Rincian Siltap Perangkat Desa 2026 (PP 16/2026)
| Jabatan | Persentase | Siltap/Bulan |
|---|---|---|
| Kepala Desa | 120% gapok II/a | Rp2.620.800 |
| Sekretaris Desa | 110% gapok II/a | Rp2.402.400 |
| Perangkat Desa Lainnya (kaur, kasi, kadus) | 100% gapok II/a | Rp2.184.000 |
Acuan: gaji pokok PNS II/a MKG0 per PP No. 5/2024 = Rp2.184.000. PP 16/2026 menghapus frasa 'paling sedikit' — besaran menjadi acuan penetapan oleh bupati/wali kota. Sebelumnya (PP 11/2019): sekdes Rp2.224.420 dan perangkat lain Rp2.022.200.
Tunjangan: Jabatan, Kinerja, Jaminan Sosial
| Jenis Tunjangan | Besaran |
|---|---|
| Tunjangan jabatan sekdes | Rp450.000/bulan |
| Tunjangan jabatan perangkat lain | Rp400.000/bulan |
| Tunjangan kinerja | Sesuai Perbup/Perwali |
| Jaminan kesehatan & ketenagakerjaan | UU No. 3/2024 |
| Tunjangan purna tugas | Sekali, akhir masa jabatan (PP 16/2026) |
Plus kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun (2026, 2028, 2030, ...) — jaminan peningkatan bertahap tanpa menunggu revisi aturan.
Sumber Dana: APBDesa dan ADD
Penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bila ADD tidak mencukupi, kekurangan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Aturannya: maksimal 30% APBDesa untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan aparatur, dan operasional BPD; 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Contoh Tambahan Daerah: TPPKD Jawa Barat 2026
Sejumlah daerah menambah insentif di luar siltap. Contoh Jawa Barat 2026 via program TPPKD (Tambahan Penghasilan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa) untuk 5.311 desa: kades +Rp2 juta/bulan, sekdes +Rp200 ribu/bulan, perangkat desa (kaur/kasi/kadus) +Rp150 ribu/bulan — disalurkan tiap 3 bulan. Besaran daerah lain berbeda-beda mengikuti Perbup/Perwali masing-masing.
Siapa Saja Perangkat Desa?
Perangkat desa terdiri dari: sekretariat desa (sekretaris desa), pelaksana kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis (kepala urusan/kaur dan kepala seksi/kasi). Mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan persetujuan camat. Masa jabatan mengikuti kepala desa yang mengangkat, dengan hak siltap, tunjangan, dan jaminan sosial sebagaimana diuraikan di atas.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji perangkat desa 2026?
Perangkat desa lainnya (kaur, kasi, kadus): Rp2.184.000/bulan (100% gapok II/a). Sekretaris desa: Rp2.402.400/bulan (110%). Per PP No. 16/2026.
Apa dasar hukum gaji perangkat desa terbaru?
PP No. 16 Tahun 2026 tentang Desa (aturan terbaru), UU No. 3 Tahun 2024, dan sebelumnya PP No. 11 Tahun 2019.
Apa beda PP 16/2026 dengan PP 11/2019?
PP 11/2019 menetapkan nominal tetap 'paling sedikit'. PP 16/2026 mengaitkan siltap dengan persentase gaji PNS II/a MKG0 sehingga naik otomatis mengikuti gaji ASN.
Tunjangan apa yang diterima perangkat desa?
Tunjangan jabatan (Rp400-450rb/bulan), tunjangan kinerja (per daerah), jaminan kesehatan & ketenagakerjaan, tunjangan purna tugas sekali di akhir jabatan.
Dari mana gaji perangkat desa dibayar?
Dari APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD); maksimal 30% APBDesa untuk belanja aparatur.
Apakah gaji perangkat desa naik berkala?
Ya, PP 16/2026 mengatur kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun (2026, 2028, 2030, ...).
Berapa total penghasilan perangkat desa per bulan?
Perangkat lainnya: ±Rp2.584.000 (siltap + tunjangan jabatan); sekdes: ±Rp2.852.400 — belum termasuk tunjangan kinerja daerah.
Siapa saja yang termasuk perangkat desa?
Sekretaris desa, kepala dusun (pelaksana kewilayahan), serta kepala urusan dan kepala seksi (pelaksana teknis).