Berapa Gaji Camat per Bulan?
Berapa gaji camat per bulan? Jawabannya: gaji pokoknya berkisar antara Rp3.154.400 hingga Rp6.114.500 (sekitar Rp3,15 juta–Rp6,11 juta) per bulan, untuk pangkat III/d hingga IV/d berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 yang menaikkan gaji seluruh PNS sebesar 8% mulai 1 Januari 2024.
Camat adalah kepala wilayah kecamatan — perangkat daerah yang memimpin kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Secara struktural, camat menduduki jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator, sebagaimana ditetapkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 95 ayat (3). Pangkat minimal untuk menduduki jabatan camat adalah III/d (Penata Tingkat I) sesuai PP Nomor 100 Tahun 2000, dan dapat mencapai IV/d (Pembina Utama Madya) seiring masa kerja dan kenaikan pangkat.
Namun gaji camat per bulan dalam arti take home pay jauh lebih besar dari gaji pokoknya. Seorang camat menerima tunjangan jabatan struktural Rp1.260.000 per bulan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan — komponen terbesar — TPP atau tunjangan kinerja daerah yang di DKI Jakarta mencapai Rp39.960.000 (hampir Rp40 juta) per bulan. Inilah alasan mengapa jabatan camat begitu diminati dalam jenjang karier ASN.
Rincian Gaji Pokok Camat per Golongan
Gaji pokok camat mengikuti skala nasional PNS dan terbagi menurut pangkat yang disandangnya, masing-masing dengan rentang berdasarkan masa kerja golongan (MKG):
| Pangkat | Nama Pangkat | Gaji Pokok Terendah | Gaji Pokok Tertinggi |
|---|---|---|---|
| III/d | Penata Tingkat I | Rp3.154.400 | Rp5.180.700 |
| IV/a | Pembina | Rp3.287.800 | Rp5.399.900 |
| IV/b | Pembina Tingkat I | Rp3.426.900 | Rp5.628.300 |
| IV/c | Pembina Utama Muda | Rp3.571.900 | Rp5.866.400 |
| IV/d | Pembina Utama Madya | Rp3.723.000 | Rp6.114.500 |
Seorang camat baru dengan pangkat III/d dan masa kerja 0 tahun di golongan tersebut menerima Rp3.154.400 per bulan. Setiap dua tahun, ia berhak atas kenaikan gaji berkala hingga mencapai batas tertinggi pangkatnya, yakni Rp5.180.700 untuk III/d. Kenaikan pangkat ke IV/a dan seterusnya mengikuti ketentuan kenaikan pangkat reguler maupun pilihan.
Untuk menjawab pertanyaan gaji camat golongan berapa: jawabannya tidak tunggal. Camat umumnya berpangkat III/d hingga IV/d, dan pangkat itulah yang menentukan gaji pokoknya — sama persis dengan PNS golongan yang sama di jabatan lain. Yang membedakan penghasilan camat justru tunjangan jabatan dan TPP yang melekat pada eselon IIIa.
Sistem gaji pokok camat menggunakan masa kerja golongan (MKG) sebagai penentu naiknya nominal dalam satu pangkat. Setiap PNS berhak atas kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun selama memenuhi syarat, tanpa harus naik pangkat. Artinya, seorang camat III/d dengan MKG 20 tahun menerima gaji pokok lebih besar daripada camat III/d yang baru diangkat, meski pangkatnya sama. Inilah mengapa tabel gaji PNS selalu menampilkan rentang, bukan angka tunggal.
Riwayat kenaikannya mengikuti seluruh PNS: terakhir naik 8% pada 1 Januari 2024 melalui PP Nomor 5 Tahun 2024. Hingga tahun 2026, belum ada regulasi baru yang mengubah besaran gaji pokok PNS.
