Berapa Gaji Sekda per Bulan?
Berapa gaji Sekda per bulan? Jawaban singkatnya: untuk Sekretaris Daerah kabupaten, total penghasilan per bulan mencapai sekitar Rp40–50 juta. Angka ini bukan tebakan — ia diungkapkan langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Surtaman, saat pelantikan Sekda definitif Zaldi Dhuhana pada 21 Agustus 2025. Menurutnya, hak jabatan Sekda terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau TPP yang ditotalkan nilainya "kurang lebih Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta".
Sekretaris Daerah adalah jabatan ASN tertinggi di lingkungan pemerintah daerah — satu tingkat di bawah kepala daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekda provinsi adalah pejabat pimpinan tinggi madya (setara eselon I), sedangkan Sekda kabupaten/kota adalah pejabat pimpinan tinggi pratama (setara eselon II). Posisi inilah yang membuat gaji sekretaris daerah per bulan menjadi yang tertinggi di antara seluruh PNS daerah.
Sekda juga menikmati fasilitas jabatan yang tidak kalah menggiurkan. Merujuk kasus pelantikan Sekda Kabupaten Serang, Surtaman menyebut Sekda mendapatkan kendaraan dinas, ajudan pribadi, hingga rumah dinas — dengan catatan rumah dinas tidak wajib digunakan. Fasilitas ini melekat pada jabatan, bukan pada orangnya, sehingga setiap Sekda definitif berhak atasnya.
Namun angka Rp40–50 juta itu hanya berlaku sebagai gambaran umum level kabupaten. Gaji Sekda sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing, karena komponen terbesarnya — tunjangan kinerja daerah (TPP/TKD) — ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Di provinsi dengan APBD besar seperti DKI Jakarta, TPP Sekda saja tercatat Rp127.710.000 per bulan. Artinya, total penghasilan Sekda provinsi bisa menembus ratusan juta rupiah, jauh di atas angka kabupaten.
Gaji Pokok Sekda: Golongan IV Menurut PP 5/2024
Gaji pokok Sekda mengacu pada tabel gaji PNS dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 yang menaikkan gaji seluruh PNS sebesar 8% mulai 1 Januari 2024. Sekda definitif umumnya berpangkat golongan IV — mulai dari IV/c (Pembina Utama Muda) hingga IV/e (Pembina Utama). Untuk pangkat IV/e, gaji pokoknya berkisar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200 per bulan, tergantung masa kerja golongan (MKG) 0 hingga 32 tahun.
Angka itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PNS golongan IV lainnya. Yang membedakan Sekda adalah jabatannya sebagai pimpinan tertinggi birokrasi daerah. Dibandingkan gaji pokok PNS golongan III (maksimal Rp5.180.700), gaji pokok IV/e tertinggi di Rp6.373.200 — selisihnya tidak dramatis. Rahasia besar penghasilan Sekda terletak pada tunjangan-tunjangannya, bukan gaji pokoknya.
Selain gaji pokok, Sekda juga menerima tunjangan melekat yang sama seperti PNS lainnya: tunjangan suami/istri 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan pangan setara 10 kg beras per jiwa, tunjangan umum, serta THR dan gaji ke-13 setiap tahun. Namun dibanding komponen-komponen di bawah ini, tunjangan melekat hanya menjadi pelengkap.
Tunjangan Jabatan Sekda Rp3,25 Juta (Perpres 26/2007)
Sebagai pejabat struktural, Sekda menerima tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Rincian yang berlaku:
| Eselon | Jabatan Sekda | Tunjangan Jabatan |
|---|---|---|
| II.a | Sekda kabupaten/kota | Rp3.250.000 |
| I.b | Sekda provinsi | Rp4.375.000 |
Jadi tunjangan Sekda dari sisi jabatan struktural adalah Rp3.250.000 per bulan untuk Sekda kabupaten/kota, dan Rp4.375.000 per bulan untuk Sekda provinsi. Memang tidak sebesar komponen lainnya, tetapi tunjangan ini bersifat tetap dan dijamin regulasi selama yang bersangkutan menduduki jabatan.
