◈ SakuArtis

Gaji Gaji DPRD Kabupaten 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji DPRD kabupaten: pokoknya cuma Rp2,1 juta/bulan — tetapi total dengan tunjangan mencapai Rp36–45 juta/bulan (PP No. 18 Tahun 2017). Tunjangan transportasi dan perumahan masing-masing Rp12 juta adalah penyumbang terbesar.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji dprd kabupaten
Sidang paripurna DPRD — total penghasilan anggota DPRD kabupaten Rp36–45 juta/bulan (PP 18/2017).Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji dprd kabupaten Rp2.100.000/bulan (gaji pokok); total penghasilan Rp36.000.000 – Rp45.000.000/bulan (PP No. 18 Tahun 2017)

Gaji pokok hanya Rp2,1 juta — setara gaji pokok bupati/wali kota. Total Rp36–45 juta/bulan (sudah termasuk PPh 21 15%) berasal dari tunjangan: transportasi Rp12 juta, perumahan Rp12 juta, komunikasi intensif Rp10,5 juta, jabatan Rp2.283.750, reses Rp2.625.000, representasi Rp1.575.000, plus keluarga/beras/paket/alat kelengkapan.

Gaji pokokRp2.100.000/bulan (gaji pokok); total penghasilan Rp36.000.000 – Rp45.000.000/bulan (PP No. 18 Tahun 2017)

Gaji pokok hanya Rp2,1 juta — setara gaji pokok bupati/wali kota. Total Rp36–45 juta/bulan (sudah termasuk PPh 21 15%) berasal dari tunjangan: transportasi Rp12 juta, perumahan Rp12 juta, komunikasi intensif Rp10,5 juta, jabatan Rp2.283.750, reses Rp2.625.000, representasi Rp1.575.000, plus keluarga/beras/paket/alat kelengkapan.

TunjanganTunjangan transportasi Rp12 juta, perumahan Rp12 juta, komunikasi intensif Rp10,5 juta, reses, jabatan, representasi, keluarga, beras

Transportasi Rp12 juta/bln; perumahan Rp12 juta/bln; komunikasi intensif Rp10,5 juta/bln; reses Rp2.625.000; jabatan Rp2.283.750; uang representasi Rp1.575.000; keluarga Rp220.000; beras Rp289.000; uang paket Rp157.000; alat kelengkapan Rp91.350 — semua per bulan (PP 18/2017). Total Rp36–45 juta/bln termasuk PPh 21 15%.

Total per bulan-

Dasar hukum-

Berapa Gaji DPRD Kabupaten?

Menjadi anggota DPRD kabupaten kerap dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan — dan angkanya memang fantastis. Total penghasilan anggota DPRD kabupaten berkisar Rp36–45 juta per bulan, sudah termasuk potongan PPh 21 sebesar 15%.

Dasar hukumnya: PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017. Yang mengejutkan banyak orang: gaji pokoknya hanya Rp2.100.000/bulan — setara gaji pokok bupati/wali kota. Hampir seluruh penghasilan berasal dari tunjangan.

Rincian Lengkap per Komponen

KomponenNominal/Bulan
Gaji pokokRp2.100.000
Tunjangan transportasiRp12.000.000
Tunjangan perumahanRp12.000.000
Tunjangan komunikasi intensifRp10.500.000
Tunjangan resesRp2.625.000
Tunjangan jabatanRp2.283.750
Uang representasiRp1.575.000
Tunjangan berasRp289.000
Tunjangan keluargaRp220.000
Uang paketRp157.000
Tunjangan alat kelengkapan dewanRp91.350

Total: Rp36–45 juta/bulan (sudah termasuk PPh 21 15%).

Tiga Tunjangan Terbesar

  • Tunjangan transportasi Rp12 juta dan tunjangan perumahan Rp12 juta — dua komponen terbesar, masing-masing hampir 6x lipat gaji pokok.
  • Tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta — untuk menunjang penyerapan aspirasi masyarakat.
  • Tunjangan reses Rp2,625 juta — untuk kegiatan reses (kunjungan ke daerah pemilihan).

