◈ SakuArtis

Gaji gaji dprd kabupaten 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Berapa gaji DPRD kabupaten per bulan? Jawabannya mengejutkan bagi yang hanya melihat gaji pokoknya: gaji pokok anggota DPRD kabupaten hanya sekitar Rp2,1 juta per bulan, tetapi total penghasilannya mencapai Rp30-50 juta per bulan berkat tunjangan transportasi, perumahan, komunikasi intensif, dan reses. Artikel ini merinci komponennya berdasarkan PP 18/2017 dan peraturan bupati, lengkap dengan contoh daerah dan alasan mengapa besarannya berbeda-beda.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji dprd kabupaten
Wawancara di lingkungan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta (Foto: Wikimedia Commons, berkas Ismail Hasan Metareum being interviewed, Gedung MPR DPR RI).Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji dprd kabupaten Sekitar Rp2.100.000 per bulan (anggota; ketua dan wakil ketua lebih tinggi)

Rincian yang dikutip dari PP 18/2017 menyebut gaji pokok anggota DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000 per bulan, dengan uang representasi Rp1.575.000, uang paket Rp157.000, dan tunjangan jabatan Rp2.283.750. Laporan lain menyebut gaji pokok sekitar Rp1,5 juta untuk anggota, Rp1,6 juta untuk wakil ketua, dan Rp2,1 juta untuk ketua, tergantung klasifikasi keuangan daerah.

Gaji pokokSekitar Rp2.100.000 per bulan (anggota; ketua dan wakil ketua lebih tinggi)

Rincian yang dikutip dari PP 18/2017 menyebut gaji pokok anggota DPRD kabupaten/kota Rp2.100.000 per bulan, dengan uang representasi Rp1.575.000, uang paket Rp157.000, dan tunjangan jabatan Rp2.283.750. Laporan lain menyebut gaji pokok sekitar Rp1,5 juta untuk anggota, Rp1,6 juta untuk wakil ketua, dan Rp2,1 juta untuk ketua, tergantung klasifikasi keuangan daerah.

TunjanganTunjangan transportasi, perumahan, komunikasi intensif, reses, jabatan, keluarga, beras, kesehatan

Tunjangan terbesar adalah transportasi sekitar Rp12 juta dan perumahan sekitar Rp12 juta per bulan, disusul komunikasi intensif sekitar Rp10,5 juta, reses sekitar Rp2,625 juta, jabatan sekitar Rp2,28 juta, uang representasi sekitar Rp1,575 juta, ditambah tunjangan keluarga, beras, alat kelengkapan, kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta pakaian dinas.

Total per bulanRp30.000.000 - Rp50.000.000 per bulan (bahkan Rp72-92 juta di Kabupaten Bogor)

Total penghasilan anggota DPRD kabupaten umumnya Rp30-50 juta per bulan (sebagian laporan menyebut Rp36-45 juta), sudah termasuk potongan PPh 21 sekitar 15%. Di Kabupaten Bogor, Perbup 44/2023 menetapkan Rp72-92 juta per bulan tergantung jabatan. Besaran pastinya ditetapkan peraturan bupati masing-masing daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dasar hukumPP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (diubah PP Nomor 1 Tahun 2023) dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD kabupaten diatur PP 18/2017 jo PP 1/2023 serta Permendagri 62/2017, lalu dijabarkan lebih rinci dalam peraturan bupati masing-masing kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah. Karena itu nominalnya berbeda antar kabupaten, tetapi tetap dalam batas yang ditetapkan pemerintah pusat.

Berapa Gaji DPRD Kabupaten per Bulan?

Gaji DPRD kabupaten tidak bisa dijawab dengan satu angka saja, karena terdiri dari dua lapisan: gaji pokok yang kecil dan tunjangan yang besar. Gaji pokok anggota DPRD kabupaten sekitar Rp2.100.000 per bulan menurut rincian yang dikutip dari PP 18/2017, dengan ketua dan wakil ketua menerima lebih tinggi. Namun bila seluruh komponen dijumlahkan, total penghasilan anggota DPRD kabupaten umumnya berada pada kisaran Rp30-50 juta per bulan, dengan sebagian laporan yang lebih spesifik menyebut Rp36-45 juta per bulan.

Kesenjangan antara gaji pokok dan total penghasilan ini sering menimbulkan kebingungan publik. Banyak orang mengira anggota DPRD hanya menerima Rp2 juta per bulan, atau sebaliknya mengira gaji pokoknya puluhan juta. Keduanya keliru: gaji pokok memang kecil, tetapi tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan dewan jauh lebih besar daripada gaji pokoknya. Struktur ini berlaku untuk seluruh DPRD kabupaten/kota di Indonesia, meskipun nominal pastinya berbeda antar daerah.

