Berapa UMK Tangerang 2026?
UMK Tangerang 2026 ditetapkan sebesar Rp5.399.406 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026 melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026. Angka ini menempatkan Kota Tangerang sebagai daerah dengan UMK tertinggi kedua di Banten, tepat di bawah Kota Cilegon (Rp5.469.922,59).
Dibanding UMK 2025 (Rp5.069.708), kenaikannya mencapai Rp329.698 per bulan atau 6,50 persen — setara tambahan Rp3.956.376 per tahun. Dibanding UMP Banten 2026 (Rp3.100.881), UMK Tangerang lebih tinggi Rp2.298.525, mencerminkan status Tangerang sebagai kawasan industri dan penyangga utama Jakarta dengan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi.
UMK wajib dipatuhi seluruh perusahaan di wilayah Kota Tangerang untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih lama, upah mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan — yang nilainya harus berada di atas UMK. Perusahaan dilarang membayar di bawah angka ini; pelanggaran dapat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang.
Dasar Hukum UMK Tangerang 2026
Penetapan UMK Tangerang 2026 mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026, yang ditandatangani Gubernur Banten Andra Soni pada 24 Desember 2025 dan berlaku efektif 1 Januari 2026.
Prosesnya bersifat tripartit: angka Rp5.399.405,69 berawal dari usulan Dewan Pengupahan Kota Tangerang — yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha (Apindo/Kadin), serikat pekerja, dan akademisi — lalu direkomendasikan oleh Wali Kota Tangerang kepada Gubernur. Perhitungan memakai formula PP Nomor 51 Tahun 2023 (inflasi + pertumbuhan ekonomi × alfa), dengan nilai alfa Kota Tangerang sebesar 0,832 menurut Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra.
Berbeda dengan UMP yang ditetapkan untuk seluruh provinsi, UMK hanya berlaku di kabupaten/kota bersangkutan dan umumnya lebih tinggi karena menyesuaikan biaya hidup lokal. Perusahaan yang membayar di bawah UMK melanggar Pasal 88E UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp100 juta–Rp400 juta (Pasal 185).
Perbandingan UMK Tangerang dengan Kota Lain
Dengan nilai Rp5.399.406, Kota Tangerang berada di peringkat kedua UMK tertinggi di Banten, hanya kalah dari Kota Cilegon (Rp5.469.922,59). Di bawah Tangerang ada Kota Tangerang Selatan (Rp5.247.870), Kabupaten Tangerang (Rp5.210.377), Kabupaten Serang (Rp5.178.521,19), Kota Serang (Rp4.665.927,94), Kabupaten Pandeglang (Rp3.360.078,06), dan Kabupaten Lebak (Rp3.330.010,62) sebagai yang terendah.
Selisih antara UMK tertinggi dan terendah di Banten mencapai lebih dari Rp2,13 juta — gambaran nyata ketimpangan struktur ekonomi provinsi: kawasan industri pesisir utara (Cilegon, Tangerang, Serang) berupah jauh lebih tinggi dibanding daerah agraris di selatan (Pandeglang, Lebak).
Secara nasional, UMK Tangerang juga termasuk jajaran tertinggi di Indonesia, sekelas dengan kawasan industri ring-1 Jakarta seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Penyebabnya sama: konsentrasi manufaktur dan logistik, kedekatan dengan Jakarta, serta biaya hidup — terutama perumahan dan transportasi — yang jauh di atas rata-rata nasional.
Komponen Upah di Luar UMK
UMK Tangerang sebesar Rp5.399.406 adalah batas bawah upah pokok, bukan total penghasilan yang diterima pekerja. Secara nasional, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan membagi komponen upah menjadi empat susunan: upah tanpa tunjangan; upah pokok dan tunjangan tetap; upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Jika perusahaan memakai struktur upah pokok plus tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah keduanya.
Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur yang diterima setiap bulan dan tidak dipengaruhi kehadiran — misalnya tunjangan jabatan, tunjangan istri/anak, atau tunjangan makan dan transport yang dibayar tetap. Tunjangan tetap inilah yang menjadi dasar perhitungan THR Keagamaan: menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak atas THR sebesar satu bulan upah (gaji pokok + tunjangan tetap); masa kerja di bawah 12 bulan dihitung proporsional (masa kerja/12 × satu bulan upah); pekerja dengan masa kerja di bawah satu bulan belum berhak. THR wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Sebaliknya, tunjangan tidak tetap — seperti insentif penjualan, bonus kinerja, dan uang lembur — umumnya tidak termasuk dasar THR. Upah lembur sendiri diatur PP Nomor 35 Tahun 2021: upah sejam dihitung sebesar 1/173 × upah sebulan, dengan jam lembur pertama dibayar 1,5 kali dan jam-jam berikutnya 2 kali lipat. Perusahaan juga wajib mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial: iuran pemberi kerja meliputi JKK 0,24–1,74 persen, JKM 0,3 persen, JHT 3,7 persen, Jaminan Pensiun 2 persen, serta BPJS Kesehatan 4 persen dari upah.
Riwayat Kenaikan UMK Tangerang
Berikut perjalanan UMK Kota Tangerang dalam enam tahun terakhir:
| Tahun | UMK (Rp/bulan) | Kenaikan vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2021 | Rp4.262.015 | — (tahun dasar tabel) |
| 2022 | Rp4.285.799 | +0,56% |
| 2023 | Rp4.584.519 | +6,97% |
| 2024 | Rp4.760.290 | +3,83% |
| 2025 | Rp5.069.708 | +6,50% |
| 2026 | Rp5.399.406 | +6,50% |
Selama 2021–2026, UMK Kota Tangerang naik total Rp1.137.391 atau 26,69 persen. Tahun 2022 nyaris stagnan (+0,56%) karena perhitungan masih memakai metode PP 36/2021 dengan basis data BPS di tengah pemulihan pandemi. Lonjakan terjadi pada 2023 (+6,97%) seiring Permenaker 18/2022 dan pemulihan ekonomi, lalu 2024 melambat (+3,83%) mengikuti formula baru PP 51/2023. Dua tahun terakhir stabil di 6,50 persen — masing-masing naik Rp309.418 (2025) dan Rp329.698 (2026).
Pola ini menunjukkan kenaikan UMK bukan angka sembarang: ia mengikuti inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan nilai alfa yang dinegosiasikan Dewan Pengupahan setiap tahun. Bagi pekerja, tren ini penting untuk memproyeksikan daya beli; bagi perusahaan, untuk merencanakan struktur biaya tenaga kerja beberapa tahun ke depan.
Penutup
UMK Tangerang 2026 sebesar Rp5.399.406 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025. Angka ini adalah batas bawah yang wajib dipatuhi seluruh perusahaan di Kota Tangerang untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun — bukan angka yang boleh dinegosiasikan ke bawah.
Bagi pekerja, pastikan slip gaji Anda mencantumkan upah pokok minimal sebesar UMK, dan perhatikan hak-hak turunan seperti THR, upah lembur, serta kepesertaan BPJS yang perhitungannya mengacu pada upah tersebut. Jika perusahaan Anda bergerak di sektor yang tercakup UMSK (Rp5,45–Rp5,77 juta), yang berlaku justru angka sektoral yang lebih tinggi.
Jika menemukan pelanggaran — misalnya gaji di bawah UMK atau THR tidak dibayar — kumpulkan bukti (slip gaji, kontrak kerja, bukti transfer) dan laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Penetapan UMK 2027 diperkirakan diumumkan akhir November atau Desember 2026.
