◈ SakuArtis

Gaji gaji perangkat desa 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Berapa gaji perangkat desa? Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasionalnya Rp2.022.200 per bulan untuk perangkat desa lainnya (Kaur, Kasi, Kepala Dusun), dengan total sekitar Rp2.772.200 setelah tunjangan.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji perangkat desa
Ilustrasi kantor desa — Siltap perangkat desa minimal Rp2.022.200 per bulan (PP 16/2026).Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji perangkat desa Rp2.022.200 per bulan

Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasional untuk perangkat desa lainnya (Kaur, Kasi, Kepala Dusun, staf desa) sebesar 100% gaji pokok PNS Golongan II/a, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2019 yang diperkuat UU No. 3 Tahun 2024 dan PP No. 16 Tahun 2026. Sekretaris Desa 110% (Rp2.224.420) dan Kepala Desa 120% (Rp2.426.640) per bulan.

Gaji pokokRp2.022.200 per bulan

Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasional untuk perangkat desa lainnya (Kaur, Kasi, Kepala Dusun, staf desa) sebesar 100% gaji pokok PNS Golongan II/a, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2019 yang diperkuat UU No. 3 Tahun 2024 dan PP No. 16 Tahun 2026. Sekretaris Desa 110% (Rp2.224.420) dan Kepala Desa 120% (Rp2.426.640) per bulan.

TunjanganJabatan Rp400.000 + kinerja Rp200.000 + kesejahteraan Rp100.000 + lainnya Rp50.000 + jaminan sosial

Tunjangan perangkat desa lainnya: jabatan Rp400.000, kinerja Rp200.000, kesejahteraan Rp100.000, dan lainnya Rp50.000 per bulan (jadwal yang banyak dikutip; besaran riil mengikuti APBDes). Ditambah jaminan sosial dan ketentuan purnatugas berdasarkan PP 16/2026.

Total per bulanRp2.772.200 per bulan (Siltap + tunjangan perangkat desa lainnya)

Total penghasilan kotor perangkat desa lainnya: Siltap Rp2.022.200 + tunjangan jabatan Rp400.000 + kinerja Rp200.000 + kesejahteraan Rp100.000 + lainnya Rp50.000 = Rp2.772.200 per bulan. Angka riil bervariasi menurut Perbup/Perwali dan kemampuan APBDes.

Dasar hukumUU No. 6/2014 jo. UU No. 3/2024 (Desa); PP No. 11/2019; PP No. 16/2026 (standar Siltap)

Penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa diatur PP No. 11 Tahun 2019 (Pasal 81) dan diperkuat UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. PP No. 16 Tahun 2026 (ditandatangani 27 Maret 2026, pelaksanaan UU No. 3/2024) menstandarkan Siltap nasional: perangkat desa lainnya 100% gaji pokok PNS Golongan II/a, Sekretaris Desa 110%, dan Kepala Desa 120%, dengan kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun dan penyaluran langsung dari RKUN ke RKD (10% DAU dipotong). Perangkat desa ditegaskan bukan ASN.

Siltap Nasional 2026: Perangkat Rp2.022.200, Sekdes Rp2.224.420, Kades Rp2.426.640

Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasional perangkat desa adalah Rp2.022.200 per bulan untuk perangkat desa lainnya — meliputi Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kadus), dan staf desa — sebesar 100% gaji pokok PNS Golongan II/a.

Struktur lengkapnya berdasarkan PP No. 11 Tahun 2019 yang diperkuat UU No. 3 Tahun 2024 dan PP No. 16 Tahun 2026: Sekretaris Desa 110% = Rp2.224.420 per bulan dan Kepala Desa 120% = Rp2.426.640 per bulan. PP No. 16 Tahun 2026 (ditandatangani 27 Maret 2026) menambahkan: kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun, penyaluran Siltap langsung dari RKUN ke RKD (dengan 10% DAU dipotong), serta penegasan bahwa perangkat desa bukan ASN tetapi memperoleh jaminan sosial dan ketentuan purnatugas.

Catatan penting: sejumlah sumber 2026 masih memakai angka Rp2.022.200 sebagai patokan 100% Golongan II/a, meskipun PP No. 5 Tahun 2024 menetapkan gaji pokok PNS II/a mulai Rp2.184.000. Daerah-daerah sedang menyesuaikan — misalnya Wonogiri yang masih membayar Rp2,05 juta dan mengusulkan kenaikan ke Rp2,184 juta agar sesuai PP 11/2019.

Baca JugaKepala Desa

Tunjangan Perangkat Desa: Total Sekitar Rp2.772.200

Di luar Siltap, perangkat desa menerima tunjangan yang besarannya mengikuti kemampuan APBDes. Jadwal tunjangan yang banyak dikutip (desakita.co/bungko.id) untuk perangkat desa lainnya adalah: tunjangan jabatan Rp400.000, tunjangan kinerja Rp200.000, tunjangan kesejahteraan Rp100.000, dan tunjangan lainnya Rp50.000 per bulan.

Dengan Siltap Rp2.022.200 ditambah tunjangan Rp750.000, total penghasilan kotor perangkat desa lainnya sekitar Rp2.772.200 per bulan. Sebagai pembanding dalam struktur yang sama: tunjangan jabatan Kades Rp500.000, Sekdes Rp450.000; tunjangan kinerja Kades Rp300.000, Sekdes Rp250.000; tunjangan kesejahteraan Kades Rp200.000, Sekdes Rp150.000; dan tunjangan lainnya Kades Rp100.000, Sekdes Rp75.000 per bulan.

