Berapa UMK Yogyakarta 2026?
UMK Yogyakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.593 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tahun 2026, yang ditandatangani Gubernur Hamengku Buwono X pada 23 Desember 2025.
Dibanding UMP DI Yogyakarta 2026 (Rp2.417.495), UMK Yogyakarta lebih tinggi Rp410.098 — selisih terbesar secara proporsional di antara lima kabupaten/kota DIY. Dibanding UMK 2025 (Rp2.655.041), tahun ini naik 6,50 persen atau sekitar Rp172,5 ribu per bulan.
UMK wajib dipatuhi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pekerja yang tinggal di Sleman atau Bantul tetapi bekerja di Kota Yogyakarta, yang berlaku adalah UMK wilayah tempat perusahaan beroperasi — yaitu UMK Kota Yogyakarta.
Dasar Hukum UMK Yogyakarta 2026
Penetapan UMK Yogyakarta 2026 mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tahun 2026, yang diterbitkan Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan setempat, sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Berbeda dengan UMP yang ditetapkan untuk seluruh provinsi, UMK hanya berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan dan umumnya lebih tinggi karena menyesuaikan biaya hidup lokal. Khas DIY, satu keputusan gubernur sekaligus menetapkan UMK lima kabupaten/kota — Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul — sehingga seluruh daftar upah minimum DIY terdokumentasi dalam satu produk hukum.
Secara hierarkis, keputusan ini bersandar pada PP Nomor 51 Tahun 2023 (formula: inflasi + pertumbuhan ekonomi × alpha) serta UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja. Karena sifatnya mengikat, seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta wajib menyesuaikan upah minimum pekerjanya mulai 1 Januari 2026; kesepakatan upah di bawah UMK batal demi hukum.
Perbandingan UMK Yogyakarta dengan Kabupaten Lain di DIY
UMK Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593 adalah yang tertinggi di antara lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut daftar lengkap UMK DIY 2026 sesuai lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025, diurutkan dari tertinggi:
- Kota Yogyakarta: Rp2.827.593 (naik 6,5%)
- Kabupaten Sleman: Rp2.624.387
- Kabupaten Bantul: Rp2.509.001 (naik 6,29%)
- Kabupaten Kulon Progo: Rp2.504.520 (naik 6,52% — persentase kenaikan tertinggi di DIY)
- Kabupaten Gunungkidul: Rp2.468.378 (terendah di DIY; naik 5,9%)
Selisih antara UMK tertinggi dan terendah di DIY mencapai sekitar Rp359 ribu — cerminan perbedaan struktur ekonomi dan biaya hidup antarwilayah. Sebagai konteks nasional, UMK Yogyakarta berada di kelas menengah: kota-kota industri di Jawa Timur seperti Surabaya mencapai Rp5.288.796 pada 2026, hampir dua kali lipat UMK Yogyakarta. Artinya, keunggulan UMK Yogyakarta bersifat lokal (tertinggi di DIY), bukan nasional.
Bagi pekerja yang berdomisili di penyangga kota — misalnya tinggal di Sleman atau Bantul tetapi bekerja di Kota Yogyakarta — yang berlaku adalah UMK wilayah tempat perusahaan beroperasi, yaitu UMK Kota Yogyakarta.
Komponen Upah di Luar UMK
UMK Yogyakarta sebesar Rp2.827.593 adalah batas bawah upah, bukan total penghasilan. Menurut Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2021, upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dengan ketentuan upah pokok minimal 75 persen dari jumlah keduanya. Tunjangan tetap — misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga — dibayar rutin setiap bulan dan sudah termasuk dalam hitungan UMK, sedangkan tunjangan tidak tetap seperti uang lembur, bonus, dan insentif berada di luar UMK.
Pembedaan ini penting untuk THR Keagamaan. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 menetapkan THR sebesar 1 bulan upah (upah pokok + tunjangan tetap) bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, dan proporsional — masa kerja/12 × 1 bulan upah — bagi yang bekerja 1–11 bulan, dibayarkan paling lambat H-7 hari raya keagamaan.
