◈ SakuArtis

Gaji Anggota DPD 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Jadi anggota DPD itu enak? Gaji pokoknya cuma Rp4,2 juta per bulan, tapi total take home pay-nya Rp65,59 juta per bulan setelah pemangkasan tunjangan pada September 2025. Sebelumnya, penghasilan anggota dewan bisa tembus Rp104 juta per bulan berkat tunjangan perumahan Rp50 juta yang kini sudah dihentikan.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji anggota dpd
Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta — tempat anggota DPD RI berkantor dan bersidang bersama DPR dan MPR..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok anggota dpd Rp4.200.000

Gaji pokok anggota DPD sebesar Rp4.200.000 per bulan, mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000 yang berlaku sama untuk anggota DPR (per Pasal 3 PP 58/2008). Gaji pokok Wakil Ketua DPD Rp4.620.000 dan Ketua DPD Rp5.040.000 per bulan.

Gaji pokokRp4.200.000

Gaji pokok anggota DPD sebesar Rp4.200.000 per bulan, mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000 yang berlaku sama untuk anggota DPR (per Pasal 3 PP 58/2008). Gaji pokok Wakil Ketua DPD Rp4.620.000 dan Ketua DPD Rp5.040.000 per bulan.

TunjanganRp16.777.680 + Rp57.433.000

Tunjangan melekat (istri, anak, jabatan, beras, uang sidang) Rp16.777.680 dan tunjangan konstitusional (komunikasi intensif, kehormatan, pengawasan-anggaran, honorarium 3 fungsi dewan) Rp57.433.000 per bulan.

Total per bulanRp65.595.730/bulan (take home pay)

Total bersih per bulan setelah pemangkasan tunjangan perumahan Rp50 juta (dihentikan 31/8/2025): bruto Rp74.210.680 dikurangi PPh Rp8.614.950. Gaji pokok hanya Rp4.200.000; sisanya tunjangan melekat Rp16.777.680 dan tunjangan konstitusional Rp57.433.000.

Dasar hukumPP No. 58 Tahun 2008

PP Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD serta mantan ketua, wakil ketua, dan anggota beserta janda/dudanya. Pasal 3 PP ini menegaskan gaji pokok dan tunjangan jabatan anggota DPD sama dengan anggota DPR. Besaran gaji pokok diatur PP No. 75 Tahun 2000, sedangkan rincian tunjangan diatur Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015.

Berapa Gaji Anggota DPD per Bulan?

Berapa gaji anggota DPD per bulan? Jawabannya: gaji anggota DPD per bulan saat ini totalnya Rp65.595.730 take home pay, berdasarkan rincian resmi yang diumumkan pimpinan DPR pada 5 September 2025. Angka bruto-nya Rp74.210.680 per bulan, dipotong pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp8.614.950, sehingga bersih yang dibawa pulang Rp65.595.730 per bulan.

Namun perlu dipahami, gaji pokok anggota DPD hanyalah Rp4,2 juta (Rp4.200.000) per bulan. Sisanya adalah tumpukan tunjangan melekat dan tunjangan konstitusional yang nilainya jauh melampaui gaji pokok. Inilah pola yang sama berlaku di DPR, karena secara aturan hak keuangan kedua lembaga ini disetarakan.

Angka Rp65,59 juta ini adalah besaran baru setelah pemangkasan. Sebelumnya, total take home pay anggota dewan mencapai lebih dari Rp104 juta per bulan, salah satunya berkat tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan yang diberikan sebagai pengganti rumah jabatan. Tunjangan perumahan itu dihentikan terhitung 31 Agustus 2025, menyusul tuntutan publik dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, dan disertai moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025 kecuali undangan kenegaraan.

Pengumuman angka Rp65.595.730 disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat, 5 September 2025, melalui lembar resmi berjudul "Hak Keuangan Anggota DPR" yang dibagikan kepada media. Dokumen tersebut ditandatangani pimpinan DPR sebagai jawaban atas tuntutan transparansi publik. Sejak pemotongan itu, komponen yang dihapus bukan hanya tunjangan perumahan Rp50 juta, tetapi juga pemangkasan fasilitas lain seperti biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.

