◈ SakuArtis

Gaji Gaji Perangkat Desa 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji perangkat desa 2026 ditetapkan Rp2.184.000 per bulan untuk perangkat desa lainnya (kaur, kasi, kadus) dan Rp2.402.400 untuk sekretaris desa — masing-masing 100% dan 110% dari gaji pokok PNS golongan II/a. Ini aturan baru PP No. 16 Tahun 2026 yang membuat siltap naik otomatis mengikuti gaji PNS, plus tunjangan jabatan dan jaminan sosial.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji perangkat desa
Ilustrasi kantor desa — gaji perangkat desa 2026: Rp2.184.000/bulan (100% gapok II/a, PP 16/2026) plus tunjangan jabatan..Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji perangkat desa Rp2.184.000/Bulan (perangkat desa lainnya; 100% gapok II/a MKG0 — PP 16/2026)

Perangkat desa (sekretaris desa, kaur, kasi, kadus) menerima penghasilan tetap (siltap). Aturan terbaru PP No. 16 Tahun 2026: sekdes 110% gaji pokok PNS II/a MKG0 = Rp2.402.400; perangkat desa lainnya 100% = Rp2.184.000/bulan. Aturan lama PP No. 11/2019 menetapkan nominal 'paling sedikit': sekdes Rp2.224.420 dan perangkat lainnya Rp2.022.200 — kini skema dikaitkan langsung dengan gaji PNS sehingga naik otomatis mengikuti kenaikan gaji ASN.

Gaji pokokRp2.184.000/Bulan (perangkat desa lainnya; 100% gapok II/a MKG0 — PP 16/2026)

Perangkat desa (sekretaris desa, kaur, kasi, kadus) menerima penghasilan tetap (siltap). Aturan terbaru PP No. 16 Tahun 2026: sekdes 110% gaji pokok PNS II/a MKG0 = Rp2.402.400; perangkat desa lainnya 100% = Rp2.184.000/bulan. Aturan lama PP No. 11/2019 menetapkan nominal 'paling sedikit': sekdes Rp2.224.420 dan perangkat lainnya Rp2.022.200 — kini skema dikaitkan langsung dengan gaji PNS sehingga naik otomatis mengikuti kenaikan gaji ASN.

TunjanganTunjangan jabatan (sekdes Rp450rb, perangkat lain Rp400rb); tunjangan kinerja; jaminan kesehatan & ketenagakerjaan; tunjangan purna tugas

<p>Selain siltap, perangkat desa berhak atas <strong>tunjangan jabatan</strong> (sekdes Rp450.000, perangkat lainnya Rp400.000/bulan — per UU No. 3/2024 dan aturan pelaksana), <strong>tunjangan kinerja</strong>, <strong>jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan</strong> (UU No. 3/2024), serta <strong>tunjangan purna tugas</strong> satu kali di akhir masa jabatan (PP 16/2026, sesuai kemampuan keuangan desa). Sumber: APBDesa via Alokasi Dana Desa (ADD); maksimal 30% APBDesa untuk belanja aparatur.</p>

Total per bulan±Rp2.584.000/Bulan (siltap + tunjangan jabatan perangkat lainnya)

Perangkat desa lainnya: Rp2.184.000 (siltap) + Rp400.000 (tunjangan jabatan) = ±Rp2.584.000/bulan. Sekdes: Rp2.402.400 + Rp450.000 = ±Rp2.852.400/bulan. Belum termasuk tunjangan kinerja/insentif daerah yang ditetapkan per kabupaten/kota (mis. Jabar menambah Rp150 ribu/bulan via TPPKD 2026).

Dasar hukumPP No. 16/2026 tentang Desa; UU No. 3/2024 (perubahan UU Desa); PP No. 11/2019 (aturan sebelumnya)

PP No. 16 Tahun 2026 tentang Desa adalah aturan terbaru yang mengaitkan siltap dengan persentase gaji pokok PNS II/a MKG0 (sekdes 110%, perangkat lain 100%) dan menghapus frasa 'paling sedikit'. UU No. 3 Tahun 2024 (perubahan kedua UU Desa) mengatur jaminan sosial dan tunjangan jabatan. PP No. 11 Tahun 2019 adalah dasar sebelumnya dengan nominal tetap.

