Gaji Pokok Anggota DPR: Rp4,2 Juta, Tidak Naik 15 Tahun
Gaji pokok anggota DPR mengikuti PP Nomor 75 Tahun 2000: Ketua DPR menerima Rp5.040.000, Wakil Ketua Rp4.620.000, dan anggota Rp4.200.000 per bulan. Angka ini tidak berubah dalam belasan tahun — Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan gaji pokok tidak naik selama 15 tahun terakhir.
Kecilnya gaji pokok kerap membuat publik terkejut, tetapi gaji pokok hanyalah sebagian kecil dari total penghasilan. Komponen terbesar justru datang dari tunjangan-tunjangan yang melekat pada jabatan, yang diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan surat keputusan.
Selain gaji pokok, tunjangan melekat meliputi tunjangan jabatan Rp9.700.000 (PP Nomor 59 Tahun 2003), tunjangan suami/istri Rp420.000 (10 persen gaji pokok, PP Nomor 51 Tahun 1992), tunjangan anak Rp168.000 (2 persen gaji pokok per anak, maksimal dua anak), tunjangan beras Rp289.680 (Keppres Nomor 9 Tahun 1982), dan uang sidang/paket Rp2.000.000 (Surat Keppres Nomor 60 Tahun 2003). Total gaji pokok dan tunjangan melekat: Rp16.777.680 per bulan.
Rincian Take Home Pay Rp65.595.730
DPR merilis rincian resmi “Hak Keuangan Anggota DPR” pada September 2025, setelah gelombang kritik publik. Dokumen yang ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR itu membagi hak keuangan menjadi dua kelompok:
| Komponen | Nominal/Bulan |
|---|---|
| Gaji pokok dan tunjangan melekat | Rp16.777.680 |
| Tunjangan konstitusional | Rp57.433.000 |
| Total bruto | Rp74.210.680 |
| PPh 15% (tunjangan konstitusional) | (Rp8.614.950) |
| Take home pay | Rp65.595.730 |
Cara hitungnya: total bruto Rp74.210.680, setelah PPh 15 persen sebesar Rp8.614.950 dipotong, take home pay menjadi Rp65.595.730. Yang menarik, pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan melekat ditanggung pemerintah sesuai PP Nomor 80 Tahun 2010 — hanya pajak atas tunjangan konstitusional yang dipotong dari penghasilan anggota.
Perlu dicatat, angka take home pay ini tidak termasuk fasilitas non-tunai seperti kredit mobil Rp70 juta per periode dan uang perjalanan dinas Rp4–5 juta per hari. Artinya, total nilai ekonomi yang dinikmati anggota DPR sebenarnya lebih besar dari Rp65,6 juta yang tercantum di slip.
Rincian Tunjangan Konstitusional Rp57.433.000
Komponen terbesar penghasilan anggota DPR adalah tunjangan konstitusional sebesar Rp57.433.000 per bulan, dengan rincian:
- Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000
- Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp7.187.000
- Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp4.830.000
- Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan — fungsi legislasi: Rp8.461.000
- Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan — fungsi pengawasan: Rp8.461.000
- Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan — fungsi anggaran: Rp8.461.000
Tunjangan-tunjangan ini didasarkan pada Surat Izin Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-311/MK.02/2025. Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) mendesak evaluasi atas tunjangan komunikasi dan tunjangan kehormatan yang dinilai terlalu besar.
Penghasilan Pimpinan DPR: Ketua dan Wakil Ketua
Penghasilan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR lebih besar dari anggota biasa, karena gaji pokok dan tunjangan jabatannya lebih tinggi. Gaji pokok Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan dan Wakil Ketua Rp4.620.000 per bulan, menurut PP Nomor 75 Tahun 2000.
Tunjangan jabatan pun berjenjang: Ketua DPR menerima Rp18.900.000, Wakil Ketua Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000. Tunjangan suami/istri (10 persen gaji pokok) dan tunjangan anak (2 persen gaji pokok per anak) ikut menyesuaikan: Ketua DPR Rp504.000 dan Rp201.600, Wakil Ketua Rp462.000 dan Rp184.800, anggota Rp420.000 dan Rp168.000.
Dengan struktur ini, total penghasilan pimpinan DPR melampaui take home pay anggota Rp65,6 juta — meski DPR tidak merilis angka resmi terpisah untuk pimpinan. Pola berjenjang ini mencerminkan tanggung jawab konstitusional yang lebih besar, termasuk memimpin rapat paripurna, mewakili lembaga ke publik, dan mengoordinasikan alat kelengkapan dewan.
