Apakah Anggota BPD Digaji? Ini Faktanya
Jawaban singkatnya: anggota BPD tidak menerima gaji pokok. Ini adalah kesalahpahaman paling umum — banyak yang menyamakan BPD dengan perangkat desa, padahal skema penghasilannya berbeda secara fundamental.
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan bersama pemerintah desa: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Namun BPD bukan perangkat desa. Ketentuannya dipisahkan tegas dalam PP Nomor 16 Tahun 2026: Pasal 84–87 mengatur tunjangan pimpinan dan anggota BPD, sedangkan Pasal 90–93 mengatur penghasilan tetap, kenaikan berkala, dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.
Konsekuensinya: jangan memakai rumus gaji perangkat desa untuk menghitung penghasilan BPD. Kepala desa menerima penghasilan tetap (siltap) minimal 120 persen gaji pokok PNS golongan II/a, sekretaris desa 110 persen, perangkat desa 100 persen — sedangkan BPD tidak menerima siltap sama sekali. Yang diterima BPD hanyalah tunjangan: tunjangan kedudukan, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, biaya operasional, tunjangan purnatugas, dan jaminan sosial.
Besaran tunjangan pun tidak ada angka nasionalnya — PP 16/2026 menyerahkan penetapan besaran dan tata cara pembayaran kepada Peraturan Bupati/Wali Kota masing-masing daerah, menyesuaikan kemampuan keuangan desa.
Rincian Hak Keuangan Anggota BPD
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, berikut hak keuangan pimpinan dan anggota BPD:
- Tunjangan kedudukan — tunjangan melekat pada jabatan (ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota), besarnya ditetapkan Perbup/Perwali.
- Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi — terkait pelaksanaan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan desa.
- Biaya operasional — dukungan operasional kegiatan BPD sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan daerah.
- Tunjangan purnatugas — dibayarkan satu kali di akhir masa jabatan, sebagai bentuk penghargaan pengabdian. Besaran teknisnya masih menunggu regulasi lanjutan Kementerian Dalam Negeri di banyak daerah.
- Jaminan sosial — jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi anggota BPD.
Sumber dananya dari APBDesa: maksimal 30 persen belanja desa boleh dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kades/perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD — sisanya minimal 70 persen wajib untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Perlu dicatat, kenaikan berkala 2 persen setiap 2 tahun yang ramai diberitakan dari PP 16/2026 (Pasal 91) hanya berlaku untuk siltap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa — tidak otomatis berlaku untuk tunjangan BPD. Kenaikan tunjangan BPD sepenuhnya wewenang daerah.
Berapa Besarannya? Contoh dari Sejumlah Daerah
Karena ditetapkan per daerah, tidak ada tabel nasional tunjangan BPD. Berikut contoh konkret yang terverifikasi:
Jawa Barat (2026): Pemprov Jabar melalui Dinas PMD menyalurkan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa (TPPKD) ke 5.311 desa. Pengurus BPD menerima honorarium Rp100 ribu per bulan untuk 7 orang anggota — dihitung bulanan selama satu tahun anggaran, disalurkan setiap tiga bulan. Ini adalah tambahan dari provinsi, di luar tunjangan pokok yang ditetapkan kabupaten/kota.
Kebumen (dalam pembahasan): DPRD Kebumen mempercepat Raperda Perubahan Perda BPD yang ditargetkan tuntas Desember 2026. Dalam public hearing Oktober 2026, perwakilan BPD mengusulkan tunjangan minimal 25 persen dari UMK Kebumen — tetapi ini masih usulan, belum menjadi aturan. Raperda juga mengatur tunjangan fungsi, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, jaminan sosial, dan tunjangan purnatugas satu kali.
Pola umumnya: kabupaten/kota menetapkan tunjangan BPD dalam Perbup/Perwali tentang penghasilan aparatur desa — biasanya ratusan ribu rupiah per bulan per anggota, dengan ketua menerima lebih besar dari anggota. Untuk angka pasti di daerah Anda, cek Perbup/Perwali setempat atau tanyakan ke Dinas PMD kabupaten/kota — jangan berpatokan pada angka daerah lain.