Untuk lembur, PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan upah sejam = 1/173 × upah sebulan. Dengan UMK Yogyakarta, upah sejam sekitar Rp16.344; jam lembur pertama dibayar 1,5 kali (sekitar Rp24.516) dan jam berikutnya 2 kali (sekitar Rp32.688). Di luar itu, perusahaan wajib mendaftarkan pekerja ke BPJS dengan iuran pemberi kerja: JKK 0,24–1,74%, JKM 0,3%, JHT 3,7%, JP 2%, dan Jaminan Kesehatan 4%.
Perusahaan juga wajib menyusun struktur dan skala upah — pekerja dengan masa kerja lebih lama atau jabatan lebih tinggi berhak atas upah di atas UMK, bukan sekadar ditempel pada angka minimum.
Riwayat Kenaikan UMK Yogyakarta 2021-2026
UMK Kota Yogyakarta naik setiap tahun dalam enam tahun terakhir. Berikut riwayat lengkapnya berdasarkan data penetapan resmi:
| Tahun | UMK (Rp) | Kenaikan vs tahun sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| 2021 | Rp2.069.530 | — |
| 2022 | Rp2.153.970 | 4,08% |
| 2023 | Rp2.324.776 | 7,93% |
| 2024 | Rp2.492.997 | 7,24% |
| 2025 | Rp2.655.041 | 6,50% |
| 2026 | Rp2.827.593 | 6,50% |
Trennya konsisten menanjak: 2023 mencatat lompatan 7,93 persen (+Rp170.806) pasca Permenaker 18/2022, 2024 tumbuh 7,24 persen di bawah formula PP 51/2023 (pertumbuhan ekonomi 5,12%, inflasi 5,70%, alpha 0,30), lalu 2025–2026 stabil di 6,50 persen mengikuti kebijakan nasional. Secara akumulatif, UMK Yogyakarta naik Rp758.063 atau 36,6 persen dalam lima tahun — dari Rp2.069.530 pada 2021 menjadi Rp2.827.593 pada 2026.
Pola kenaikannya konsisten: Kulon Progo mencatat persentase kenaikan tertinggi di DIY pada 2026 (6,52%), didorong perkembangan kawasan seperti Bandara NYIA, sementara Gunungkidul yang masih bertumpu pada sektor agraris dan pariwisata mencatat kenaikan terendah (5,9%).
Sanksi bagi Perusahaan yang Membayar di Bawah UMK Yogyakarta
Membayar upah di bawah UMK bukan sekadar pelanggaran administratif — ini tindak pidana kejahatan. Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan: “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Artinya, perusahaan di Yogyakarta wajib membayar minimal Rp2.827.593 per bulan kepada pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Bahkan jika ada “kesepakatan” antara pekerja dan pengusaha untuk upah di bawah UMK, kesepakatan tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 88A UU Cipta Kerja — tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Sanksinya diatur dalam Pasal 185 ayat (1): pengusaha yang melanggar dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus, menegaskan perusahaan yang memberi gaji di bawah UMP/UMK bisa dikenai sanksi tersebut.
Jika Anda mengalami hal ini, kumpulkan bukti (slip gaji, kontrak kerja, bukti transfer) lalu laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau Kemenaker. Pekerja juga berhak menuntut kekurangan upah hingga mencapai UMK serta perbaikan struktur gaji ke depan. Selain sanksi pidana, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.
Penutup
UMK Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2026 dan wajib dipatuhi seluruh perusahaan di Kota Yogyakarta untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sebagai UMK tertinggi di DIY, angka ini menjadi patokan penting — termasuk bagi pekerja komuter dari Sleman dan Bantul yang perusahaannya beroperasi di wilayah kota.
Jika perusahaan membayar di bawah UMK, itu tindak pidana: kumpulkan bukti slip gaji dan kontrak kerja, lalu laporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Pekerja berhak menuntut selisih kekurangan upah hingga mencapai UMK. Penetapan UMK 2027 diperkirakan diumumkan pada akhir 2026 — pantau terus agar hak Anda tidak tertinggal.
Bagi pencari kerja, angka UMK juga menjadi patokan realistis saat negosiasi gaji entry-level di Yogyakarta — tawaran di bawah Rp2.827.593 per bulan untuk posisi dengan masa kerja di bawah setahun patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan upah minimum.
Pertanyaan Umum
Berapa UMK Yogyakarta 2026?
UMK Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tahun 2026.