Meski sudah dipangkas, nominal Rp65,59 juta per bulan tetap menjadi sorotan. Sebagai pembanding, angka ini setara dengan puluhan kali lipat upah minimum di banyak daerah Indonesia, sehingga wajar jika publik terus mengawasi apakah kinerja para senator daerah sebanding dengan penghasilannya.

Rincian Gaji Pokok Anggota DPD

Gaji pokok anggota DPD diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, yang sebenarnya mengatur gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara. Per Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2008, gaji pokok ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan DPR:

JabatanGaji Pokok per Bulan
Ketua DPDRp5.040.000
Wakil Ketua DPDRp4.620.000
Anggota DPDRp4.200.000

Angka-angka ini sudah berlaku lebih dari satu dekade tanpa kenaikan. Pimpinan DPR periode 2024–2029 pun mengakui gaji pokok anggota dewan belum naik selama belasan tahun; yang berubah hanya komponen tunjangannya. Karena itu gaji pokok Rp4.200.000 hanyalah sekitar 6 persen dari total take home pay Rp65.595.730 — gambaran yang menunjukkan betapa dominannya porsi tunjangan dalam penghasilan anggota dewan.

Pelaksanaan teknis pembayaran tunjangan merujuk pada dua dokumen: Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, serta Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015. Kedua dokumen inilah yang menjadi acuan bendahara negara setiap kali mencairkan hak keuangan anggota dewan, termasuk anggota DPD yang disetarakan.

Adapun kelembagaan DPD sebagai lembaga negara diatur dalam UU MD3, yakni UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2018 — undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Tunjangan Anggota DPD: Melekat dan Konstitusional

Tunjangan anggota DPD terbagi dalam dua kelompok besar, mengikuti rincian yang sama dengan anggota DPR sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015.

Gaji dan tunjangan melekat, total Rp16.777.680 per bulan:

  • Gaji pokok: Rp4.200.000
  • Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp420.000 (10 persen gaji pokok)
  • Tunjangan anak pejabat negara: Rp168.000 (2 persen gaji pokok per anak, maksimal 2 anak)
  • Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
  • Tunjangan beras pejabat negara: Rp289.680
  • Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Tunjangan konstitusional, total Rp57.433.000 per bulan:

  • Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000
  • Tunjangan kehormatan: Rp7.187.000
  • Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp4.830.000
  • Honorarium kegiatan peningkatan fungsi legislasi: Rp8.461.000
  • Honorarium kegiatan peningkatan fungsi pengawasan: Rp8.461.000
  • Honorarium kegiatan peningkatan fungsi anggaran: Rp8.461.000

Selain tunjangan rutin di atas, anggota DPD juga menerima fasilitas penunjang seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, fasilitas kredit kendaraan, dan biaya perjalanan dinas (uang harian daerah tingkat I Rp5.000.000 per hari dan tingkat II Rp4.000.000 per hari). Total bruto Rp74.210.680 dikenai PPh 15 persen atas tunjangan konstitusional sebesar Rp8.614.950, sehingga take home pay menjadi Rp65.595.730 per bulan.

Untuk konteks, komposisi tunjangan konstitusional ini sempat berbeda pada periode sebelumnya. Pada pemberitaan media era Pemilu 2024, tercatat tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp15.554.000, tunjangan kehormatan Rp5.580.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3.750.000, serta bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000 per bulan. Pada penyesuaian September 2025, pos-pos tersebut berubah menjadi angka yang berlaku sekarang — komunikasi intensif menjadi Rp20.033.000, kehormatan menjadi Rp7.187.000, pengawasan-anggaran menjadi Rp4.830.000 — sementara tunjangan perumahan Rp50 juta dan bantuan listrik-telepon dipangkas.

Biaya perjalanan dinas diatur tersendiri di luar take home pay: uang harian daerah tingkat I Rp5.000.000 per hari dan daerah tingkat II Rp4.000.000 per hari, plus uang representasi daerah tingkat I Rp4.000.000 per hari dan tingkat II Rp3.000.000 per hari. Komponen inilah yang membuat total belanja negara untuk seorang anggota dewan bisa jauh lebih besar daripada sekadar gaji bulanannya, terutama bagi anggota yang aktif berkunjung ke daerah pemilihan.

Gaji Anggota DPD vs DPR: Sama atau Beda?