Perbandingan: BPD vs Kepala Desa vs Perangkat Desa
Agar duduk perkaranya jelas, berikut perbandingan skema penghasilan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026:
| Jabatan | Penghasilan Tetap (Siltap) | Tunjangan |
|---|---|---|
| Kepala Desa | Minimal 120% gapok PNS II/a | Istri/suami, anak, kinerja, hasil tanah desa, jaminan sosial |
| Sekretaris Desa | Minimal 110% gapok PNS II/a | Ya |
| Perangkat Desa | Minimal 100% gapok PNS II/a | Ya |
| BPD | Tidak ada | Kedudukan, tugas-fungsi, operasional, purnatugas, jaminan sosial |
Dengan gapok PNS II/a Rp2.184.000 (MKG 0), siltap minimal kades adalah ±Rp2.620.800 per bulan — dibayar rutin setiap bulan via transfer ke rekening kas desa (tidak lagi dirapel seperti pola lama), bersumber dari ADD. Perangkat desa juga mendapat kenaikan berkala 2 persen tiap 2 tahun.
Sementara BPD — meski fungsinya setara legislatif desa — hanya mengandalkan tunjangan yang nilainya jauh lebih kecil dan sangat tergantung kebijakan bupati/wali kota. Ketimpangan inilah yang mendorong aspirasi kenaikan tunjangan BPD di berbagai daerah, seperti usulan 25 persen UMK di Kebumen dan tuntutan realisasi tunjangan purnatugas tepat waktu.
Masa Jabatan dan Keanggotaan BPD 2026
Regulasi 2026 juga membawa perubahan kelembagaan BPD:
- Masa jabatan 8 tahun (diperpanjang dari 6 tahun), maksimal 2 periode. Di Kebumen, gelombang akhir masa jabatan terbanyak jatuh pada Mei 2027 — sehingga pengisian BPD serentak dijadwalkan April–November 2027 untuk 449 desa.
- Jumlah anggota 5–9 orang (selalu ganjil), ditentukan berdasarkan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- Kuota perempuan minimal 30 persen — keterwakilan perempuan menjadi syarat wajib keanggotaan.
- Tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan — sudah diatur di level PP, dengan nominal teknis menunggu regulasi Kemendagri dan Perbup/Perwali.
Bagi anggota BPD senior yang masa jabatannya berakhir 2027, isu paling mendesak adalah kepastian pencairan tunjangan purnatugas tepat waktu — aspirasi yang disuarakan dalam public hearing Kebumen Oktober 2026 dan relevan secara nasional.
Calon anggota BPD baru perlu memahami sejak awal: ini adalah jabatan pengabdian dengan kompensasi terbatas — motivasinya idealisme membangun desa, bukan penghasilan. Pahami Perbup/Perwali daerah Anda sebelum mendaftar, agar ekspektasi realistis.
PP Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur kelembagaan BPD: masa keanggotaan 8 tahun per periode (maksimal 2 periode), jumlah anggota gasal 5–9 orang, dan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen (sosialisasi Pemdes Nagori Sordang Bolon, 2026). Di sisi keuangan desa, aturan belanja 70/30 berlaku: minimal 70% belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat; maksimal 30% untuk penghasilan tetap, tunjangan, tunjangan purnatugas, jaminan sosial, dan operasional BPD (penjelasan PP 16/2026, Pemkab Sleman).
Penutup
Gaji BPD desa — tepatnya tunjangan BPD — pada 2026 tidak memiliki angka nasional: BPD tidak menerima gaji pokok/siltap, hanya tunjangan kedudukan, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, biaya operasional, tunjangan purnatugas satu kali, dan jaminan sosial sesuai PP Nomor 16 Tahun 2026. Besarannya ditetapkan Perbup/Perwali tiap daerah — contoh: honorarium tambahan Rp100 ribu/bulan per pengurus di Jawa Barat.