Detail Penetapan: Usulan Dewan Pengupahan, Alfa 0,832, dan UMSK Sektoral
UMK Kota Tangerang 2026 sebesar Rp5.399.405,69 berawal dari usulan Dewan Pengupahan Kota Tangerang yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Usulan tersebut direkomendasikan Wali Kota Tangerang kepada Gubernur Banten, lalu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 pada 24 Desember 2025, ditandatangani Gubernur Andra Soni, dan berlaku efektif 1 Januari 2026.
Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra menjelaskan kenaikan UMK mencapai Rp329.697,33 dengan nilai alfa yang digunakan sebesar 0,832. Dibanding UMK 2025 sebesar Rp5.069.708,36, kenaikannya setara 6,50 persen. Dalam peta UMK Banten 2026, Kota Tangerang berada di peringkat kedua setelah Kota Cilegon (Rp5.469.922,59, naik 6,67 persen). Di bawahnya ada Kota Tangerang Selatan Rp5.247.870 (naik 5,50 persen), Kabupaten Tangerang Rp5.210.377 (naik 6,31 persen), Kabupaten Serang Rp5.178.521,19 (naik 6,61 persen), Kota Serang Rp4.665.927,94, Kabupaten Pandeglang Rp3.360.078,06, dan Kabupaten Lebak Rp3.330.010,62.
Selain UMK, Banten juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2026. Untuk Kota Tangerang, UMSK terbagi dalam empat sektor yang nilainya di atas UMK: Sektor I Rp5.777.364,08, Sektor II Rp5.561.387,86, Sektor III Rp5.480.396,77, dan Sektor IV Rp5.453.399,74. Sebagai pembanding, UMP Banten 2026 ditetapkan Rp3.100.881,40 — naik 6,74 persen dari Rp2.905.119,90 pada 2025.
Pertanyaan Umum
Berapa UMK Tangerang 2026?
UMK Tangerang 2026 sebesar Rp5.399.406 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026 melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026.
Apa dasar hukum UMK Tangerang 2026?
Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 tentang Penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026, sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Berapa kenaikan UMK Tangerang 2026?
Naik 6,50 persen dari UMK 2025 (Rp5.069.708).
Apakah UMK Tangerang lebih tinggi dari UMP?
Dibanding UMP Banten (Rp3.100.881), UMK Tangerang lebih tinggi Rp2.298.525.
Siapa yang wajib mengikuti UMK Tangerang?
Seluruh perusahaan di wilayah Tangerang untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Apakah UMK termasuk tunjangan?
UMK adalah batas bawah upah pokok; tunjangan mengikuti kebijakan perusahaan.
Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Itu pelanggaran. Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
Kapan UMK 2027 diumumkan?
Biasanya akhir November/Desember 2026 oleh Gubernur.
Apa itu UMSK dan berapa UMSK Kota Tangerang 2026?
UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) adalah upah minimum untuk sektor usaha tertentu yang nilainya lebih tinggi dari UMK. UMSK Kota Tangerang 2026 ditetapkan dalam empat sektor: Sektor I Rp5.777.364,08, Sektor II Rp5.561.387,86, Sektor III Rp5.480.396,77, dan Sektor IV Rp5.453.399,74. Pekerja di perusahaan yang masuk klasifikasi sektor tersebut berhak atas upah minimum sektoral, bukan sekadar UMK.
Kota mana yang memiliki UMK tertinggi di Banten 2026?
Kota Cilegon, dengan UMK 2026 sebesar Rp5.469.922,59 — naik Rp341.838 atau 6,67 persen dari Rp5.128.084 pada 2025. Kota Tangerang berada di posisi kedua (Rp5.399.405,69), disusul Kota Tangerang Selatan (Rp5.247.870) dan Kabupaten Tangerang (Rp5.210.377). UMK terendah di Banten adalah Kabupaten Lebak sebesar Rp3.330.010,62.
Berapa UMP Banten 2026 dan bagaimana posisinya dibanding UMK Tangerang?