Perlu dicatat, angka Perpres 26/2007 ini belum berubah sejak tahun 2007 — nyaris dua dekade. Pemerintah daerah kemudian mengimbanginya dengan skema TPP yang jauh lebih dinamis dan nilainya jauh lebih besar, sehingga tunjangan jabatan struktural kini hanya menyumbang sebagian kecil dari total penghasilan Sekda.
Tunjangan Kinerja: Gaji Sekda Provinsi vs Kabupaten
Komponen terbesar penghasilan Sekda adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Inilah titik di mana gaji Sekda provinsi vs kabupaten menunjukkan jurang terbesar.
Contoh paling ekstrem adalah DKI Jakarta. Berdasarkan Pergub DKI Nomor 19 Tahun 2020 yang diubah dengan Pergub Nomor 64 Tahun 2020, Sekretaris Daerah DKI Jakarta tercatat sebagai PNS dengan TPP tertinggi: Rp127.710.000 per bulan — melampaui asisten Sekda (Rp63.900.000) dan kepala dinas (Rp55–60 juta). Ditambah gaji pokok dan tunjangan jabatan, total penghasilan Sekda DKI menembus lebih dari Rp130 juta per bulan.
Sebaliknya, daerah dengan PAD lebih kecil memberi TPP yang jauh lebih moderat. Contoh Kabupaten Serang: total keseluruhan gaji pokok plus tunjangan jabatan plus TPP sekitar Rp40–50 juta per bulan. Sementara itu di beberapa daerah lain, usulan TPP untuk jabatan sekda pernah tercatat di kisaran belasan juta rupiah per bulan. Besarnya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebijakan kepala daerah.
Besarnya variasi inilah yang membuat pertanyaan "berapa gaji sekda" tidak punya satu jawaban tunggal. Rumusnya selalu sama — gaji pokok (PP 5/2024) + tunjangan jabatan (Perpres 26/2007) + TPP (Pergub/Perbup/Perwali) — tetapi angka akhirnya bisa berbeda puluhan juta rupiah antar-daerah. TPP juga terus menjadi isu: pemerintah pusat menargetkan pengetatan belanja pegawai daerah melalui UU HKPD, sehingga skema TPP di berbagai daerah tengah dievaluasi ulang menjelang 2027.
Ringkasnya dalam angka pendek: gaji pokok Rp3,88 juta–Rp6,37 juta + tunjangan jabatan Rp3,25 juta (untuk kabupaten) + TPP daerah. Di Serang, ketiganya ditotalkan menjadi Rp40–50 juta per bulan, sedangkan di DKI Jakarta TPP-nya saja sudah Rp127,71 juta per bulan. Inilah alasan mengapa perbandingan gaji Sekda provinsi vs kabupaten selalu menghasilkan selisih yang sangat lebar.
Syarat Jadi Sekda: Pangkat Minimal IV/b
Menjadi Sekda bukan soal melamar seperti jabatan biasa — posisinya diisi melalui seleksi terbuka (open bidding) antar-pejabat yang sudah berkarier lama. Syarat jadi Sekda kabupaten/kota berdasarkan peraturan manajemen PNS (PP 11/2017 jo PP 17/2020 dan peraturan turunannya di daerah) antara lain:
- Berstatus PNS dengan pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b) — untuk jabatan Sekda, calon umumnya sudah di golongan IV/c ke atas.
- Telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II) atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 tahun.
- Pendidikan minimal sarjana (S1), dengan praktiknya mayoritas Sekda bergelar magister (S2).
- Usia maksimal 56 tahun untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan memiliki penilaian kinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir.
- Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, serta lulus seleksi administrasi, asesmen kompetensi, dan wawancara.