Tunjangan Perumahan Rp50 Juta Dihentikan
Sebelum September 2025, anggota DPR juga menerima tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi karena tidak lagi mendapat rumah dinas. Tunjangan ini ditetapkan melalui administrasi formal dan disetujui Kementerian Keuangan pada Agustus 2024, sehingga total take home pay anggota DPR kala itu menembus Rp100 juta lebih per bulan.
Setelah gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 dan munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025): “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025.” Keputusan ini disetujui bulat oleh seluruh fraksi partai politik.
Bersamaan dengan itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025 (kecuali undangan kenegaraan), serta berkomitmen memangkas tunjangan dan fasilitas lain setelah evaluasi — meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
Kontroversi dan Tuntutan Transparansi
Besaran penghasilan anggota DPR menjadi sorotan publik yang memicu demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Publik mempersoalkan ketimpangan antara gaji pokok yang kecil dan total penghasilan yang fantastis, serta tunjangan-tunjangan yang dinilai tidak transparan penggunaannya.
Menjawab tuntutan transparansi, pimpinan DPR berjanji melampirkan rincian komponen tunjangan dan penghasilan lain secara terbuka. “Langkah ini merupakan wujud komitmen kami terhadap transparansi publik. Rincian komponen tunjangan dan penghasilan lain yang diterima anggota akan kami lampirkan secara terbuka,” ujar Dasco.
Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan isu gaji anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan perlu diluruskan: uang Rp50 juta itu bukan gaji, melainkan pengganti fasilitas rumah jabatan. Namun setelah tunjangan perumahan dihapus pun, take home pay Rp65,6 juta tetap jauh di atas rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia.
Fasilitas Tambahan di Luar Gaji
Selain gaji dan tunjangan bulanan, anggota DPR juga menerima sejumlah fasilitas tambahan:
- Kredit mobil Rp70.000.000 per periode keanggotaan.
- Uang perjalanan dinas Rp4–5 juta per hari tergantung daerah tujuan.
- Asisten anggota dengan anggaran tersendiri.
- Sebelum 2025: bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000 per bulan (kini dalam evaluasi pemangkasan).
DPR juga menegaskan anggota yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut, dengan penonaktifan diproses melalui Mahkamah Kehormatan DPR. Ketentuan ini menjadi relevan setelah sejumlah anggota dinonaktifkan buntut kontroversi pernyataan publik pada 2025.
Perbandingan dengan Penghasilan Rata-rata Masyarakat
Take home pay anggota DPR Rp65.595.730 per bulan setara dengan sekitar 14 kali UMK Bandung 2026 (Rp4.737.678) atau lebih dari 11 kali UMP DKI Jakarta 2026 (Rp5.729.876). Perbandingan ini menjelaskan mengapa penghasilan legislator selalu menjadi isu sensitif di ruang publik.
Sebagai pembanding lain, gaji pokok pensiunan PNS tertinggi (golongan IV) hanya Rp4.957.100 per bulan — kurang dari sepersepuluh take home pay anggota DPR. Bahkan tunjangan komunikasi intensif anggota DPR (Rp20.033.000) saja sudah empat kali lipat gaji pokok pensiunan tertinggi tersebut.
Di sisi lain, pendukung skema ini berargumen bahwa beban kerja legislator — legislasi, pengawasan, penganggaran, dan reses ke daerah pemilihan — membutuhkan dukungan operasional besar, dan sebagian tunjangan bersifat penugasan (seperti komunikasi intensif dengan masyarakat) yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Perdebatan soal kewajaran angka ini kemungkinan terus berlanjut seiring evaluasi tunjangan yang dijanjikan DPR.
Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR
Berbeda dengan pekerja pada umumnya, anggota DPR RI berhak atas uang pensiun seumur hidup yang ditanggung negara meski hanya menjabat satu periode (lima tahun). Hak ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, tepatnya pada Pasal 13.
Pasal 13 ayat 2 UU 12/1980 menyebutkan besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, dengan ketentuan minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun. Rincian teknisnya diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, yang menetapkan uang pensiun anggota DPR sebesar 60 persen dari gaji pokok.