Perdebatan gaji anggota DPD vs DPR sebenarnya sudah dijawab tuntas oleh aturan: sama. Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2008 secara eksplisit menyatakan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap kali terjadi perubahan komponen tunjangan di DPR — termasuk pemangkasan tunjangan perumahan Rp50 juta pada September 2025 — dampaknya otomatis berlaku pula bagi anggota DPD.

Dalam praktiknya, take home pay anggota DPD maupun DPR kini berada di angka yang sama: Rp65.595.730 per bulan setelah pajak. Komposisi rinciannya identik, mulai dari gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, biaya komunikasi intensif Rp20.033.000, hingga honorarium tiga fungsi dewan masing-masing Rp8.461.000.

Satu-satunya pembeda di level jabatan adalah besaran gaji pokok pimpinan: Ketua DPD menerima Rp5.040.000 dan Wakil Ketua DPD Rp4.620.000, sama persis dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Artinya, perbandingan gaji anggota DPD vs DPR hanya relevan untuk memahami struktur lembaganya, bukan untuk membandingkan angka — karena angkanya identik.

Yang juga perlu dicatat: DPD beranggotakan 152 orang (4 orang dari tiap provinsi), jauh lebih sedikit daripada DPR yang beranggotakan 580 orang. Dengan take home pay per orang Rp65.595.730, total anggaran negara untuk gaji dan tunjangan seluruh anggota DPD mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan — belum termasuk biaya perjalanan dinas dan operasional sekretariat.

Dari sisi anggaran negara, dengan 152 anggota DPD masing-masing menerima Rp65.595.730 per bulan, total belanja gaji dan tunjangan DPD mencapai sekitar Rp9,97 miliar per bulan — belum termasuk biaya perjalanan dinas dan operasional sekretariat. Sebagai pembanding, 580 anggota DPR dengan take home pay yang sama menelan sekitar Rp38,05 miliar per bulan. Angka-angka ini menjelaskan mengapa setiap perubahan komponen tunjangan selalu menjadi isu nasional: dampak fiskalnya langsung terasa di APBN.

Tugas Anggota DPD

DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang beranggotakan perwakilan dari setiap provinsi, dipilih melalui pemilu secara perseorangan. Tugas anggota DPD diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3, dengan fokus pada isu-isu daerah dan otonomi:

  • Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah — dan ikut membahasnya bersama DPR.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

Berbeda dengan DPR, DPD tidak memiliki kewenangan penuh membentuk undang-undang bersama presiden — fungsi legislasi DPD terbatas pada pengajuan dan pembahasan RUU bidang tertentu serta pemberian pertimbangan. Inilah alasan banyak kalangan menyebut DPD sebagai "kamar" perwakilan daerah dalam sistem bikameral Indonesia yang tidak penuh, dengan anggota yang justru dipilih langsung oleh rakyat per provinsi.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPD berhimpun dalam alat kelengkapan dewan seperti komite-komite yang membidangi urusan daerah, serta berkedudukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bersama DPR dan MPR. Setiap anggota DPD mewakili satu provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat di provinsi tersebut, sehingga akuntabilitasnya terikat pada daerah pemilihan masing-masing — berbeda dengan anggota DPR yang terikat pada partai politik pengusungnya.

Syarat Jadi Anggota DPD

Ingin mencalonkan diri? Berikut syarat jadi anggota DPD berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan aturan teknis KPU:

  • Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  • Berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sederajat.
  • Berdomisili di wilayah provinsi yang diwakilinya.
  • Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  • Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih (kecuali terbuka mengumumkan status mantan terpidana).
  • Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.

Syarat khas DPD yang membedakannya dari DPR: calon adalah perseorangan, sehingga tidak boleh menjadi pengurus partai politik saat mendaftar. Calon juga wajib mengumpulkan dukungan minimal dari pemilih di provinsinya — jumlahnya bervariasi menurut jumlah penduduk provinsi, dari beberapa ribu di provinsi kecil hingga puluhan ribu di provinsi besar seperti Jawa Barat. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun; periode 2024–2029 berjalan sejak pelantikan hasil Pemilu 2024.