Rincian Siltap Perangkat Desa 2026 (PP 16/2026)

JabatanPersentaseSiltap/Bulan
Kepala Desa120% gapok II/aRp2.620.800
Sekretaris Desa110% gapok II/aRp2.402.400
Perangkat Desa Lainnya (kaur, kasi, kadus)100% gapok II/aRp2.184.000

Acuan: gaji pokok PNS II/a MKG0 per PP No. 5/2024 = Rp2.184.000. PP 16/2026 menghapus frasa 'paling sedikit' — besaran menjadi acuan penetapan oleh bupati/wali kota. Sebelumnya (PP 11/2019): sekdes Rp2.224.420 dan perangkat lain Rp2.022.200.

Tunjangan: Jabatan, Kinerja, Jaminan Sosial

Jenis TunjanganBesaran
Tunjangan jabatan sekdesRp450.000/bulan
Tunjangan jabatan perangkat lainRp400.000/bulan
Tunjangan kinerjaSesuai Perbup/Perwali
Jaminan kesehatan & ketenagakerjaanUU No. 3/2024
Tunjangan purna tugasSekali, akhir masa jabatan (PP 16/2026)

Plus kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun (2026, 2028, 2030, ...) — jaminan peningkatan bertahap tanpa menunggu revisi aturan.

Sumber Dana: APBDesa dan ADD

Penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bila ADD tidak mencukupi, kekurangan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Aturannya: maksimal 30% APBDesa untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan aparatur, dan operasional BPD; 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Contoh Tambahan Daerah: TPPKD Jawa Barat 2026

Sejumlah daerah menambah insentif di luar siltap. Contoh Jawa Barat 2026 via program TPPKD (Tambahan Penghasilan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa) untuk 5.311 desa: kades +Rp2 juta/bulan, sekdes +Rp200 ribu/bulan, perangkat desa (kaur/kasi/kadus) +Rp150 ribu/bulan — disalurkan tiap 3 bulan. Besaran daerah lain berbeda-beda mengikuti Perbup/Perwali masing-masing.

Siapa Saja Perangkat Desa?

Perangkat desa terdiri dari: sekretariat desa (sekretaris desa), pelaksana kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis (kepala urusan/kaur dan kepala seksi/kasi). Mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan persetujuan camat. Masa jabatan mengikuti kepala desa yang mengangkat, dengan hak siltap, tunjangan, dan jaminan sosial sebagaimana diuraikan di atas.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji perangkat desa 2026?

Perangkat desa lainnya (kaur, kasi, kadus): Rp2.184.000/bulan (100% gapok II/a). Sekretaris desa: Rp2.402.400/bulan (110%). Per PP No. 16/2026.

Apa dasar hukum gaji perangkat desa terbaru?

PP No. 16 Tahun 2026 tentang Desa (aturan terbaru), UU No. 3 Tahun 2024, dan sebelumnya PP No. 11 Tahun 2019.

Apa beda PP 16/2026 dengan PP 11/2019?

PP 11/2019 menetapkan nominal tetap 'paling sedikit'. PP 16/2026 mengaitkan siltap dengan persentase gaji PNS II/a MKG0 sehingga naik otomatis mengikuti gaji ASN.

Tunjangan apa yang diterima perangkat desa?

Tunjangan jabatan (Rp400-450rb/bulan), tunjangan kinerja (per daerah), jaminan kesehatan & ketenagakerjaan, tunjangan purna tugas sekali di akhir jabatan.

Dari mana gaji perangkat desa dibayar?

Dari APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD); maksimal 30% APBDesa untuk belanja aparatur.

Apakah gaji perangkat desa naik berkala?

Ya, PP 16/2026 mengatur kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun (2026, 2028, 2030, ...).

Berapa total penghasilan perangkat desa per bulan?

Perangkat lainnya: ±Rp2.584.000 (siltap + tunjangan jabatan); sekdes: ±Rp2.852.400 — belum termasuk tunjangan kinerja daerah.

Siapa saja yang termasuk perangkat desa?

Sekretaris desa, kepala dusun (pelaksana kewilayahan), serta kepala urusan dan kepala seksi (pelaksana teknis).

Sumber