Berapa Gaji Dishub?
Gaji Dishub tidak memiliki tabel tersendiri: pegawai Dinas Perhubungan yang berstatus PNS digaji mengikuti tabel gaji PNS dalam PP Nomor 5 Tahun 2024, yakni Rp1.685.700 hingga Rp6.373.200 per bulan dari golongan I/a hingga IV/e. Dishub adalah dinas daerah (atau kementerian untuk perhubungan pusat) yang pegawainya terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga non-ASN.
Yang membuat penghasilan pegawai Dishub bervariasi lebar adalah tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing. TPP DKI Jakarta termasuk yang tertinggi di Indonesia — tunjangan kinerja Kepala Dishub DKI Jakarta dilaporkan mencapai Rp60,48 juta per bulan — sedangkan TPP di daerah dengan APBD kecil jauh lebih rendah.
Pegawai Dishub non-PNS (tenaga kontrak dan outsourcing) tidak mengikuti tabel PNS: penghasilannya umumnya mengikuti upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/UMK) setempat, ditambah tunjangan sesuai kontrak kerja.
Tabel Gaji Pokok PNS Dishub per Golongan
Berikut kisaran gaji pokok PNS yang berlaku bagi pegawai Dishub berstatus PNS, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024. Golongan ditentukan pendidikan dan masa kerja: lulusan SMA/sederajat umumnya memulai dari golongan II/a, sedangkan lulusan S1 memulai dari golongan III/a.
| Golongan | Kisaran Gaji Pokok/Bulan |
|---|---|
| Golongan I | Rp1.685.700–Rp2.901.400 |
| Golongan II | Rp2.183.700–Rp4.125.600 |
| Golongan III | Rp2.785.700–Rp5.180.700 |
| Golongan IV | Rp3.287.800–Rp6.373.200 |
Kenaikan gaji pokok terjadi melalui kenaikan gaji berkala (setiap dua tahun bagi yang memenuhi syarat) dan kenaikan pangkat. PNS Dishub yang menduduki jabatan fungsional — misalnya Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan, atau Analis Kebijakan — juga menerima tunjangan fungsional sesuai jenjang jabatannya.
Tunjangan dan TPP Pegawai Dishub
Selain gaji pokok, pegawai Dishub PNS menerima tunjangan keluarga (istri/suami 10%, anak 2%), tunjangan beras, tunjangan jabatan (struktural bagi kepala dinas/kepala bidang, fungsional bagi jabatan fungsional, atau umum bagi staf), dan uang makan harian.
Komponen terbesar kedua adalah tukin/TPP daerah. Besarnya ditetapkan kepala daerah berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Di DKI Jakarta, TPP pejabat Dishub termasuk yang tertinggi; di daerah lain, TPP staf Dishub umumnya Rp1–5 juta per bulan. Perbedaan inilah yang membuat dua pegawai Dishub bergolongan sama di provinsi berbeda bisa menerima total yang berbeda jauh.
Fasilitas lain meliputi kendaraan dinas bagi pejabat tertentu, rumah dinas (tergantung daerah), jaminan kesehatan BPJS, serta THR dan gaji ke-13 setiap tahun. Petugas lapangan Dishub — seperti petugas terminal, pengatur lalu lintas, dan penguji kendaraan — juga memperoleh uang lembur dan tunjangan lapangan sesuai ketentuan daerah.
Tugas dan Fungsi Dishub
Dinas Perhubungan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. Tugasnya meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan terminal dan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor (KIR), pengawasan angkutan barang, serta penegakan aturan lalu lintas bersama kepolisian.
Struktur Dishub daerah umumnya terdiri dari sekretariat, bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang prasarana, dan UPTD (terminal, pengujian kendaraan, dan perparkiran). Pegawainya berasal dari berbagai latar pendidikan: teknik sipil, teknik transportasi, hukum, administrasi, hingga SMK otomotif untuk penguji kendaraan.
Pekerjaan Dishub bersifat lapangan dan administratif sekaligus: petugas mengatur lalu lintas saat jam sibuk dan hari raya, menguji kelaikan kendaraan di UPTD pengujian, dan menyusun kebijakan transportasi daerah. Beban kerja memuncak pada masa angkutan Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
Cara Menjadi Pegawai Dishub
Jalan utama menjadi pegawai Dishub PNS adalah seleksi CPNS formasi pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan. Formasi Dishub biasanya dibuka untuk jabatan pelaksana, analis kebijakan, penguji kendaraan bermotor, dan jabatan fungsional transportasi.
