Jawaban Singkat
Kekayaan bersih Sultan Bachtiar Najamudin adalah Rp5.305.734.654 (sekitar Rp5,31 miliar) menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 28 Maret 2024 untuk periodik 2023. Saat itu ia masih menjabat Wakil Ketua III DPD RI.
Sultan adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029. Ia terpilih dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam 1 Oktober hingga Rabu dini hari 2 Oktober 2024, memenangi voting melawan paket pimpinan La Nyalla Mattalitti dalam proses yang sempat memanas.
Karier politiknya dimulai muda: terpilih sebagai senator DPD RI mewakili Bengkulu pada 2009 di usia 30 tahun, lalu mengundurkan diri untuk menjabat Wakil Gubernur Bengkulu (2013–2015), kembali ke DPD, menjadi Wakil Ketua III DPD RI (2019–2024), dan kini Ketua DPD — menjadikannya pemimpin termuda dari lembaga tinggi negara di Indonesia.
Menurut Wikipedia, Sultan lahir pada 11 Mei 1979 (berusia 47 tahun pada 2026). Pada Januari 2025 ia menuai kontroversi setelah mengusulkan agar program makan bergizi gratis pemerintah ikut dibiayai zakat masyarakat.
Sebagai Ketua DPD, Sultan memimpin lembaga yang mewakili 38 provinsi. Ia adalah senator asal Bengkulu yang pertama kali terpilih pada 2009 di usia 30 tahun — menjadikannya salah satu senator termuda saat itu — dan kini, sebagai Ketua DPD 2024–2029, ia tercatat sebagai pemimpin termuda lembaga tinggi negara di Indonesia.
Rincian Harta di LHKPN
Berapa kekayaan bersih Sultan Najamudin sebesar Rp5,31 miliar itu — berikut rincian resmi dari LHKPN 28 Maret 2024 yang dikutip beritanasional.com dan 6detik.com:
| Kategori Harta | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Tanah dan bangunan — Jakarta Selatan dan Bandung | 3.998.000.000 |
| Alat transportasi — Mercedes Benz S350 2008 | 685.000.000 |
| Alat transportasi — Toyota Alphard 2004 | |
| Alat transportasi — Nissan President Sedan 1992 | |
| Alat transportasi — Toyota Avanza 2007 | |
| Harta bergerak lainnya | 66.000.000 |
| Kas dan setara kas | 556.734.654 |
| Total kekayaan | 5.305.734.654 |
Komposisi hartanya sederhana untuk ukuran pimpinan lembaga tinggi negara: tanah dan bangunan Rp3,998 miliar di Jakarta Selatan dan Bandung mendominasi, disusul empat kendaraan tua — yang termuda pun Toyota Avanza 2007 — senilai total Rp685 juta. Tidak ada surat berharga maupun utang yang tercatat dalam kutipan media.
Sebagai konteks, gaji pokok Ketua DPD RI disebut sekitar Rp5,04 juta per bulan — belum termasuk tunjangan dan fasilitas yang jika ditotal bisa mencapai hampir Rp100 juta. Dengan harta Rp5,31 miliar, Sultan tergolong pejabat dengan profil kekayaan yang relatif moderat.
Sebagai konteks penghasilan, gaji pokok Ketua DPD RI disebut sekitar Rp5,04 juta per bulan — belum termasuk tunjangan dan fasilitas yang jika ditotal bisa mencapai hampir Rp100 juta per bulan. Dengan harta Rp5,31 miliar, Sultan membutuhkan puluhan tahun gaji untuk mengakumulasinya — profil yang konsisten dengan karier politiknya yang panjang, bukan dengan bisnis.
Dari Aktivis Muda ke Pucuk DPD
Sumber kekayaan Sultan tidak berasal dari konglomerasi bisnis, melainkan akumulasi karier politik dan organisasinya yang panjang. Karena keterbatasan ekonomi, ia merantau ke Jakarta — bekerja sambil melanjutkan pendidikan hingga diterima di Universitas Indonesia. Sejak muda ia aktif di organisasi kepemudaan dan pernah memegang posisi penting, termasuk Ketua KONI, KNPI, dan HIPMI di tingkat provinsi maupun nasional.
Karier politiknya dimulai pada 2009 ketika ia terpilih sebagai senator mewakili Bengkulu di DPD RI pada usia 30 tahun. Ia kemudian mengundurkan diri untuk menjabat Wakil Gubernur Bengkulu (2013–2015), sebelum kembali ke Senayan dan dipercaya menjadi Wakil Ketua III DPD RI (2019–2024).
Sepanjang kariernya ia menerima berbagai penghargaan: Best Parliamentary Award (2021), Critical & Pro-Democracy Senator Award (2022), Bintang Mahaputera Nararya (2024), hingga Bintang Republik Indonesia Utama (2025).
Profilnya sebagai "pemimpin muda yang merantau karena keterbatasan ekonomi" menjelaskan mengapa hartanya Rp5,31 miliar — jauh di bawah para menteri dan pengusaha yang hartanya ratusan miliar hingga triliunan. Ia membangun karier dari organisasi dan politik, bukan dari bisnis.