Proses pencalonan diawasi ketat oleh KPU: berkas dukungan pemilih diverifikasi secara administratif dan faktual, dan hanya calon yang memenuhi syarat (MS) yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT). Empat calon per provinsi dengan suara terbanyak dalam pemilu kemudian dilantik sebagai anggota DPD. Karena dipilih sebagai perseorangan, nama calon tercantum satu per satu di surat suara — inilah yang membuat figur populer non-partai, seperti komedian yang viral pada Pemilu 2024, bisa lolos ke Senayan lewat jalur DPD.

Penutup

Gaji anggota DPD per bulan kini totalnya Rp65.595.730 take home pay, turun dari sebelumnya yang menembus Rp104 juta per bulan setelah tunjangan perumahan Rp50 juta dihentikan pada 31 Agustus 2025. Gaji pokoknya sendiri tetap Rp4.200.000 per bulan — sama dengan anggota DPR, sesuai Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2008.

Bagi publik, angka-angka ini penting untuk menilai kinerja para senator daerah. Dengan tunjangan konstitusional Rp57.433.000 per bulan yang mencakup biaya komunikasi intensif Rp20.033.000 dan honorarium tiga fungsi dewan, ekspektasi terhadap kerja legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi daerah tentu tinggi. Masa jabatan 5 tahun periode 2024–2029 masih berjalan — publik punya waktu untuk mengawal.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji anggota DPD per bulan?

Gaji anggota DPD per bulan kini totalnya Rp65.595.730 take home pay, terdiri dari gaji pokok Rp4.200.000 plus tunjangan melekat dan tunjangan konstitusional setelah dipotong PPh 15 persen. Angka ini merupakan besaran baru setelah pemangkasan tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan yang dihentikan sejak 31 Agustus 2025.

Berapa gaji pokok anggota DPD?

Gaji pokok anggota DPD sebesar Rp4.200.000 per bulan, mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000 yang juga berlaku untuk anggota DPR (per Pasal 3 PP 58/2008). Gaji pokok Wakil Ketua DPD Rp4.620.000 dan Ketua DPD Rp5.040.000 per bulan. Angka ini tidak mengalami kenaikan selama lebih dari satu dekade.

Apa saja tunjangan anggota DPD?

Anggota DPD menerima tunjangan melekat Rp16.777.680 per bulan (tunjangan suami/istri Rp420.000, anak Rp168.000, jabatan Rp9.700.000, beras Rp289.680, uang sidang/paket Rp2.000.000) dan tunjangan konstitusional Rp57.433.000 per bulan (komunikasi intensif Rp20.033.000, kehormatan Rp7.187.000, pengawasan dan anggaran Rp4.830.000, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran masing-masing Rp8.461.000).

Apa dasar hukum gaji anggota DPD?

Hak keuangan anggota DPD diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2008 yang menyamakan gaji pokok dan tunjangan jabatan dengan anggota DPR. Besaran gaji pokok ditetapkan PP Nomor 75 Tahun 2000, sedangkan rincian tunjangan diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015. Kelembagaan DPD sendiri diatur UU MD3 (UU No. 17/2014 jo. UU No. 2/2018).

Apakah gaji anggota DPD sama dengan DPR?

Ya. Berdasarkan Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2008, gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan DPR, sehingga take home pay-nya pun setara, yakni Rp65.595.730 per bulan setelah pemangkasan tunjangan pada September 2025. Perbedaan gaji anggota DPD vs DPR hanya muncul pada level pimpinan karena besaran gaji pokok mengikuti jabatan.

Apa tugas anggota DPD?

Tugas anggota DPD meliputi mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta ikut membahasnya bersama DPR. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut.

Apa syarat jadi anggota DPD?

Syarat jadi anggota DPD antara lain: WNI berusia minimal 21 tahun, pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, berdomisili di provinsi yang diwakilinya, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Berbeda dengan DPR, calon anggota DPD adalah perseorangan, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, dan wajib memperoleh dukungan minimal dari pemilih di provinsinya.

Berapa jumlah anggota DPD dan berapa lama masa jabatannya?

Anggota DPD berjumlah 152 orang, terdiri dari 4 orang anggota dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Dengan 38 provinsi, totalnya 152 kursi. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, sehingga anggota periode 2024–2029 yang terpilih pada Pemilu 2024 akan menjabat hingga tahun 2029.

Sumber