Untuk Sekda provinsi, persyaratannya lebih berat lagi karena jabatannya setara eselon I (pejabat pimpinan tinggi madya). Praktiknya, Sekda provinsi diangkat dari pejabat yang sudah berpangkat pembina utama (IV/d–IV/e) dengan pengalaman memimpin perangkat daerah atau jabatan setingkat eselon II selama bertahun-tahun. Proses seleksinya melibatkan tim pansel, dan pengangkatannya ditetapkan oleh gubernur dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Ketika kursi Sekda kosong, kepala daerah dapat menunjuk Penjabat (Pj) Sekda — mekanismenya diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dengan operasional melalui Permendagri Nomor 91 Tahun 2019. Seorang Pj Sekda umumnya hanya menjabat 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga Sekda definitif dilantik melalui seleksi terbuka. Status Pj ini tidak mengubah besaran gaji pokoknya, tetapi tunjangan jabatannya mengikuti ketentuan pejabat definitif selama masa penugasan.
Tugas Sekretaris Daerah
Tugas sekretaris daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekda adalah unsur staf yang membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah. Secara konkret, tugas-tugasnya meliputi:
- Menyusun dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama perangkat daerah.
- Mengoordinasikan seluruh perangkat daerah (dinas, badan, kecamatan) agar program berjalan selaras.
- Memimpin sekretariat daerah dan membina administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
- Menyusun rancangan peraturan daerah (perda) bersama DPRD dan kepala daerah.
- Menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah, termasuk menjadi ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Karena posisinya sebagai "motor" birokrasi, Sekda sering disebut sebagai orang kedua paling berpengaruh di daerah setelah kepala daerah — bahkan untuk urusan operasional sehari-hari, Sekda-lah yang paling menentukan. Fasilitas jabatannya pun mencerminkan itu: Sekda Kabupaten Serang misalnya menerima kendaraan dinas, ajudan pribadi, hingga rumah dinas di samping penghasilan bulanannya.
Posisi Sekda juga menempatkannya sebagai penghubung utama antara eksekutif dan legislatif daerah. Sekda mendampingi kepala daerah dalam pembahasan anggaran dengan DPRD, memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan bertanggung jawab memastikan setiap rupiah APBD dibelanjakan sesuai perencanaan. Beban tanggung jawab inilah yang menjadi pembenaran atas kompensasi yang diterimanya sebagai ASN dengan penghasilan tertinggi di daerah.
Perbandingan Gaji Sekda dengan Jabatan Lain
Bagaimana posisi gaji sekretaris daerah per bulan dibanding jabatan lain di daerah? Dibanding kepala dinas (eselon II.b dengan tunjangan jabatan struktural Rp2.025.000), Sekda kabupaten berada satu tingkat di atas dengan tunjangan jabatan Rp3.250.000 — dan biasanya TPP-nya juga yang tertinggi di antara seluruh ASN daerah.
Dibanding PNS golongan IV biasa yang hanya mengandalkan gaji pokok Rp3.880.400–Rp6.373.200 plus tukin instansi, Sekda unggul jauh berkat TPP daerah yang bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun dibanding kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) yang penghasilannya diatur tersendiri melalui PP tentang hak keuangan kepala daerah — termasuk tunjangan jabatan kepala daerah yang jauh lebih besar — posisi Sekda tetap di bawahnya.
Yang menarik: di DKI Jakarta, TPP Sekda Rp127.710.000 per bulan bahkan melampaui penghasilan banyak pejabat negara di pusat. Ini menunjukkan betapa daerah dengan APBD raksasa bisa memberi kompensasi ASN yang kompetitif dengan sektor swasta — setidaknya untuk jabatan puncaknya.
Penutup
Berapa gaji Sekda? Untuk kabupaten, totalnya sekitar Rp40–50 juta per bulan (gaji pokok PP 5/2024 + tunjangan jabatan Perpres 26/2007 + TPP daerah), seperti terungkap dari kasus Kabupaten Serang pada 2025. Untuk provinsi, angkanya bisa jauh lebih besar — TPP Sekda DKI Jakarta saja tercatat Rp127.710.000 per bulan.
Menjadi Sekda menuntut karier panjang: pangkat minimal IV/b, pengalaman bertahun-tahun di jabatan pimpinan, pendidikan tinggi, dan lolos seleksi terbuka yang ketat. Imbalannya sepadan — bukan hanya penghasilan terbesar di antara ASN daerah, tetapi juga pengaruh nyata dalam menentukan arah pembangunan daerah. Bagi PNS daerah yang bercita-cita mencapai puncak karier birokrasi, kursi Sekretaris Daerah adalah garis finisnya.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji Sekda per bulan?