Sebelum ke politik elektoral, Sultan aktif di berbagai organisasi: HIPMI Bengkulu (2011–2014), KONI Bengkulu (2011–2013), PARFI (sejak 2006), hingga KADIN DKI pada 2003. Ia dikenal sebagai aktivis, wirausahawan, sekaligus politisi — kombinasi yang membawanya dari keterbatasan ekonomi di Bengkulu hingga pucuk pimpinan DPD.
Penghargaannya mencakup Best Parliamentary Award (2021), Critical & Pro-Democracy Senator Award (2022), Bintang Mahaputera Nararya (2024), Excellence in Empowering Local Representatives for Equality (2024), Tokoh Demokrasi dan Penguat Lembaga Perwakilan Indonesia (2024), hingga Bintang Republik Indonesia Utama (2025) — deretan yang menegaskan rekam jejaknya sebagai legislator daerah.
| Tahun | Tonggak Karier |
|---|---|
| 2003 | KADIN DKI Jakarta |
| 2006 | PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) |
| 2009 | Terpilih senator DPD RI dari Bengkulu (usia 30) |
| 2011–2014 | HIPMI Bengkulu; KONI Bengkulu |
| 2021–2022 | Best Parliamentary & Pro-Democracy Senator Awards |
| Okt 2024 | Terpilih Ketua DPD RI 2024–2029 |
| 2025 | Bintang Republik Indonesia Utama |
Terpilih sebagai senator pada usia 30 tahun pada 2009, Sultan adalah contoh langka politisi daerah yang meniti karier dari bawah tanpa modal keluarga politik. Lima belas tahun kemudian ia memimpin lembaga yang sama — sebuah pendakian yang dibangun di atas kerja legislasi, bukan popularitas instan.
Terpilih Ketua DPD: Duel Sengit vs La Nyalla
Pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029 menjadi salah satu yang paling panas dalam sejarah lembaga itu. Dua paket pimpinan bertarung: kubu La Nyalla Mattalitti (bersama Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan) melawan kubu Sultan B. Najamudin (bersama GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung).
Rapat penetapan pimpinan yang dipimpin ketua dan wakil ketua sementara Ismeth Abdullah dan Larasati Moriska sempat memanas. Sultan bahkan sempat hendak mendekati La Nyalla sebelum akhirnya dilerai beberapa senator — dan kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi penuh amarah, menurut pemberitaan.
Pada akhirnya Sultan memenangi voting dan resmi terpilih sebagai Ketua DPD RI pada 2 Oktober 2024. Kemenangan ini menempatkannya sebagai pemimpin termuda lembaga tinggi negara di Indonesia — sebuah capaian yang melengkapi perjalanannya dari senator 30 tahun hingga pucuk pimpinan DPD.
Pertarungan dua paket pimpinan itu mencerminkan faksionalisasi di tubuh DPD. Kubu La Nyalla membawa Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan sebagai calon wakil ketua; kubu Sultan membawa GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Rapat yang dipimpin ketua sementara Ismeth Abdullah dan Larasati Moriska itu berlangsung hingga dini hari sebelum Sultan dinyatakan menang.
Kemenangan Sultan atas La Nyalla — petahana yang juga kuat — menunjukkan dinamika internal DPD yang hidup: senator daerah memilih pemimpinnya sendiri tanpa intervensi partai politik, sesuai desain konstitusional DPD sebagai kamar daerah. Sebagai ketua termuda lembaga tinggi negara, Sultan kini memikul ekspektasi merevitalisasi peran DPD yang kerap dianggap lemah dibanding DPR.
Kontroversi: Usulan Zakat untuk Makan Gratis
Pada Januari 2025, Sultan menuai sorotan publik setelah mengusulkan agar masyarakat ikut berpartisipasi melaksanakan program makan bergizi gratis pemerintah — salah satunya melalui zakat. Alasannya: anggaran negara tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.
Usulan itu memicu perdebatan. Sebagian publik mempertanyakan pantas-tidaknya program negara dibebankan pada dana keagamaan masyarakat, sementara pendukungnya melihatnya sebagai ajakan gotong royong. Kontroversi ini menempatkan Sultan — yang baru tiga bulan menjabat Ketua DPD — di tengah pusaran opini nasional.
Terlepas dari kontroversi, profil hartanya yang Rp5,31 miliar menjadikannya salah satu pimpinan lembaga negara dengan kekayaan paling moderat — kontras dengan citra pejabat berharta triliunan yang kerap menghiasi pemberitaan.
Usulan zakat itu disampaikan Sultan dengan alasan anggaran negara tidak akan cukup membiayai program makan bergizi gratis. Pernyataan tersebut memicu perdebatan sengit: kritikus menilai negara tidak boleh membebankan program nasional pada dana keagamaan masyarakat, sementara pendukungnya melihatnya sebagai ajakan gotong royong.
