Berapa UMP Nusa Tenggara Barat 2026?
Upah Minimum Provinsi (Nusa Tenggara Barat) UMP Nusa Tenggara Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.673.861 per bulan. Ketetapan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penetapan dilakukan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang ditetapkan pada 22 Desember 2025. Dibanding UMP 2025 sebesar Rp2.602.931, UMP tahun ini naik 2,73 persen — setara kenaikan Rp70.930 per bulan.
Perlu dipahami, UMP adalah upah minimum: perusahaan dilarang membayar di bawah angka ini untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Perusahaan tentu boleh — dan banyak yang — membayar di atas UMP sesuai skala upah dan kemampuan perusahaan.
Dasar Hukum: SK Gubernur Nusa Tenggara Barat
Landasan hukum UMP Nusa Tenggara Barat 2026 adalah Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Secara nasional, mekanisme penetapan upah minimum mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Cipta Kerja, di mana Gubernur menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alpha).
Formula yang dipakai: UMP tahun berjalan = UMP tahun sebelumnya + (inflasi + pertumbuhan ekonomi × alpha). Inilah alasan besaran kenaikan berbeda-beda antarprovinsi setiap tahunnya — tergantung kondisi ekonomi daerah masing-masing.
Selain SK Gubernur, perusahaan juga wajib memperhatikan ketentuan struktur dan skala upah sesuai PP 51/2023: upah di atas UMP disusun berdasarkan masa kerja, jabatan, dan kompetensi pekerja.
Perbandingan UMP Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Lain
Dari 38 provinsi di Indonesia, UMP Nusa Tenggara Barat 2026 menempati peringkat #32 tertinggi secara nasional.
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| UMP Nusa Tenggara Barat 2026 | Rp2.673.861 |
| UMP tertinggi nasional (DKI Jakarta) | Rp5.729.876 |
| UMP terendah nasional (Jawa Barat) | Rp2.317.601 |
| Rata-rata UMP nasional 2026 | Rp3.481.688 |
Artinya, UMP Nusa Tenggara Barat berada Rp807.827.0810810812 di bawah rata-rata nasional, Rp3.056.015 di atas UMP tertinggi (DKI Jakarta), dan Rp356.260 di atas UMP terendah (Jawa Barat).
Perbedaan antarprovinsi ini wajar: UMP dihitung dari kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Provinsi dengan biaya hidup dan aktivitas ekonomi tinggi cenderung menetapkan UMP lebih besar.
UMP vs UMK di Nusa Tenggara Barat
Selain UMP, beberapa kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat mungkin menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang besarannya bisa berbeda — umumnya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan biaya hidup lokal.
Aturan mainnya sederhana: yang berlaku adalah angka yang lebih tinggi. Jika suatu kota/kabupaten menetapkan UMK, perusahaan di wilayah itu wajib mengikuti UMK, bukan UMP. Jika tidak ada UMK yang ditetapkan, maka UMP Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.673.861 yang berlaku.
Untuk pekerja, penting mengecek UMK kota/kabupaten tempat bekerja — jangan hanya berpatokan pada UMP provinsi. Daftar UMK kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar juga kami bahas terpisah di SakuArtis.
Riwayat Kenaikan UMP Nusa Tenggara Barat
UMP Nusa Tenggara Barat tahun 2026 sebesar Rp2.673.861 naik 2,73 persen dari tahun 2025 (Rp2.602.931). Kenaikan ini sejalan dengan formula pengupahan nasional yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai gambaran tren: dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan UMP di Indonesia umumnya berada di kisaran 1–8 persen per tahun, tergantung kondisi ekonomi makro dan daerah. Tahun 2024 sempat ada penyesuaian formula melalui PP 51/2023 yang membuat perhitungan lebih responsif terhadap inflasi.
Bagi pekerja, tren kenaikan ini penting dipantau karena menjadi acuan negosiasi upah tahunan dan evaluasi struktur skala upah di perusahaan tempat bekerja.
Penutup
UMP Nusa Tenggara Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.673.861 per bulan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, berlaku mulai 1 Januari 2026. Angka ini menempatkan Nusa Tenggara Barat di peringkat #32 nasional.
Pastikan perusahaan tempat Anda bekerja mematuhi ketentuan ini. Jika menemukan pelanggaran — misalnya upah di bawah UMP — pekerja dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui kanal pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan.
Bagikan artikel ini kepada rekan kerja yang membutuhkan informasi upah minimum terbaru.
Pertanyaan Umum
Berapa UMP Nusa Tenggara Barat 2026?
UMP Nusa Tenggara Barat 2026 sebesar Rp2.673.861 per bulan, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.
Kapan UMP Nusa Tenggara Barat 2026 mulai berlaku?
Mulai 1 Januari 2026. Perusahaan wajib menyesuaikan pengupahan sejak tanggal tersebut.
Apa dasar hukum UMP Nusa Tenggara Barat 2026?
Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, mengacu pada mekanisme PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Berapa persen kenaikan UMP Nusa Tenggara Barat 2026?
Naik 2,73 persen dibanding UMP 2025 (Rp2.602.931).
Apakah perusahaan boleh membayar di bawah UMP Nusa Tenggara Barat?
Tidak boleh. UMP adalah batas bawah upah bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Pelanggaran dapat dilaporkan ke Disnaker.
Bagaimana jika ada UMK yang lebih tinggi dari UMP?
Berlaku angka yang lebih tinggi. Jika kabupaten/kota menetapkan UMK di atas Rp2.673.861, perusahaan wajib mengikuti UMK.
Apakah UMP Nusa Tenggara Barat sudah termasuk tunjangan?
UMP adalah upah pokok minimum. Tunjangan (transport, makan, dll.) mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan di luar ketentuan UMP.
UMP Nusa Tenggara Barat peringkat berapa nasional?
Peringkat #32 dari 38 provinsi, Rp807.827.0810810812 di bawah rata-rata nasional Rp3.481.688.