Perbedaan antar daerah disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah. Kabupaten dengan APBD besar dan pendapatan asli daerah tinggi bisa menetapkan tunjangan lebih besar, sedangkan kabupaten dengan APBD kecil menetapkan tunjangan lebih rendah. Namun setiap daerah tetap wajib mematuhi batas maksimal yang ditetapkan peraturan pemerintah, dan penetapannya harus dituangkan dalam peraturan bupati.

Contoh ekstremnya adalah DPRD Kabupaten Bogor, yang menurut Perbup Nomor 44 Tahun 2023 menerima hak keuangan bulanan sekitar Rp72-92 juta, tergantung posisi pimpinan atau anggota. Angka ini jauh di atas kisaran umum Rp30-50 juta, dan menunjukkan betapa besar variasi antar daerah. Sebaliknya, ada kabupaten yang total penghasilannya berada di bawah Rp30 juta karena kapasitas fiskalnya terbatas.

Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan DPRD Kabupaten

Berikut rincian komponen penghasilan anggota DPRD kabupaten yang paling sering dikutip dari PP 18/2017 dan peraturan turunannya. Gaji pokok anggota sekitar Rp2.100.000 per bulan. Uang representasi sekitar Rp1.575.000 per bulan. Uang paket sekitar Rp157.000 per bulan. Tunjangan jabatan sekitar Rp2.283.750 per bulan. Tunjangan alat kelengkapan dewan sekitar Rp91.350 per bulan. Tunjangan beras sekitar Rp289.000 per bulan. Komponen-komponen ini saja baru berjumlah sekitar Rp6,5 juta, masih jauh dari total Rp30-50 juta.

Selisih besar itu berasal dari tunjangan-tunjangan berikutnya. Tunjangan transportasi sekitar Rp12.000.000 per bulan, untuk mobilitas anggota dewan di daerah pemilihannya. Tunjangan perumahan sekitar Rp12.000.000 per bulan, atau dalam bentuk rumah dinas bagi yang difasilitasi. Tunjangan komunikasi intensif sekitar Rp10.500.000 per bulan, untuk menunjang komunikasi politik dan penyerapan aspirasi masyarakat. Tunjangan reses sekitar Rp2.625.000, dibayarkan saat anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihannya.

Di luar itu masih ada tunjangan keluarga (istri/suami dan anak), tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, serta uang jasa pengabdian yang dibayarkan di akhir masa jabatan. Bila semua komponen ini dijumlahkan, totalnya mencapai Rp30-50 juta per bulan, dan di daerah dengan APBD besar bisa lebih tinggi lagi.

Perlu dicatat, rincian ini adalah gambaran umum nasional. Nominal pasti di setiap kabupaten ditetapkan dalam peraturan bupati masing-masing dan bisa berbeda, terutama untuk tunjangan transportasi, perumahan, dan komunikasi intensif yang paling besar porsinya.

Dasar Hukum Gaji DPRD Kabupaten

Dasar hukum utama gaji dan tunjangan DPRD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023. PP ini menetapkan jenis-jenis hak keuangan yang boleh diterima pimpinan dan anggota DPRD, serta batas-batasnya. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

Namun PP dan Permendagri hanya menetapkan kerangka dan batas maksimal. Penetapan nominal di setiap daerah dilakukan melalui peraturan bupati (Perbup) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan pendapatan asli daerah. Inilah sebabnya Perbup Kabupaten Bogor (Nomor 44 Tahun 2023) bisa menetapkan angka Rp72-92 juta, sementara kabupaten lain menetapkan angka yang jauh lebih rendah.

Pentingnya dasar hukum ini terlihat dalam kasus-kasus kontroversi. Bila tunjangan ditetapkan tanpa Perbup yang sah, misalnya hanya melalui surat keputusan bupati, pembayarannya berpotensi bermasalah secara hukum. Sejumlah laporan menyebut pembayaran tunjangan DPRD yang diduga tanpa dasar hukum Perbup dapat berujung pada temuan audit dan bahkan proses hukum, karena tunjangan DPRD bersifat normatif dan harus ditetapkan melalui regulasi yang mengikat.

Sebaliknya, pembatalan kenaikan tunjangan juga harus melalui mekanisme yang sah. Contohnya, DPRD Kabupaten Tangerang membatalkan kenaikan tunjangan perumahan tahun 2025 yang diatur Perbup Nomor 1 Tahun 2025 dan kembali ke Perbup Nomor 94 Tahun 2023, dengan tunjangan perumahan Rp35 juta untuk ketua, Rp34 juta untuk wakil ketua, dan Rp32 juta untuk anggota. Pembatalan ini disepakati seluruh fraksi dan pemerintah daerah sebagai respons atas aspirasi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat.

Mengapa Gaji DPRD Kabupaten Berbeda-beda?