Sekda kabupaten menerima total sekitar Rp40–50 juta per bulan (gaji pokok + tunjangan jabatan + TPP), berdasarkan pernyataan Kepala BKPSDM Kabupaten Serang pada Agustus 2025. Untuk provinsi, totalnya bisa jauh lebih besar — TPP Sekda DKI Jakarta saja tercatat Rp127.710.000 per bulan.
Berapa gaji pokok Sekda?
Sekda definitif umumnya berpangkat golongan IV. Untuk pangkat IV/e (Pembina Utama), gaji pokoknya berkisar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200 per bulan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, tergantung masa kerja golongan.
Apa saja tunjangan Sekda?
Tunjangan Sekda terdiri atas tunjangan jabatan struktural (Rp3.250.000/bulan untuk Sekda kabupaten/kota setara eselon II.a atau Rp4.375.000/bulan untuk Sekda provinsi setara eselon I.b, per Perpres 26/2007), TPP/TKD yang ditetapkan peraturan kepala daerah (komponen terbesar), tunjangan keluarga, tunjangan pangan, THR, dan gaji ke-13.
Bagaimana perbandingan gaji Sekda provinsi vs kabupaten?
Gaji Sekda provinsi umumnya jauh lebih besar karena TPP-nya lebih tinggi. Contoh: TPP Sekda DKI Jakarta Rp127.710.000/bulan, sedangkan total penghasilan Sekda Kabupaten Serang sekitar Rp40–50 juta/bulan. Selisihnya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung kemampuan keuangan daerah.
Apa syarat jadi Sekda?
Syarat jadi Sekda kabupaten/kota antara lain berstatus PNS dengan pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b), telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional ahli madya minimal 2 tahun, pendidikan minimal S1, usia maksimal 56 tahun, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dan lulus seleksi terbuka.
Apa tugas sekretaris daerah?
Tugas sekretaris daerah menurut UU 23/2014 meliputi membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, memimpin sekretariat daerah, membina administrasi kepegawaian, menyusun rancangan perda, dan memimpin tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Apa dasar hukum gaji Sekda?
Dasar hukum gaji Sekda adalah PP Nomor 5 Tahun 2024 (gaji pokok PNS, naik 8% mulai 1 Januari 2024), Perpres Nomor 26 Tahun 2007 (tunjangan jabatan struktural), UU Nomor 23 Tahun 2014 (kedudukan dan tugas Sekda), serta peraturan kepala daerah masing-masing (Pergub/Perbup/Perwali) untuk TPP.
Apakah gaji Sekda naik pada 2024?
Ya. Gaji pokok seluruh PNS termasuk Sekda naik 8% mulai 1 Januari 2024 melalui PP Nomor 5 Tahun 2024 — misalnya gaji pokok tertinggi IV/e menjadi Rp6.373.200 per bulan. Tunjangan jabatan struktural (Perpres 26/2007) tidak berubah sejak 2007, sedangkan TPP mengikuti kebijakan masing-masing daerah.
Sumber
- PP Nomor 5 Tahun 2024 — Peraturan Gaji PNS (8% mulai 1 Januari 2024)
- Perpres Nomor 26 Tahun 2007 — Tunjangan Jabatan Struktural (eselon II.a Rp3.250.000, I.b Rp4.375.000)
- Banten Ekspres (21 Agustus 2025) — Sekda Kab. Serang: gaji + tunjangan ±Rp40–50 juta, pernyataan Kepala BKPSDM Surtaman
- BPK Perwakilan Jakarta (mengutip detikcom) — TPP Sekda DKI Rp127.710.000 (Pergub 19/2020 jo 64/2020)
- UU Nomor 23 Tahun 2014 — Pemerintahan Daerah (kedudukan & tugas Sekda)
- Peraturan Wali Kota Salatiga 7/2023 — syarat JPT Pratama Sekda (pangkat minimal IV/b, usia maks 56 tahun)