Tunjangan-tunjangan Camat
Tunjangan camat terdiri dari tunjangan melekat yang sama untuk semua PNS, tunjangan jabatan struktural, dan TPP/tunjangan kinerja daerah:
- Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp1.260.000 (sekitar Rp1,26 juta) per bulan — ditetapkan dalam Perpres 26/2007 untuk pejabat eselon IIIa. Camat sebagai jabatan administrator berhak penuh atas tunjangan ini.
- Tunjangan suami/istri sebesar 10% dari gaji pokok (PP 51/1992) — untuk camat IV/d dengan gaji pokok tertinggi, nilainya sekitar Rp611 ribu per bulan.
- Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, maksimal 2 anak (PP 51/1992).
- Tunjangan pangan setara 10 kg beras per jiwa per bulan untuk camat beserta anggota keluarganya.
- TPP / tunjangan kinerja daerah — komponen terbesar dan paling bervariasi. Ditetapkan melalui peraturan kepala daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Di DKI Jakarta, camat bisa menerima tunjangan Rp39.960.000 (Rp39,96 juta) per bulan menurut Pergub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020, seperti diberitakan Detik.
- THR dan gaji ke-13 — dibayarkan setiap tahun, masing-masing sebesar gaji pokok plus tunjangan melekat.
Jika dijumlahkan, total penghasilan camat di daerah dengan TPP besar bisa menembus belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan — jauh melampaui gaji pokoknya. Inilah mengapa nominal gaji camat sangat berbeda antar-daerah: TPP ditentukan masing-masing pemerintah daerah, dan daerah dengan fiskal kuat memberi jauh lebih besar.
Perlu dipahami, besaran TPP camat bergantung pada kelas jabatan dan kebijakan daerah, bukan sekadar golongannya. Dua camat dengan pangkat sama di dua kabupaten berbeda bisa menerima TPP yang selisihnya jutaan rupiah per bulan.
Gaji Camat vs Lurah: Mana Lebih Besar?
Pertanyaan gaji camat vs lurah kerap muncul karena keduanya adalah pejabat wilayah di tingkat bawah. Jawabannya tegas: gaji camat lebih besar daripada gaji lurah, di semua komponen.
Secara struktural, camat adalah eselon IIIa (jabatan administrator) sedangkan lurah adalah eselon IVa (jabatan pengawas) menurut PP Nomor 18 Tahun 2016. Selisih ini tercermin langsung pada tunjangan jabatan: camat menerima Rp1.260.000 per bulan (Perpres 26/2007), sementara lurah hanya Rp540.000 per bulan. Selisihnya Rp720 ribu per bulan hanya dari tunjangan jabatan.
Golongan camat umumnya III/d hingga IV/d dengan gaji pokok Rp3.154.400–Rp6.114.500 per bulan, sedangkan lurah umumnya berpangkat lebih rendah. TPP camat pun lebih besar karena kelas jabatannya satu tingkat di atas lurah. Hierarkinya jelas: di atas lurah ada camat, di atas camat ada kepala dinas (eselon IIb), dan seterusnya.
Perbandingan ini penting untuk memahami posisi camat dalam birokrasi daerah: ia adalah pejabat administrator, setara dengan kepala bagian dan sekretaris dinas kabupaten/kota — bukan sekadar perpanjangan tangan administratif, melainkan pemimpin wilayah yang memimpin seluruh perangkat kecamatan.
Syarat Jadi Camat
Untuk menjawab syarat jadi camat, rujukannya adalah pengumuman seleksi terbuka jabatan administrator (camat) yang diterbitkan pemerintah kabupaten, misalnya Seleksi Terbuka Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah (Camat) Pemerintah Kabupaten Banyumas:
- PNS aktif dengan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d).
- Pendidikan minimal Sarjana, Sarjana Terapan, atau Diploma IV, diutamakan rumpun ilmu pemerintahan, politik, atau administrasi negara/publik.
- Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III) — diklat wajib bagi pejabat struktural eselon III.
- Pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait secara kumulatif minimal 5 tahun, termasuk minimal 3 tahun di jabatan pengawas atau jabatan fungsional setara.
- Rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas baik — tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat atau berstatus tersangka tindak pidana.
- Usia maksimal 54 tahun pada saat pelantikan.
- Penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir bernilai baik.
Pengisian jabatan camat dilakukan melalui seleksi terbuka atau pengangkatan oleh bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan Baperjakat. Tidak ada jalur instan: calon camat harus meniti karier dari bawah — biasanya dimulai dari jabatan pengawas (eselon IV) seperti kepala seksi di kecamatan atau dinas — sebelum diangkat menjadi camat.
Karena persyaratan pendidikannya minimal S1 dan diklatnya khusus kepemimpinan tingkat III, camat umumnya adalah PNS berpengalaman yang telah belasan tahun mengabdi sebelum menduduki jabatan ini.
Pelatihan kepemimpinan adalah syarat wajib: pejabat struktural eselon III mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan persyaratan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d) dan pendidikan minimal S1, sesuai pedoman penyelenggaraan diklat yang diterbitkan BKPSDM daerah. Tanpa sertifikat Diklatpim III, seorang PNS tidak dapat diangkat menjadi camat meski pangkatnya sudah mencukupi.
Tugas Camat Menurut Undang-Undang
Tugas camat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225. Camat memimpin kecamatan — perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan:
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati/wali kota.
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pasal 226 UU 23/2014 memberi camat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu perangkat kecamatan — sekretaris kecamatan, kepala seksi, dan staf — serta bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
Ruang lingkup tugas inilah yang membuat jabatan camat menuntut pengalaman luas: ia mengoordinasikan keamanan, pelayanan, pembangunan, dan pembinaan desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
Perbandingan & Riwayat Penghasilan Camat
Penghasilan camat sangat bervariasi antar-daerah karena TPP ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Di daerah dengan fiskal kuat, total penghasilan camat bisa menembus belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan; di daerah dengan fiskal terbatas, totalnya jauh lebih kecil. Gaji pokoknya sama di seluruh Indonesia, tetapi TPP-lah yang menciptakan jurang penghasilan.
Sebagai gambaran historis, pada 2015 lalu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyebut dalam rapat di Balai Kota DKI Jakarta — seperti dikutip Kompas — bahwa gaji camat DKI mencapai Rp33 juta per bulan, dengan lurah Rp44 juta dan Mendagri Rp19 juta. Angka era itu menunjukkan betapa dominannya komponen tunjangan kinerja daerah dalam penghasilan camat ibu kota.
Riwayat gaji pokok camat mengikuti riwayat gaji seluruh PNS: kenaikan terakhir 8% pada 1 Januari 2024 melalui PP Nomor 5 Tahun 2024, dan hingga 2026 belum ada regulasi kenaikan baru. Tunjangan jabatan struktural Rp1.260.000 per bulan pun sudah lama tidak berubah sejak Perpres 26/2007 — kenaikan penghasilan camat dalam satu dekade terakhir lebih banyak datang dari TPP daerah.
Dibandingkan pejabat di atasnya, camat (eselon IIIa, tunjangan jabatan Rp1.260.000) berada satu tingkat di bawah kepala bidang (eselon IIIb, Rp980.000 — sebenarnya sedikit lebih rendah) dan jauh di bawah kepala dinas (eselon IIb, Rp2.025.000). Namun camat memegang keunikan: ia adalah pemimpin wilayah, bukan sekadar kepala unit kerja.
Penutup
Gaji camat berkisar Rp3.154.400 hingga Rp6.114.500 per bulan untuk gaji pokoknya saja (pangkat III/d–IV/d, PP 5/2024). Namun angka itu baru permulaan — tunjangan jabatan Rp1.260.000, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan terutama TPP membuat total penghasilan camat jauh lebih besar, mencapai Rp39.960.000 per bulan hanya untuk tunjangannya di Jakarta.