Faktor pertama adalah kemampuan keuangan daerah. Kabupaten dengan APBD besar, seperti Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Jakarta dan memiliki aktivitas ekonomi tinggi, mampu membayar tunjangan lebih besar. Kabupaten dengan APBD kecil harus menyesuaikan tunjangan dengan kapasitas fiskalnya, sehingga total penghasilan anggotanya lebih rendah.

Faktor kedua adalah jabatan. Ketua DPRD menerima tunjangan tertinggi, diikuti wakil ketua, lalu anggota. Perbedaan ini berlaku untuk hampir semua komponen: gaji pokok, uang representasi, tunjangan jabatan, hingga tunjangan perumahan dan transportasi. Di Kabupaten Bogor, misalnya, kisaran Rp72-92 juta mencerminkan perbedaan antara pimpinan dan anggota.

Faktor ketiga adalah kebijakan politik lokal. Kenaikan tunjangan DPRD sering menjadi sorotan publik dan bisa dibatalkan bila menimbulkan gejolak, seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang pada 2025. Sebaliknya, di daerah yang tidak ada sorotan, kenaikan tunjangan bisa berjalan tanpa hambatan. Dinamika ini membuat gaji DPRD kabupaten tidak hanya soal angka, tetapi juga soal akuntabilitas publik.

Faktor keempat adalah masa jabatan dan tunjangan akhir masa. Di akhir masa jabatan, anggota DPRD menerima uang jasa pengabdian yang besarnya dihitung berdasarkan masa bakti. Komponen ini tidak muncul dalam penghasilan bulanan, tetapi menambah total penerimaan selama satu periode jabatan.

Apakah Gaji DPRD Kabupaten Layak?

Pertanyaan ini selalu memicu perdebatan. Pendukung besaran gaji DPRD berargumen bahwa anggota DPRD memikul tanggung jawab besar: menyusun peraturan daerah, mengawasi APBD, dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang luas. Tunjangan transportasi dan komunikasi intensif, misalnya, memang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, terutama di kabupaten yang wilayahnya luas dan infrastrukturnya terbatas.

Kritiknya, total penghasilan puluhan juta rupiah per bulan terasa timpang bila dibandingkan dengan upah minimum kabupaten yang umumnya hanya beberapa juta rupiah, atau dengan gaji guru dan tenaga kesehatan di daerah yang sama. Kritik ini menguat setiap kali ada kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, seperti yang memicu pembatalan kenaikan di Tangerang.

Yang jelas, transparansi adalah kuncinya. Karena gaji DPRD dibayar dari APBD yang berasal dari uang rakyat, publik berhak mengetahui rincian dan dasar hukumnya melalui Perbup yang terbuka. Anggota DPRD yang kinerjanya baik dan transparan akan lebih mudah mempertahankan legitimasi penghasilannya, sementara yang tertutup akan selalu menjadi sasaran kritik.

Kesimpulannya, gaji DPRD kabupaten terdiri dari gaji pokok sekitar Rp2,1 juta dan tunjangan-tunjangan yang membawa totalnya ke Rp30-50 juta per bulan, bahkan hingga Rp72-92 juta di kabupaten dengan APBD besar seperti Bogor. Dasar hukumnya adalah PP 18/2017 jo PP 1/2023 dan Permendagri 62/2017, yang dijabarkan dalam peraturan bupati masing-masing daerah. Bila kamu ingin tahu angka pasti di kabupatenmu, carilah Perbup tentang hak keuangan DPRD di daerah tersebut, karena itulah dokumen yang paling akurat.

Cara Cek Gaji DPRD Kabupatenmu Sendiri

Bila kamu ingin tahu angka pasti gaji DPRD di kabupatenmu, jangan mengandalkan artikel umum seperti ini, karena angka pastinya ditetapkan dalam peraturan bupati masing-masing daerah. Langkah pertama adalah mencari Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD di kabupatenmu, yang biasanya diterbitkan setiap tahun atau setiap periode jabatan. Dokumen ini dapat ditemukan di situs resmi pemerintah kabupaten, bagian hukum atau sekretariat DPRD, atau melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) kabupaten.

Langkah kedua adalah membaca lampiran Perbup tersebut, yang merinci setiap komponen: gaji pokok, uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Jumlahkan seluruh komponen untuk anggota, dan bandingkan dengan komponen untuk ketua dan wakil ketua, karena ketiganya berbeda.

Langkah ketiga adalah memeriksa APBD kabupatenmu, yang memuat anggaran belanja untuk DPRD, termasuk belanja gaji dan tunjangan. APBD adalah dokumen publik yang dapat diakses melalui situs pemerintah daerah atau PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dengan membandingkan Perbup dan APBD, kamu dapat memverifikasi apakah tunjangan yang ditetapkan Perbup benar-benar dianggarkan dan dibayarkan.