Catatan: untuk DPRD tidak dikenal istilah gaji pokok seperti DPR — padanannya disebut uang representasi (anggota DPRD kabupaten/kota: 75% dari uang representasi ketua).

Berbeda-beda Tiap Daerah

Struktur penghasilan sama secara nasional, tetapi nominalnya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah masing-masing — berdasarkan klasifikasi Kementerian Keuangan (jumlah penduduk, luas wilayah, PAD). Kabupaten dengan PAD besar umumnya memberi tunjangan di batas atas; daerah dengan fiskal ketat bisa di bawahnya.

Inilah alasan angka pastinya bervariasi antar kabupaten, meski polanya selalu sama: gaji pokok kecil, tunjangan dominan.

Perbandingan dengan Lembaga Lain

  • Anggota DPR RI: gaji pokok Rp4,2 juta + tunjangan jabatan Rp9,7 juta + uang paket Rp2 juta (UU 12/1980, PP 75/2000, Keppres 59/2003) — plus rumah dan kendaraan dinas.
  • DPRD provinsi: pola sama dengan DPRD kabupaten, nominal menyesuaikan kemampuan provinsi.
  • Kepala daerah: gaji pokok bupati/wali kota Rp2,1 juta; gubernur Rp3 juta — menjadi patokan uang representasi ketua DPRD.

Cara Menjadi Anggota DPRD Kabupaten

  1. Bergabung dengan partai politik dan terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).
  2. Berkampanye di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
  3. Meraih suara cukup pada Pemilu legislatif (setiap 5 tahun) untuk lolos perhitungan kursi.
  4. Dilantik dan menerima hak keuangan sesuai PP 18/2017.

“Ongkos politik” kampanye sering disebut-sebut jauh melampaui gaji — inilah yang membuat publik memperdebatkan kesetaraan penghasilan dan tanggung jawab wakil rakyat.

Penutup

Gaji DPRD kabupaten totalnya Rp36–45 juta/bulan (PP 18/2017) — dengan ironi: gaji pokok hanya Rp2,1 juta, sedangkan tunjangan transportasi dan perumahan masing-masing Rp12 juta. Semua bersumber dari APBD, sehingga wajar menjadi sorotan publik.

Di balik angka fantastis ada tanggung jawab legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk daerah pemilihan. Apakah penghasilannya setara dengan kinerjanya? Itu penilaian publik — dan alasan artikel semacam ini penting dibaca sebelum Pemilu. Bagikan agar makin banyak yang melek.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji anggota DPRD kabupaten per bulan?

Total Rp36–45 juta/bulan (sudah termasuk PPh 21 15%). Gaji pokoknya hanya Rp2.100.000 — sisanya tunjangan: transportasi & perumahan masing-masing Rp12 juta, komunikasi intensif Rp10,5 juta, dll.

Berapa gaji pokok DPRD kabupaten?

Rp2.100.000/bulan — setara gaji pokok bupati/wali kota (uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota).

Apa tunjangan terbesar anggota DPRD kabupaten?

Tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan, masing-masing Rp12 juta/bulan; disusul tunjangan komunikasi intensif Rp10,5 juta/bulan.

Apa dasar hukum gaji DPRD kabupaten?

PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

Apakah gaji DPRD sama di semua kabupaten?

Strukturnya sama nasional, tetapi nominal tunjangan (terutama perumahan, transportasi, komunikasi) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Apakah gaji DPRD kabupaten dipotong pajak?

Ya — total Rp36–45 juta/bulan sudah termasuk potongan PPh 21 sebesar 15%.

Apa itu uang representasi DPRD?

Untuk DPRD tidak dikenal istilah 'gaji pokok' seperti DPR; padanannya adalah uang representasi — anggota DPRD kabupaten/kota Rp1.575.000/bulan (75% dari uang representasi ketua).

Bagaimana cara menjadi anggota DPRD kabupaten?

Mencalonkan diri lewat partai politik sebagai caleg pada Pemilu legislatif, berkampanye di daerah pemilihan (dapil), dan meraih suara cukup untuk lolos ambang batas kursi.

Sumber