Lima Lapisan Tarif PPh 21 (UU HPP)
Tarif PPh 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (diubah UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan): 5% untuk PKP sampai Rp60 juta; 15% untuk PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta; 25% untuk PKP di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta; 30% untuk PKP di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar; dan 35% untuk PKP di atas Rp5 miliar.
Kata kuncinya adalah progresif berlapis: penghasilan Rp300 juta setahun tidak dikenai 25% atas seluruhnya, melainkan 5% atas Rp60 juta pertama, 15% atas Rp190 juta berikutnya, dan 25% hanya atas Rp50 juta terakhir. Inilah yang membuat tarif efektif (pajak dibagi penghasilan) selalu lebih kecil dari tarif marginal tertinggi yang dikenakan.
Sebelum tarif diterapkan, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5%, maksimal Rp500 ribu per bulan), iuran pensiun/BPJS, lalu dikurangi PTKP — Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang tanpa tanggungan, ditambah Rp4,5 juta per tanggungan (maksimal tiga) dan Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung. Bila hasil akhirnya nol atau negatif, tidak ada PPh 21 yang terutang.
TER: Kenapa Potongan Bulananmu Berbeda-beda?
Sejak 2024, pemotongan PPh 21 bulanan bagi pegawai tetap memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK 168/2023: perusahaan memotong dengan tarif efektif bulanan sesuai golongan penghasilan dan status PTKP, lalu pada masa pajak terakhir (Desember atau saat pegawai berhenti) dilakukan rekonsiliasi ke tarif progresif tahunan. Akibatnya, potongan Januari–November bisa tampak stabil, lalu berubah pada Desember.
TER membuat perhitungan bulanan lebih sederhana bagi perusahaan, tetapi bukan pajak final: pajak setahun tetap dihitung dengan tarif progresif 5%–35%. Bila total potongan TER sepanjang tahun melebihi pajak tahunan, selisihnya dikembalikan; bila kurang, kekurangannya dipotong pada masa terakhir.
Untuk pegawai tidak tetap, pemotongan memakai tarif 5% atas penghasilan di atas Rp450 ribu per hari (atau tarif progresif bila penghasilan kumulatifnya besar), sedangkan untuk pekerjaan bebas dan penghasilan lain berlaku ketentuan pemotongan tersendiri. Intinya: persentase yang muncul di slip gaji adalah hasil hitung atas PKP, bukan tarif tunggal atas gaji kotor.
Contoh Hitung: Gaji Rp5 Juta, Rp10 Juta, dan Rp20 Juta
Gaji Rp5 juta/bulan (Rp60 juta/tahun). Setelah biaya jabatan dan PTKP Rp54 juta, PKP-nya kecil atau bahkan nol — sehingga PPh 21-nya nol atau hanya puluhan ribu rupiah per bulan. Inilah alasan banyak pekerja bergaji UMR tidak merasakan potongan PPh 21 yang berarti.
Gaji Rp10 juta/bulan (Rp120 juta/tahun). Setelah biaya jabatan (Rp6 juta/tahun) dan PTKP Rp54 juta, PKP sekitar Rp60 juta — seluruhnya pada lapisan 5%, sehingga pajak tahunannya sekitar Rp3 juta atau Rp250 ribu per bulan (belum termasuk penyesuaian TER dan iuran pensiun).
Gaji Rp20 juta/bulan (Rp240 juta/tahun). Setelah biaya jabatan dan PTKP, PKP sekitar Rp180 juta: 5% atas Rp60 juta (Rp3 juta) + 15% atas Rp120 juta (Rp18 juta) = sekitar Rp21 juta per tahun atau Rp1,75 juta per bulan. Tarif efektifnya sekitar 8,75% dari gaji kotor — jauh di bawah tarif marginal 15% yang dikenakan pada lapisan atasnya. Perhitungan ini adalah ilustrasi; angka persisnya bergantung pada PTKP, iuran, dan tunjangan masing-masing.
Tips: Cara Mengurangi Beban Pajak Gaji Secara Legal
Pertama, pastikan PTKP-mu benar: status kawin dan jumlah tanggungan yang dilaporkan ke perusahaan menentukan besar PTKP. Kesalahan status bisa membuatmu dipotong lebih besar dari seharusnya — dan koreksinya hanya bisa lewat SPT Tahunan.
Kedua, manfaatkan pengurang yang sah: iuran pensiun yang dibayar sendiri, zakat yang dibayarkan lewat lembaga resmi, dan sumbangan keagamaan tertentu dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan. Ketiga, laporkan SPT Tahunan setiap tahun: bila potongan TER melebihi pajak tahunan, kelebihan itu bisa kembali lewat restitusi atau kompensasi.
Keempat, waspada terhadap tawaran “pajak gaji 0%” yang tidak berdasar: skema penghindaran pajak lewat pemecahan gaji atau rekening pihak ketiga berisiko sanksi dan denda. Pajak gaji di Indonesia sudah progresif dan relatif ringan untuk kelas menengah — kepatuhan adalah cara termurah.
Pertanyaan Umum
Pajak gaji berapa persen?
Tarif PPh 21 progresif: 5% (PKP s.d. Rp60 juta), 15% (Rp60–250 juta), 25% (Rp250–500 juta), 30% (Rp500 juta–Rp5 miliar), 35% (di atas Rp5 miliar).
Apakah gaji Rp5 juta kena pajak?
Hampir tidak. Setelah biaya jabatan dan PTKP Rp54 juta/tahun, PKP-nya nol atau sangat kecil sehingga PPh 21-nya nol atau puluhan ribu rupiah.
Apa itu PTKP?
Penghasilan Tidak Kena Pajak: Rp54 juta/tahun untuk lajang tanpa tanggungan, ditambah Rp4,5 juta per tanggungan (maks. 3).
Apa itu TER PPh 21?
Tarif Efektif Rata-rata untuk pemotongan bulanan pegawai tetap (PMK 168/2023); pajak tahunan tetap dihitung dengan tarif progresif dan direkonsiliasi di masa terakhir.
Berapa pajak gaji Rp10 juta per bulan?
Ilustrasi: PKP sekitar Rp60 juta, pajak sekitar Rp3 juta/tahun atau Rp250 ribu/bulan — tergantung PTKP dan iuran masing-masing.
Berapa pajak gaji Rp20 juta per bulan?
Ilustrasi: PKP sekitar Rp180 juta, pajak sekitar Rp21 juta/tahun atau Rp1,75 juta/bulan (tarif efektif ±8,75% dari gaji kotor).
Mengapa potongan pajak Desember berbeda?
Karena Desember adalah masa rekonsiliasi: total potongan TER Januari–November disesuaikan ke pajak progresif tahunan.
Apakah PPh 21 dipotong dari gaji kotor?
Tidak. PPh 21 dihitung atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi biaya jabatan, iuran, dan PTKP — bukan atas seluruh gaji kotor.