◈ SakuArtis

Gaji gaji manager koperasi merah putih 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Berapa gaji manajer Koperasi Merah Putih? Estimasi media menyebut Rp3–8 juta per bulan mengikuti UMP/UMK daerah, digaji oleh BUMN. Penting dipahami: yang digaji adalah manajer profesional — pengurus dari anggota koperasi justru tidak menerima gaji bulanan, melainkan bagi hasil usaha.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji manager koperasi merah putih
Koperasi Desa Merah Putih.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji manager koperasi merah putih Rp3.000.000 - Rp8.000.000/bulan (estimasi media, mengikuti UMP/UMK)

Manajer Koperasi Desa Merah Putih adalah tenaga profesional yang digaji BUMN (PT Agrinas Pangan Nusantara) dengan skema PKWT 2 tahun. Estimasi media: Rp3-8 juta/bulan mengikuti UMP/UMK daerah. Pengurus dari anggota TIDAK digaji bulanan (skema bagi hasil).

Gaji pokokRp3.000.000 - Rp8.000.000/bulan (estimasi media, mengikuti UMP/UMK)

Manajer Koperasi Desa Merah Putih adalah tenaga profesional yang digaji BUMN (PT Agrinas Pangan Nusantara) dengan skema PKWT 2 tahun. Estimasi media: Rp3-8 juta/bulan mengikuti UMP/UMK daerah. Pengurus dari anggota TIDAK digaji bulanan (skema bagi hasil).

TunjanganHak normatif pegawai BUMN (fase PKWT)

Selama 2 tahun kontrak PKWT di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, manajer memperoleh seluruh hak normatif pegawai BUMN (BPJS, THR, cuti). Pengurus dari anggota tidak menerima tunjangan tetap; kompensasi berasal dari bagi hasil.

Total per bulanRp3 juta - Rp8 juta/bulan (manajer, estimasi media)

Manajer profesional Kopdes Merah Putih diperkirakan menerima Rp3-8 juta/bulan (mengikuti UMP/UMK) dengan hak normatif pegawai BUMN selama kontrak PKWT 2 tahun. Pengurus dari anggota: tanpa gaji tetap, penghasilan dari bagi hasil keuntungan usaha.

Dasar hukumUU Nomor 25 Tahun 1992; skema PKWT BUMN

Besaran penghasilan pengurus koperasi tidak diatur standar minimumnya dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (berlaku kembali pasca Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013); penetapannya menjadi kewenangan rapat anggota masing-masing koperasi. Manajer profesional Kopdes Merah Putih bekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (BUMN) selama 2 tahun.

Fakta Resmi: Tidak Ada Standar Gaji dari Pemerintah

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi desa. Seiring pembangunannya yang masif, beredar kabar bahwa pengurus koperasi digaji Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan — kabar yang memicu minat masyarakat mendaftar sebagai pengurus.

Faktanya, tidak ada standar gaji resmi dari pemerintah. Staf Khusus Menteri Koperasi Adi Sulistyowati menegaskan (dikutip Kompas.com, 22/7/2025) bahwa kebijakan penghasilan pengurus sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing koperasi melalui mekanisme musyawarah atau rapat anggota. Pemerintah fokus pada pembentukan, pendampingan usaha, dan permodalan — bukan penentuan gaji.

Secara hukum, setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 28/PUU-XI/2013), UU Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku. UU ini tidak mengatur batasan minimum atau standar gaji pengurus koperasi sama sekali.

Baca JugaKepala Desa

Pengurus Digaji? Tidak — Skema Bagi Hasil

Penjelasan paling tegas datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi implementasi Kopdes Merah Putih di Jakarta, Selasa (28/7/2026): pengurus koperasi yang berasal dari anggota tidak ditempatkan sebagai pegawai bergaji bulanan.

“Kalau koperasi itu sifatnya kan bagi hasil, untung baru dibagi. Jadi tidak kalau digaji, nanti orang cuma digaji saja. Nanti tiap beberapa bulan dihitung, dibagi berapa persennya,” ujar Zulhas. Skema bagi hasil dinilai lebih sesuai prinsip koperasi yang mengutamakan kebersamaan dan partisipasi anggota — pengurus terdorong memastikan koperasi berjalan baik karena pendapatannya bergantung pada keuntungan yang dihasilkan.

Seorang pengurus Kopdes di Kampar bahkan menulis bahwa selama enam bulan menjabat, gaji yang diterima adalah Rp0 per bulan — murni pengabdian sambil menunggu unit usaha berjalan dan menghasilkan.

Manajer Profesional: Digaji BUMN Rp3-8 Juta

Lalu siapa yang dimaksud “manajer” bergaji? Pemerintah menyiapkan tenaga profesional untuk membantu pengelolaan Kopdes Merah Putih agar berjalan modern. “Yang digaji itu manajernya. Dia profesional dan digaji oleh BUMN. Kalau pengurus koperasi dari anggota ya sifatnya bagi hasil,” tegas Zulhas.

Manajer yang lolos seleksi bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Pada fase ini seluruh hak normatif pegawai BUMN berlaku. Setelah periode kontrak selesai, mereka bergabung langsung dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Estimasi media menempatkan gaji manajer pada kisaran Rp3.000.000 hingga Rp8.000.000 per bulan, mengikuti UMP/UMK daerah masing-masing. Jalur ini juga menjadi pintu karier yang terhubung langsung dengan ekosistem BUMN — nilai tambah yang tidak dimiliki lowongan pemerintah desa biasa.

Struktur Organisasi dan Estimasi per Jabatan

Struktur organisasi Kopdes Merah Putih ditetapkan berjumlah ganjil, minimal lima orang: ketua, dua wakil ketua (membidangi usaha dan keanggotaan), sekretaris, dan bendahara. Ketua pengawas dijabat ex-officio oleh Kepala Desa.

Estimasi media (bukan angka resmi) untuk jajaran pengurus: ketua Rp6–8 juta, wakil ketua Rp4,5–6 juta, sekretaris Rp3,5–4,5 juta, bendahara Rp4–5 juta, ketua pengawas Rp5–7 juta, manajer operasional Rp4–5,5 juta, dan staf Rp1,8–3,5 juta per bulan. Sekali lagi: angka ini hanya ilustrasi — realisasinya tergantung keputusan rapat anggota dan kemampuan keuangan masing-masing koperasi.

Kesimpulannya: jangan mendaftar sebagai pengurus dengan ekspektasi gaji tetap. Namun bagi yang lolos seleksi manajer profesional, tersedia gaji BUMN yang jelas selama 2 tahun kontrak plus jenjang karier ke ekosistem koperasi dan BUMN.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji manajer Koperasi Merah Putih?

Berdasarkan estimasi media, gaji manajer Koperasi Merah Putih berkisar Rp3 juta hingga Rp8 juta per bulan, mengikuti UMP/UMK daerah masing-masing. Manajer adalah tenaga profesional yang digaji oleh BUMN (PT Agrinas Pangan Nusantara) dengan skema kontrak PKWT 2 tahun.

Apakah pengurus Koperasi Merah Putih digaji bulanan?

Tidak. Menurut penjelasan Menko Pangan Zulkifli Hasan (28/7/2026), pengurus Kopdes Merah Putih yang berasal dari anggota koperasi tidak menerima gaji tetap bulanan. Mereka menerapkan skema bagi hasil: keuntungan usaha koperasi dihitung berkala lalu dibagi sesuai kesepakatan. Tujuannya agar pengurus terdorong mengembangkan usaha.

Benarkah gaji pengurus Koperasi Merah Putih Rp5-8 juta?

Tidak benar ada standar resmi. Staf Khusus Menteri Koperasi Adi Sulistyowati (via Kompas.com, 22/7/2025) menegaskan pemerintah tidak menetapkan standar gaji bagi pengurus Kopdes Merah Putih. Besaran penghasilan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing koperasi melalui musyawarah/rapat anggota, tergantung kemampuan keuangan unit.

Siapa yang menggaji manajer Koperasi Merah Putih?

Yang digaji adalah manajer profesional, bukan pengurus dari anggota. Manajer direkrut sebagai tenaga profesional, bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema PKWT 2 tahun, dan gajinya ditanggung BUMN. Setelah 2 tahun, mereka bergabung langsung dengan koperasi.

Bagaimana skema kerja manajer Kopdes Merah Putih?

Manajer yang lolos seleksi bekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Selama fase ini seluruh hak normatif pegawai BUMN berlaku. Setelah periode kontrak selesai, mereka bertransisi ke ekosistem koperasi itu sendiri.

Apa struktur pengurus Koperasi Merah Putih?

Struktur pengurus minimal 5 orang (gasal): ketua, 2 wakil ketua (bidang usaha dan keanggotaan), sekretaris, dan bendahara. Ketua pengawas dijabat ex-officio oleh Kepala Desa. Estimasi media untuk pengurus (bukan angka resmi): ketua Rp6-8 juta, wakil ketua Rp4,5-6 juta, sekretaris Rp3,5-4,5 juta, bendahara Rp4-5 juta — semuanya tergantung keputusan rapat anggota.

Apa dasar hukum gaji pengurus koperasi?

Secara hukum mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kembali berlaku setelah UU 17/2012 dibatalkan MK. UU ini tidak mengatur batasan minimum atau standar gaji pengurus koperasi, sehingga kompensasi harus lahir dari forum Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Mengapa pemerintah memakai manajer profesional?

Fokus pemerintah saat ini adalah pembentukan koperasi, pendampingan usaha, dan permodalan — bukan penetapan gaji. Manajer profesional disiapkan agar pengelolaan koperasi berjalan modern dan mampu mengembangkan unit usaha (simpan pinjam, pertanian, perdagangan, jasa).

Sumber