Kontroversi ini menempatkan Sultan — yang baru tiga bulan menjabat Ketua DPD — di tengah pusaran opini nasional. Terlepas dari pro-kontra, profil hartanya yang Rp5,31 miliar menjadikannya salah satu pimpinan lembaga negara dengan kekayaan paling moderat, kontras dengan citra pejabat berharta triliunan.
Sebagai Ketua DPD, Sultan juga vokal soal desentralisasi fiskal dan penguatan daerah — mandat konstitusional lembaganya. Usulan zakat untuk makan bergizi gratis itu, kontroversial atau tidak, menunjukkan gaya kepemimpinannya yang berani melontarkan gagasan di luar pakem birokrasi.
Kehidupan Pribadi
Tidak banyak informasi terverifikasi mengenai kehidupan pribadi Sultan Bachtiar Najamudin. Tidak ada informasi terverifikasi mengenai status pernikahan maupun keluarganya dari sumber-sumber yang diriset untuk artikel ini.
Menurut Wikipedia, Sultan lahir pada 11 Mei 1979 (berusia 47 tahun pada 2026) — meski sejumlah media menyebut 12 September 1979. Ia berasal dari Bengkulu dan mewakili provinsi tersebut di DPD RI sejak 2009.
Tidak ada informasi terverifikasi mengenai alamat tempat tinggal pribadinya; sebagai Ketua DPD RI ia berkantor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sultan berasal dari Bengkulu dan mewakili provinsi tersebut di DPD RI sejak 2009 — terpilih saat berusia 30 tahun. Perjalanannya dari perantau dengan keterbatasan ekonomi di Jakarta hingga Ketua DPD adalah narasi mobilitas sosial yang jarang dimiliki pimpinan lembaga tinggi negara.
Dengan harta Rp5,31 miliar, Sultan adalah salah satu pimpinan lembaga negara dengan kekayaan paling moderat — sebuah anomali di tengah citra pejabat berharta triliunan. Profil ini, ditambah rekam jejak 15 tahun sebagai senator daerah, memberinya legitimasi moral saat berbicara tentang keberpihakan pada daerah.
Sebagai senator yang kini memimpin DPD, Sultan tetap tercatat mewakili daerah pemilihan Bengkulu — provinsi yang membesarkannya dan menjadi basis elektoralnya sejak 2009.
Pertanyaan Umum
Berapa kekayaan bersih Sultan Bachtiar Najamudin?
Sultan Bachtiar Najamudin memiliki harta kekayaan Rp5.305.734.654 atau sekitar Rp5,31 miliar menurut LHKPN yang disampaikan pada 28 Maret 2024 untuk periodik 2023 — saat itu ia masih menjabat Wakil Ketua III DPD RI.
Apa saja rincian harta Sultan Najamudin di LHKPN?
Berdasarkan LHKPN 28 Maret 2024 (dikutip beritanasional.com dan 6detik.com): tanah dan bangunan Rp3,998 miliar (Jakarta Selatan dan Bandung); 4 kendaraan Rp685 juta (Mercedes Benz S350 2008, Toyota Alphard 2004, Nissan President 1992, Toyota Avanza 2007); harta bergerak lainnya Rp66 juta; kas dan setara kas Rp556,7 juta.
Kapan Sultan Najamudin jadi Ketua DPD RI?
Sultan terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam 1 Oktober hingga Rabu dini hari 2 Oktober 2024. Ia menang voting melawan paket pimpinan La Nyalla Mattalitti, dan resmi dilantik pada 2 Oktober 2024.
Apa kontroversi Sultan Najamudin soal zakat?
Pada Januari 2025 Sultan menuai sorotan setelah mengusulkan agar masyarakat berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis pemerintah lewat zakat — dengan alasan anggaran negara tidak akan cukup. Usulan itu memicu perdebatan publik, dan proses pemilihannya sebagai Ketua DPD yang sempat memanas melawan kubu La Nyalla juga menjadi sorotan.
Bagaimana karier politik Sultan Najamudin?
Sultan terpilih sebagai senator DPD RI mewakili Bengkulu pada 2009 di usia 30 tahun. Ia mengundurkan diri untuk menjabat Wakil Gubernur Bengkulu (2013–2015), kembali ke DPD, menjadi Wakil Ketua III DPD RI (2019–2024), dan kini Ketua DPD RI (2024–2029) — menjadikannya pemimpin termuda lembaga tinggi negara.
Apakah Sultan Najamudin sudah menikah?
Tidak ada informasi terverifikasi mengenai status pernikahan maupun keluarga Sultan Bachtiar Najamudin dari sumber-sumber yang diriset.
Sultan Najamudin umur berapa?
Menurut Wikipedia, Sultan Bachtiar Najamudin lahir pada 11 Mei 1979 sehingga berusia 47 tahun pada 2026. Catatan: sejumlah media menyebut 12 September 1979, tetapi Wikipedia mencantumkan 11 Mei 1979.
Di mana Sultan Najamudin tinggal?
Tidak ada informasi terverifikasi mengenai alamat tempat tinggal pribadi Sultan Najamudin. Ia adalah senator asal Provinsi Bengkulu dan berkantor di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagai Ketua DPD RI.