Dengan demikian, anggota DPR yang merangkap ketua menerima Rp3,02 juta per bulan (60 persen dari gaji pokok Rp5,04 juta), wakil ketua Rp2,77 juta per bulan (dari Rp4,62 juta), dan anggota biasa Rp2,52 juta per bulan (dari Rp4,20 juta). Selain itu, pensiunan anggota DPR menerima tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp15 juta yang dibayarkan satu kali.
Pembayaran pensiun diberikan penuh selama penerima masih hidup dan sehat. Jika penerima meninggal dunia, dana pensiun dihentikan, kecuali ia masih memiliki suami atau istri — dalam hal ini pensiun tetap diberikan namun nilainya berkurang dari saat penerima masih hidup.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji pokok anggota DPR?
Rp4.200.000 per bulan berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000. Ketua DPR Rp5.040.000 dan Wakil Ketua Rp4.620.000. Gaji pokok tidak naik selama lebih dari 15 tahun.
Berapa take home pay anggota DPR?
Take home pay anggota DPR sebesar Rp65.595.730 per bulan (setelah tunjangan perumahan Rp50 juta dihentikan per 31 Agustus 2025), dari total bruto Rp74.210.680 dipotong PPh 15% sebesar Rp8.614.950.
Berapa total bruto gaji dan tunjangan anggota DPR?
Rp74.210.680 per bulan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat Rp16.777.680 plus tunjangan konstitusional Rp57.433.000.
Apa saja tunjangan melekat anggota DPR?
Gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan suami/istri Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, tunjangan beras Rp289.680, dan uang sidang/paket Rp2.000.000 — total Rp16.777.680.
Apa saja tunjangan konstitusional anggota DPR?
Biaya komunikasi intensif Rp20.033.000, tunjangan kehormatan Rp7.187.000, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp4.830.000, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran masing-masing Rp8.461.000 — total Rp57.433.000.
Apakah tunjangan perumahan DPR masih ada?
Tidak. DPR menghentikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan terhitung sejak 31 Agustus 2025, sebagai respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebelumnya take home pay anggota DPR menembus Rp100 juta lebih.
Apakah pajak gaji anggota DPR ditanggung pemerintah?
PPh 15% atas gaji pokok dan tunjangan melekat ditanggung pemerintah sesuai PP Nomor 80 Tahun 2010; PPh 15% atas tunjangan konstitusional dipotong dari penghasilan anggota (Rp8.614.950).
Apakah anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji?
Tidak. DPR menegaskan anggota yang sudah dinonaktifkan tidak menerima gaji dan tunjangan, dan penonaktifannya diproses melalui Mahkamah Kehormatan DPR.
Berapa uang pensiun anggota DPR per bulan?
Uang pensiun anggota DPR sebesar 60 persen dari gaji pokok: ketua Rp3,02 juta, wakil ketua Rp2,77 juta, dan anggota biasa Rp2,52 juta per bulan. Selain itu mereka menerima tunjangan hari tua (THT) Rp15 juta yang dibayarkan satu kali. Dasar hukumnya UU Nomor 12 Tahun 1980 dan Surat Menkeu S-520/MK.02/2016.
Apakah pensiun anggota DPR berhenti jika penerima meninggal?
Ya, dana pensiun dihentikan jika penerima meninggal dunia. Pengecualiannya bila penerima masih memiliki suami atau istri — dalam hal ini pensiun tetap diberikan, namun nilainya berkurang dari saat penerima masih hidup.
Sumber
- RCTI+ News (Tier-1) — Anggota DPR Masih Terima Puluhan Juta, Formappi Desak Evaluasi Tunjangan
- Espos.id (Tier-1, Solopos Group) — Tunjangan Rumah Dihapus, Total Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta
- Kebaruan (melansir Kompas/CNN/Tempo) — Gaji DPR 2026: Rincian Gaji Pokok, Tunjangan, dan Take Home Pay
- MOST 1058 FM — Pemerintah Tanggung Pajak dan Tunjangan Jabatan Anggota DPR
- DDHK.org — Gaji dan Tunjangan Bersih Anggota DPR Rp65,59 Juta, Ini Rinciannya
- MataBerita.net — Anggota DPR RI Periode 2024-2029 di Pastikan Bakal Dapatkan Uang Pensiun Seumur Hidup
- Aspek.id — Kerja 5 Tahun, Anggota DPR Dapat Uang Pensiun Seumur Hidup
- Muslim Obsession — Berikut Besaran Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR