IA Khusus: dulu Rp27 juta → kini Rp87,2 juta (naik 3,2 kali lipat)
  • Ketua PN Kelas II: dulu Rp17,5 juta → kini Rp59,1 juta (naik 3,4 kali lipat)
  • Hakim PN Kelas II: dulu sekitar Rp10,4-Rp14,6 juta (tergantung jenjang) → kini Rp46,7-Rp54,7 juta

Artinya, dalam satu kali revisi aturan, tunjangan hakim melonjak 2,5 hingga 3,5 kali lipat. Kenaikan sebesar ini termasuk yang terbesar dalam sejarah remunerasi aparatur penegak hukum di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan penegak hukum lain, hakim kini berada di puncak. Tunjangan kinerja jaksa tertinggi (Jaksa Utama) hanya sekitar Rp17 juta per bulan, dan tunjangan kinerja polisi di kelas jabatan tertinggi sekitar Rp29 juta — keduanya jauh di bawah tunjangan hakim pengadilan tinggi yang menembus Rp100 juta lebih.

Namun ada sisi lain yang perlu dicermati: gaji pokok hakim belum ikut naik. Pemerintah memilih menaikkan tunjangan jabatan, bukan gaji pokok, sehingga dampaknya tidak merembet ke perhitungan pensiun yang berbasis gaji pokok. Ke depan, publik tentu menanti apakah gaji pokok hakim juga akan disesuaikan.

Syarat & Cara Menjadi Hakim

Menjadi hakim bukanlah jalan yang mudah. Seleksinya ketat dan pendidikannya panjang, sebanding dengan kesejahteraan yang ditawarkan. Berikut syarat umum dan tahapan menjadi hakim karier di Indonesia:

  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Berpendidikan minimal Sarjana Hukum (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi.
  • Berusia minimal 25 tahun dan maksimal sesuai ketentuan formasi (umumnya 40 tahun untuk calon hakim).
  • Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya.
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun tahapan seleksinya adalah sebagai berikut:

  1. Seleksi CPNS formasi calon hakim yang dibuka Mahkamah Agung — meliputi seleksi administrasi, SKD, dan SKB.
  2. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) — pendidikan terpadu yang mencakup materi hukum, etika, dan praktik peradilan.
  3. Magang di pengadilan — calon hakim magang dan mendampingi hakim senior dalam menangani perkara.
  4. Ujian kelayakan — hanya yang lulus yang diangkat menjadi hakim.
  5. Pengangkatan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan.

Setelah diangkat, hakim memulai karier sebagai hakim pratama di Pengadilan Negeri kelas II, lalu naik secara bertahap ke kelas pengadilan yang lebih tinggi dan akhirnya ke Pengadilan Tinggi seiring masa kerja, prestasi, dan hasil penilaian.

Penutup

Gaji hakim di Indonesia kini termasuk yang tertinggi di kalangan aparatur negara, dengan total penghasilan Rp49 juta hingga lebih dari Rp117 juta per bulan berkat kenaikan tunjangan jabatan lewat PP Nomor 42 Tahun 2025. Kenaikan ini diharapkan menutup ruang godaan korupsi di peradilan dan meningkatkan integritas para penegak hukum.

Bagi Anda yang bercita-cita menjadi hakim, persiapkan diri sejak bangku kuliah: kuasai ilmu hukum, jaga rekam jejak, dan latih integritas. Jalan menuju kursi hakim memang panjang, tetapi imbalannya — baik finansial maupun kehormatan — sangat sepadan.

Pada akhirnya, besarnya gaji hakim adalah amanah negara agar para penegak hukum bisa bekerja dengan tenang, fokus, dan bersih. Masyarakat pun berhak menuntut timbal baliknya: putusan yang adil, proses yang transparan, dan peradilan yang bebas dari praktik transaksional.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji hakim pemula per bulan?

Hakim pratama yang baru diangkat di Pengadilan Negeri kelas II menerima tunjangan jabatan Rp46,7 juta per bulan ditambah gaji pokok golongan III/a sekitar Rp2,8-Rp4,6 juta, sehingga total penghasilannya sekitar Rp49-Rp51 juta per bulan.

Berapa gaji hakim tertinggi di Indonesia?

Gaji tertinggi diterima Ketua Pengadilan Tinggi dengan tunjangan jabatan Rp110,5 juta per bulan. Ditambah gaji pokok golongan IV, total penghasilannya menembus lebih dari Rp117 juta per bulan.

Apakah gaji pokok hakim ikut naik tahun 2026?

Belum. Yang naik adalah tunjangan jabatan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Gaji pokok hakim masih mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2012 yang menyamakannya dengan gaji pokok PNS.

Apa dasar hukum gaji dan tunjangan hakim?

Dasar hukumnya adalah PP Nomor 42 Tahun 2025 tentang tunjangan jabatan hakim (berlaku mulai 2026) dan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim, termasuk ketentuan gaji pokok.

Apakah hakim ad hoc ikut menikmati kenaikan tunjangan?

Belum. Berdasarkan pemberitaan media nasional, kenaikan tunjangan lewat PP 42/2025 belum dinikmati hakim ad hoc, baik ad hoc Tipikor, perikanan, maupun HAM.

Berapa tunjangan hakim di Pengadilan Negeri kelas IA?

Hakim di PN kelas IA menerima tunjangan jabatan Rp55,7 juta hingga Rp63,7 juta per bulan, sedangkan Ketua PN kelas IA menerima Rp79 juta per bulan.

Apakah hakim mendapat pensiun?

Ya. Hakim sebagai aparatur negara berhak atas jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi dirinya beserta keluarganya.

Bagaimana cara menjadi hakim di Indonesia?

Lulus S1 Hukum, mengikuti seleksi CPNS formasi calon hakim Mahkamah Agung, menjalani Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) beserta magang, lulus ujian kelayakan, lalu diangkat oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.

Sumber