Menjadi camat bukanlah perjalanan singkat: dibutuhkan status PNS, pangkat minimal III/d, pendidikan S1, Diklatpim III, dan pengalaman minimal 5 tahun. Namun imbalannya sepadan: penghasilan yang kompetitif, jaminan karier ASN, dan posisi strategis sebagai pemimpin kecamatan — perpanjangan tangan bupati/wali kota di tingkat wilayah.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji camat per bulan?
Gaji pokok camat berkisar Rp3.154.400 hingga Rp6.114.500 per bulan untuk pangkat III/d hingga IV/d berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, tergantung masa kerja. Angka itu belum termasuk tunjangan jabatan Rp1.260.000/bulan dan TPP yang di Jakarta mencapai Rp39.960.000/bulan, sehingga total penghasilan camat jauh lebih besar dari gaji pokoknya.
Camat golongan berapa?
Camat menduduki jabatan struktural eselon IIIa (jabatan administrator) menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 95 ayat (3). Pangkat minimal untuk menjadi camat adalah III/d (Penata Tingkat I) berdasarkan PP Nomor 100 Tahun 2000, dan dapat mencapai IV/d (Pembina Utama Madya) seiring kenaikan pangkat dan masa kerja.
Apa saja tunjangan camat?
Camat menerima tunjangan jabatan struktural Rp1.260.000/bulan (Perpres 26/2007 untuk eselon IIIa), tunjangan suami/istri 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% per anak (maksimal 2 anak), tunjangan pangan setara 10 kg beras per jiwa, serta TPP atau tunjangan kinerja daerah yang besarnya tergantung kemampuan keuangan daerah — di DKI Jakarta Rp39.960.000/bulan.
Berapa tunjangan camat di Jakarta?
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020, camat di Jakarta bisa menerima tunjangan sebesar Rp39.960.000 per bulan, seperti diberitakan Detik. Komponen inilah yang membuat penghasilan camat di Jakarta berlipat-lipat dibanding gaji pokoknya.
Apa syarat jadi camat?
Berdasarkan pengumuman seleksi terbuka jabatan administrator (camat) Pemerintah Kabupaten Banyumas, syaratnya antara lain: PNS dengan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d), pendidikan minimal Sarjana/D-IV, lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III, pengalaman jabatan kumulatif minimal 5 tahun (termasuk 3 tahun di jabatan pengawas), rekam jejak dan integritas baik, serta usia maksimal 54 tahun saat pelantikan.
Apa tugas camat?
Tugas camat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225, meliputi: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda/Perkada; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan; serta melaksanakan urusan pemerintahan kewenangan daerah yang dilimpahkan bupati/wali kota.
Gaji camat vs lurah, mana yang lebih besar?
Gaji camat lebih besar daripada gaji lurah. Camat adalah eselon IIIa dengan tunjangan jabatan Rp1.260.000/bulan, sedangkan lurah adalah eselon IVa dengan tunjangan jabatan Rp540.000/bulan. Golongan camat umumnya III/d hingga IV/d, sementara lurah umumnya lebih rendah. TPP camat pun lebih besar karena kelas jabatannya lebih tinggi.
Apakah camat mendapat THR dan gaji ke-13?
Ya. Sebagai PNS, camat menerima THR dan gaji ke-13 setiap tahun yang komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi seluruh PNS (terakhir diatur dalam PP 14/2024).
Sumber
- Detik.com (disadur arbirate.com) — Segini Kisaran Gaji Camat di Jakarta dan Tunjangannya
- JDIH BKPSDM Bandar Lampung — Perpres 26/2007 Tunjangan Jabatan Struktural (eselon IIIa Rp1.260.000)
- peraturan.go.id — PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah (camat eselon IIIa, Pasal 95 ayat 3)
- Pemkab Banyumas — Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Administrator (Camat) 2020
- UIN Suska Riau — Tugas Camat menurut UU 23/2014 Pasal 225