Aturan pagunya: belanja Siltap dan tunjangan perangkat desa ditambah operasional BPD paling banyak 30% APBDes (Pasal 100). Inilah alasan besaran riil berbeda antar desa: desa dengan APBDes besar dapat membayar di atas standar minimal, sedangkan desa kecil hanya mampu membayar angka minimal.

Contoh Daerah: Kutai Kartanegara Jauh di Atas Standar Minimal

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2025 menetapkan Siltap dan tunjangan yang jauh di atas standar minimal: Kades Siltap Rp4.455.000 + tunjangan Rp2.187.000; Sekdes Rp2.990.000 + Rp1.300.000; Kaur/Kasi Rp2.730.000 + Rp950.000; Kadus Rp2.665.000 + Rp650.000; dan staf desa Rp1.859.000 per bulan.

Sebaliknya, Wonogiri masih membayar perangkat desa Rp2,05 juta per bulan berdasarkan Perbup No. 56/2019 (tidak berubah sejak 2019), dengan Kades Rp4 juta dan Sekdes Rp2,75 juta per bulan. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Wonogiri mengusulkan kenaikan agar sesuai PP 11/2019, tetapi pemerintah kabupaten menyatakan penyesuaian paling cepat 2027 karena kondisi fiskal.

Contoh polemik lain: Bankeu Jawa Barat 2026 yang menambah Rp2.000.000 per bulan untuk Kades, Rp200.000 untuk Sekdes, Rp150.000 untuk Kaur/Kasi, dan Rp100.000 untuk BPD — menunjukkan betapa bervariasinya tambahan daerah di luar Siltap nasional.

Status, Jaminan Sosial, dan Purnatugas

PP No. 16 Tahun 2026 menegaskan perangkat desa bukan ASN, tetapi memperoleh jaminan sosial (termasuk BPJS) dan ketentuan purnatugas. UU No. 3 Tahun 2024 membuka ruang dana purnabakti: untuk Kepala Desa paling banyak 6 kali Siltap bulanan (misalnya Siltap Rp3 juta → purnabakti hingga Rp18 juta), dengan perangkat desa dan BPD juga berhak atas skema serupa sesuai aturan teknis yang masih disiapkan.

Masa jabatan perangkat desa berlangsung hingga usia 60 tahun sesuai UU Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan camat atas nama bupati/walikota, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagi calon perangkat desa: Siltap Rp2.022.200 per bulan adalah lantai nasional, bukan plafon. Sebelum menerima penempatan, tanyakan Perbup/Perwali setempat dan kemampuan APBDes desa tujuan — karena di sanalah besaran riil penghasilan ditentukan.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji perangkat desa?

Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasional perangkat desa lainnya adalah Rp2.022.200 per bulan (100% gaji pokok PNS Golongan II/a). Dengan tunjangan jabatan Rp400.000, kinerja Rp200.000, kesejahteraan Rp100.000, dan lainnya Rp50.000, totalnya sekitar Rp2.772.200 per bulan.

Berapa gaji Sekretaris Desa?

Sekretaris Desa menerima Siltap minimal Rp2.224.420 per bulan (110% gaji pokok PNS Golongan II/a), dengan tunjangan jabatan Rp450.000, kinerja Rp250.000, kesejahteraan Rp150.000, dan lainnya Rp75.000 per bulan.

Berapa gaji Kepala Desa?

Kepala Desa menerima Siltap minimal Rp2.426.640 per bulan (120% gaji pokok PNS Golongan II/a), dengan tunjangan jabatan Rp500.000, kinerja Rp300.000, kesejahteraan Rp200.000, dan lainnya Rp100.000 per bulan.

Apa itu Siltap perangkat desa?

Siltap adalah penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDes dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sejak PP 16/2026, Siltap ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan 10% DAU dipotong untuk pendanaan ini.

Apakah perangkat desa berstatus ASN?

Tidak. PP No. 16/2026 menegaskan perangkat desa bukan ASN, tetapi memperoleh jaminan sosial dan ketentuan purnatugas. Masa jabatan perangkat desa berlangsung hingga usia 60 tahun sesuai UU Desa.

Berapa kenaikan Siltap perangkat desa?

PP No. 16/2026 mengatur kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun untuk Siltap perangkat desa.

Apakah Siltap perangkat desa bisa lebih besar dari angka minimal?

Ya. Angka Rp2.022.200 per bulan adalah standar minimal nasional. Kabupaten/kota dapat menetapkan lebih tinggi melalui Peraturan Bupati/Walikota sesuai kemampuan APBDes — misalnya Kutai Kartanegara menetapkan Siltap Kaur/Kasi Rp2.730.000 dan Kadus Rp2.665.000 per bulan.

Berapa batas anggaran Siltap dalam APBDes?

Paling banyak 30% APBDes untuk belanja Siltap dan tunjangan perangkat desa ditambah operasional BPD (Pasal 100 peraturan terkait), sehingga kemampuan keuangan desa membatasi besaran riil yang dapat dibayarkan.

Sumber