Langkah keempat adalah mengikuti rapat paripurna dan laporan kinerja DPRD, yang sering disiarkan atau didokumentasikan oleh sekretariat DPRD. Kinerja anggota DPRD, termasuk kehadiran rapat, produk peraturan daerah, dan penyerapan aspirasi, adalah konteks penting untuk menilai apakah penghasilan puluhan juta rupiah per bulan itu sepadan. Gaji DPRD dibayar dari uang rakyat, dan rakyat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas atas penggunaannya.

Sebagai penutup, ingatlah bahwa gaji DPRD kabupaten adalah uang publik yang berasal dari APBD. Setiap rupiahnya dapat dan harus dipertanggungjawabkan melalui Perbup yang terbuka dan laporan kinerja yang dapat diakses masyarakat. Warga yang aktif memantau Perbup, APBD, dan kinerja DPRD di daerahnya berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik, dan pada akhirnya pada penggunaan uang publik yang lebih tepat sasaran.

Demikianlah gambaran lengkap gaji DPRD kabupaten: gaji pokok sekitar Rp2,1 juta, tunjangan yang membawa totalnya ke Rp30-50 juta per bulan, dan variasi antar daerah yang ditetapkan peraturan bupati. Angka pastinya selalu ada di Perbup daerah masing-masing, dan warga yang ingin tahu lebih lanjut dapat mengaksesnya melalui JDIH kabupaten atau sekretariat DPRD setempat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi pemerintah kabupatenmu dan unduh Perbup tentang hak keuangan DPRD yang berlaku pada tahun berjalan.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji DPRD kabupaten per bulan?

Total penghasilan anggota DPRD kabupaten umumnya Rp30-50 juta per bulan, dengan sebagian laporan menyebut Rp36-45 juta per bulan. Gaji pokoknya sendiri kecil, sekitar Rp2-2,5 juta per bulan; sebagian besar penghasilan berasal dari tunjangan.

Berapa gaji pokok anggota DPRD kabupaten?

Gaji pokok anggota DPRD kabupaten sekitar Rp2.100.000 per bulan menurut rincian yang dikutip dari PP 18/2017, dengan ketua dan wakil ketua menerima lebih tinggi. Ada pula laporan yang menyebut sekitar Rp1,5 juta untuk anggota, Rp1,6 juta untuk wakil ketua, dan Rp2,1 juta untuk ketua.

Apa saja tunjangan anggota DPRD kabupaten?

Tunjangan utamanya adalah tunjangan transportasi sekitar Rp12 juta, tunjangan perumahan sekitar Rp12 juta, tunjangan komunikasi intensif sekitar Rp10,5 juta, tunjangan reses sekitar Rp2,625 juta, tunjangan jabatan sekitar Rp2,28 juta, uang representasi sekitar Rp1,575 juta, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan alat kelengkapan dewan.

Apakah gaji DPRD kabupaten sama di semua daerah?

Tidak. Besarnya tergantung kemampuan keuangan daerah dan APBD masing-masing kabupaten. Contohnya, DPRD Kabupaten Bogor dilaporkan menerima Rp72-92 juta per bulan berdasarkan Perbup 44/2023, jauh di atas kisaran umum Rp30-50 juta, sementara kabupaten dengan APBD kecil berada di bawah kisaran itu.

Apakah penghasilan DPRD kabupaten dipotong pajak?

Ya. Total penghasilan anggota DPRD kabupaten dikenai PPh 21 sebesar sekitar 15% menurut sejumlah laporan, dan pembayarannya dilakukan resmi melalui APBD.

Mengapa gaji pokok DPRD kecil tetapi totalnya puluhan juta?

Karena struktur penghasilan DPRD memang dirancang begitu: gaji pokok hanya komponen kecil, sedangkan tunjangan jabatan, transportasi, perumahan, komunikasi intensif, dan reses jauh lebih besar. Inilah yang membuat total penghasilan anggota DPRD mencapai puluhan juta rupiah meski gaji pokoknya hanya sekitar Rp2 juta.

Apakah tunjangan perumahan DPRD kabupaten selalu berupa uang?

Tidak selalu. Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk rumah dinas atau uang pengganti sewa rumah, khususnya bagi anggota DPRD yang tidak difasilitasi rumah dinas. Besaran uangnya ditetapkan dalam peraturan bupati masing-masing daerah.

Bagaimana jika daerah membatalkan kenaikan tunjangan DPRD?

Bisa terjadi. Contohnya DPRD Kabupaten Tangerang membatalkan kenaikan tunjangan perumahan tahun 2025 yang diatur Perbup 1/2025 dan kembali ke Perbup 94/2023, dengan tunjangan perumahan Rp35 juta untuk ketua, Rp34 juta untuk wakil ketua, dan Rp32 juta untuk anggota, menyusul aspirasi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat.

Sumber