Alternatifnya adalah PPPK untuk jabatan fungsional tertentu, dan sekolah kedinasan seperti Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang lulusannya banyak terserap ke Dishub dan Kementerian Perhubungan.
Sejak 1 Januari 2025, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN melarang rekrutmen honorer baru di instansi pemerintah. Artinya, jalan masuk ke Dishub kini hanya lewat CPNS, PPPK, atau sekolah kedinasan — bukan lagi lewat jalur honorer seperti masa lalu.
Penutup: Gaji Dishub Tergantung Daerah, Bukan Sekadar Golongan
Gaji Dishub PNS Rp1.685.700–Rp6.373.200 per bulan (PP 5/2024) adalah fondasinya, tetapi total penghasilan riil ditentukan TPP daerah. Calon pegawai Dishub sebaiknya memeriksa TPP daerah penempatan sebelum memutuskan — selisihnya bisa lebih besar daripada selisih gaji pokok antar-golongan.
Bagi yang tertarik pada dunia transportasi, Dishub menawarkan karier yang stabil dan berdampak langsung pada kehidupan kota: dari kelancaran lalu lintas hingga keselamatan angkutan umum. Gaji boleh mengikuti tabel PNS, tetapi kepuasan kerjanya datang dari jalan yang tertib dan angkutan yang selamat.
Pantau formasi CPNS dan PPPK pemerintah daerah serta Kementerian Perhubungan setiap tahun, dan persiapkan kompetensi transportasi — dari manajemen lalu lintas hingga pengujian kendaraan — sebagai bekal seleksi.
Dishub dan Angkutan Lebaran
Masa tersibuk Dishub adalah angkutan Lebaran dan Natal-Tahun Baru, saat jutaan orang bergerak serentak. Dishub daerah menyiapkan posko, mengatur rekayasa lalu lintas, memeriksa kelaikan bus di terminal, dan mengawasi tarif angkutan agar tidak melonjak di luar ketentuan.
Pada masa ini, petugas Dishub bekerja dalam shift panjang dan siaga 24 jam di terminal dan titik rawan kemacetan. Tunjangan lembur dan uang makan tambahan pada masa angkutan menjadi penghasilan ekstra yang signifikan bagi petugas lapangan.
Koordinasi angkutan melibatkan banyak pihak: kepolisian untuk pengamanan, Dinas Perhubungan provinsi untuk manajemen lalu lintas antar-daerah, dan operator angkutan untuk penambahan armada. Dishub berperan sebagai koordinator lapangan yang memastikan semua pihak bergerak selaras.
Bagi masyarakat, Dishub yang bekerja baik terasa langsung: terminal yang tertib, bus yang laik jalan, dan arus mudik yang lancar. Di balik kelancaran itu ada petugas Dishub yang bekerja saat sebagian besar orang berlibur — pekerjaan yang jarang disorot, tetapi selalu dibutuhkan.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji Dishub per bulan?
Pegawai Dishub PNS menerima gaji pokok Rp1.685.700–Rp6.373.200 per bulan (PP 5/2024, golongan I–IV) ditambah tunjangan dan TPP daerah. Non-PNS umumnya mengikuti UMP/UMK setempat.
Berapa TPP Dishub?
TPP Dishub ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan sangat bervariasi; tunjangan kinerja Kepala Dishub DKI Jakarta dilaporkan hingga Rp60,48 juta per bulan, sedangkan TPP staf di daerah kecil jauh lebih rendah.
Apakah pegawai Dishub adalah PNS?
Sebagian besar ya, tetapi Dishub juga mempekerjakan PPPK dan tenaga non-ASN (kontrak/outsourcing) dengan skema penghasilan berbeda.
Apa dasar hukum gaji Dishub?
PP Nomor 5 Tahun 2024 (gaji pokok PNS) dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tugas Dishub).
Apa tugas Dishub?
Manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan terminal dan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor (KIR), pengawasan angkutan barang, dan penegakan aturan lalu lintas bersama kepolisian.
Bagaimana cara menjadi pegawai Dishub?
Lewat seleksi CPNS formasi pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan, PPPK untuk jabatan fungsional, atau sekolah kedinasan transportasi (Poltrada/STTD).
Apakah Dishub masih menerima honorer?
Tidak. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN melarang rekrutmen honorer baru sejak 1 Januari 2025.
Berapa gaji penguji kendaraan bermotor Dishub?
Mengikuti golongan PNS yang bersangkutan ditambah tunjangan fungsional penguji kendaraan bermotor dan TPP daerah; totalnya bervariasi menurut daerah dan jenjang fungsional.