UMP Banten 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881,40, naik dari Rp2.905.119,90 pada 2025 atau setara 6,74 persen, ditetapkan oleh Gubernur Andra Soni. Selain UMP dan UMK, Pemprov Banten juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 yang mencakup lima kategori usaha dengan total 95 kelompok KBLI lima digit. UMK Kota Tangerang (Rp5.399.405,69) berada jauh di atas UMP provinsi — wajar karena Tangerang adalah kawasan industri dan penyangga Jakarta dengan biaya hidup tinggi.
UMK Banten 2026 mana yang kenaikannya paling tinggi dan paling rendah?
Kenaikan tertinggi di Banten adalah Kota Cilegon sebesar 6,67 persen (dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.469.922,59). Kota Tangerang naik 6,50 persen, Kabupaten Serang 6,61 persen, dan Kabupaten Tangerang 6,31 persen. Sebaliknya, kenaikan terendah ada di Kabupaten Pandeglang (4,79 persen, menjadi Rp3.360.078,06) dan Kabupaten Lebak (4,97 persen, menjadi Rp3.330.010,62) — dua daerah dengan UMK terendah di provinsi ini.
Berapa UMK Kota Tangerang 2025?
UMK Kota Tangerang 2025 sebesar Rp5.069.708, naik Rp309.418 atau 6,50 persen dari UMK 2024 (Rp4.760.289,54), ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024. Dibanding 2026 (Rp5.399.406), kenaikannya tahun ini mencapai Rp329.698 per bulan.
Apakah THR dihitung berdasarkan UMK?
Tidak secara langsung. Menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR dihitung dari satu bulan upah yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap — bukan dari angka UMK. Namun bagi pekerja yang bergaji pas UMK, upah pokoknya sama dengan UMK (Rp5.399.406 untuk Tangerang 2026), sehingga THR pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih minimal sebesar Rp5.399.406. Masa kerja di bawah 12 bulan dihitung proporsional: (masa kerja/12) × satu bulan upah.
Bagaimana cara menghitung upah lembur di Tangerang?
Upah lembur diatur PP Nomor 35 Tahun 2021: upah sejam = 1/173 × upah sebulan. Dengan UMK Tangerang 2026 (Rp5.399.406), upah sejamnya Rp31.214,49. Jam lembur pertama dibayar 1,5 kali (Rp46.821,73 per jam), dan jam-jam berikutnya dibayar 2 kali lipat (Rp62.428,97 per jam). Jika perusahaan memakai struktur upah dengan tunjangan tetap, dasar perhitungannya adalah upah sebulan penuh tersebut.
Sumber
- Pemkot Tangerang (tangerangkota.go.id) — UMK Kota Tangerang Tahun 2026 Naik 6,5 Persen Menjadi Rp5,39 Juta
- Narasibanten.com — Anggota Komisi II Minta Seluruh Pihak Perusahaan Dapat Mematuhi Ketentuan UMK
- LLG-BWI — Salinan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 (lampiran angka UMK 2026/2025)
- BantenKita — UMK Kota Tangerang 2026 Diusulkan Rp5,39 Juta, Menunggu Keputusan Gubernur Banten
- GoodStats — Daftar UMK Banten 2026, Kota Cilegon Jadi yang Tertinggi
- BantenKita — Gubernur Andra Soni Tetapkan UMP Banten 2026 Naik 6,74 Persen
- PalapaNews — UMK Kota Tangerang 2026 Naik 6,5 Persen, Tembus Rp5,39 Juta (tren UMK 2021–2026)
- DaftarUMR — UMK Kota Tangerang (tabel riwayat UMK 2013–2024)
- DPR RI — Salinan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (komponen upah)
- BlogHRD — FAQ Upah & Tunjangan 2026: Aturan Pengupahan Indonesia Terbaru
- Serikat Pekerja Nasional (SPN) — Komponen Upah
- DataOn — Perhitungan THR Karyawan: Rumus, Contoh, dan Ketentuan