Apa dasar hukum UMK Yogyakarta 2026?
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tahun 2026, sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Berapa kenaikan UMK Yogyakarta 2026?
Naik 6,50 persen dari UMK 2025 (Rp2.655.041).
Apakah UMK Yogyakarta lebih tinggi dari UMP?
Dibanding UMP DI Yogyakarta (Rp2.417.495), UMK Yogyakarta lebih tinggi Rp410.098.
Siapa yang wajib mengikuti UMK Yogyakarta?
Seluruh perusahaan di wilayah Yogyakarta untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Apakah UMK termasuk tunjangan?
UMK adalah batas bawah upah pokok; tunjangan mengikuti kebijakan perusahaan.
Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Itu pelanggaran. Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Kapan UMK 2027 diumumkan?
Biasanya akhir November/Desember 2026 oleh Gubernur.
Berapa UMK kabupaten lain di DIY tahun 2026?
Selain Kota Yogyakarta (Rp2.827.593), UMK 2026 di DIY adalah: Sleman Rp2.624.387, Bantul Rp2.509.001, Kulon Progo Rp2.504.520, dan Gunungkidul Rp2.468.378 — semuanya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025.
Di mana bisa membaca teks resmi Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025?
Salinan teks keputusan beserta lampiran daftar UMK lima kabupaten/kota diterbitkan ulang di situs llg-bwi.org dan dapat diunduh sebagai dokumen PDF. Selalu rujuk dokumen resmi tersebut bila membutuhkan kutipan hukum yang sahih.
Berapa UMK Yogyakarta 2025?
UMK Kota Yogyakarta 2025 sebesar Rp2.655.041 per bulan (tepatnya Rp2.655.041,81), naik 6,5 persen (sekitar Rp162 ribu) dari UMK 2024 yang Rp2.492.997. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/KEP/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025.
UMK Yogyakarta 2026 peringkat berapa di DIY?
Peringkat pertama — Rp2.827.593 adalah UMK tertinggi di antara lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Urutan di bawahnya: Kabupaten Sleman Rp2.624.387, Kabupaten Bantul Rp2.509.001, Kabupaten Kulon Progo Rp2.504.520, dan Kabupaten Gunungkidul Rp2.468.378 (terendah). Selisih antara UMK tertinggi dan terendah di DIY mencapai sekitar Rp359 ribu.
Apakah THR dihitung berdasarkan UMK?
Ya. Menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR Keagamaan dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap — komponen yang tercakup dalam UMK. Pekerja di Yogyakarta dengan masa kerja 12 bulan atau lebih yang digaji sebesar UMK berhak atas THR sekitar Rp2.827.593, dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Pekerja dengan masa kerja 1–11 bulan menerima THR proporsional: masa kerja/12 × 1 bulan upah.
Sumber
- Warta Jogja (jogjakota.go.id) — Pemkot Yogya Umumkan UMK 2026 Rp2,82 Juta
- Radar Bangsa — Resmi! UMK Kota Yogyakarta 2026 Tembus Rp2,8 Juta
- Kabar Sembada — UMK Kota Yogyakarta 2026 Resmi Naik 6,5 Persen
- GoodStats — Simak Daftar UMK DI Yogyakarta 2026
- LLG-BWI — Teks Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025
- Shafaqna/REPUBLIKA — UMK Bantul 2026 Naik 6,29 Persen Menjadi Rp2.509.001
- RegionalNews — UU Cipta Kerja: Karyawan Terima Gaji di Bawah Upah Minimum Wajib Menuntut
- DataOn — Sanksi Sistem Payroll di Indonesia: Denda dan Risiko Pelanggaran
- Espos Regional — UMK 2023 Disosialisasikan, Perusahaan di Jogja Wajib Beri Upah Rp2,3 Juta
- Espos Regional — UMP dan UMK DIY Naik, Gunungkidul Paling Tinggi Ini Daftarnya (UMK 2022)
- Joglo Jateng — Pemkot Sosialisasikan Penerapan UMK Yogyakarta 2024 (Rp2.492.997)
- DataOn — Perhitungan THR Karyawan: Rumus, Contoh, dan Ketentuan
- BantuanHukum.or.id — Tanya Jawab THR Tahun 2016 (Permenaker No. 6/2016)