Jangan keliru: kenaikan 2 persen tiap 2 tahun hanya untuk siltap perangkat desa, bukan tunjangan BPD. Dan usulan tunjangan 25 persen UMK masih sebatas aspirasi daerah. Untuk angka pasti, selalu rujuk Perbup/Perwali kabupaten/kota Anda.
Semoga penjelasan gaji BPD desa ini meluruskan kesalahpahaman yang beredar. Bagikan kepada perangkat dan calon anggota BPD di desa Anda!
Pertanyaan Umum
Berapa gaji anggota BPD per bulan?
Anggota BPD tidak menerima gaji pokok/penghasilan tetap (siltap) seperti kepala desa dan perangkat desa. BPD hanya menerima tunjangan: tunjangan kedudukan, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, biaya operasional, tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan, dan jaminan sosial. Besarannya tidak seragam nasional — ditetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota masing-masing daerah. Contoh: Pemprov Jabar memberi honorarium tambahan Rp100 ribu/bulan per pengurus BPD pada 2026.
Apakah BPD termasuk perangkat desa?
Tidak. BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bersama pemerintah desa (menampung aspirasi, membahas dan menyepakati rancangan Perdes, mengawasi kinerja kades), tetapi skema penghasilannya berbeda. PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur keduanya dalam pasal terpisah: Pasal 84–87 untuk tunjangan BPD, Pasal 90–93 untuk penghasilan tetap kades dan perangkat desa.
Apa dasar hukum tunjangan BPD 2026?
PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa. Pasal 84–85 mengatur hak atas tunjangan bagi pimpinan dan anggota BPD serta menyerahkan besaran dan tata cara pembayarannya kepada Peraturan Bupati/Wali Kota. Sumber dananya dari APBDesa, masuk dalam porsi maksimal 30 persen belanja desa untuk penghasilan aparatur.
Apakah tunjangan BPD naik 2 persen seperti perangkat desa?
Tidak otomatis. Kenaikan berkala 2 persen setiap 2 tahun dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 91) hanya berlaku untuk penghasilan tetap (siltap) kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa — bukan untuk tunjangan BPD. Kenaikan tunjangan BPD sepenuhnya tergantung kebijakan daerah melalui Perbup/Perwali.
Berapa masa jabatan anggota BPD?
Masa jabatan BPD diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode), sebagaimana diatur dalam pembaruan regulasi 2026 — misalnya Raperda Perubahan Perda BPD Kabupaten Kebumen yang ditargetkan tuntas Desember 2026. Jumlah anggota 5–9 orang (ganjil) dengan kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Dari mana dana tunjangan BPD berasal?
Dari APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja desa maksimal 30 persen dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kades/perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD; minimal 70 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Apa saja tugas BPD?
BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD juga berhak meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bagaimana contoh tunjangan BPD di daerah?
Contoh konkret 2026: Pemprov Jawa Barat melalui program TPPKD memberi honorarium Rp100 ribu/bulan untuk 7 orang pengurus BPD di 5.311 desa (disalurkan triwulanan). Di Kebumen, aspirasi BPD mengusulkan tunjangan minimal 25 persen dari UMK — masih berupa usulan dalam pembahasan Raperda, belum menjadi aturan. Besaran resmi tiap daerah cek Perbup/Perwali setempat.
Sumber
- Bungko.id - Gaji Ketua dan Anggota BPD Terbaru 2026: Aturan dan Besarannya
- Pemdes Pagerdawung (Kendal) - Penghasilan Kades dan BPD Sesuai PP 16/2026
- Analisa-ku.com - Gaji Perangkat Desa dan BPD serta Uang Purna Tugas PP 16/2026
- KuninganSatu - Aparatur Desa Jabar Dapat Tambahan Penghasilan 2026
- BanyumasPos - DPRD Kebumen Kebut Raperda BPD: Masa Jabatan 8 Tahun dan Tunjangan
- Desa Sordang Bolon - Sosialisasi PP Nomor 16 Tahun 2026
- Pemkab Sleman - Penjelasan PP 16 Tahun 2026 (PDF)