Fakta Resmi: Tidak Ada Kenaikan Gaji ASN di 2026
Jawaban atas pertanyaan apakah ada kenaikan gaji ASN 2026 sudah tegas dari pemerintah: belum ada. Kementerian Keuangan menyatakan belum ada rencana kenaikan gaji PNS dalam APBN 2026. Dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan: "Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026, mayoritas untuk program prioritas nasional."
Sinyal yang sama datang dari Istana. Dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung sama sekali adanya kebijakan kenaikan gaji ASN. Fokus pidato adalah agenda prioritas 2026: pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian kerakyatan. Mensesneg pun mengonfirmasi gaji ASN 2026 tidak mengalami kenaikan.
Dengan belum diterbitkannya regulasi baru, maka ketentuan gaji ASN pada 2026 tetap mengacu pada regulasi terakhir — artinya nominal gaji PNS, PPPK, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia pada 2026 sama persis dengan ketentuan 2024-2025, belum mengalami penyesuaian lanjutan.
Artikel ini merangkum fakta resmi seputar kenaikan gaji ASN 2026: mengapa ditunda, berapa acuan gaji yang berlaku saat ini, riwayat kenaikan terakhir, sinyal kebijakan ke depan, dan cara membedakan kabar resmi dari hoaks yang marak beredar di media sosial.
Mengapa Kenaikan Gaji ASN 2026 Ditunda?
Alasan utama penundaan kenaikan gaji ASN 2026 adalah keterbatasan ruang fiskal. Total belanja negara pada 2026 direncanakan mencapai Rp3.786,5 triliun, sementara penerimaan negara ditargetkan Rp3.147 triliun — sehingga defisit APBN diperkirakan Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
Di tengah defisit tersebut, pemerintah memprioritaskan anggaran untuk program-program strategis: ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Alokasi besar pada sektor-sektor tersebut membuat ruang untuk menambah belanja rutin — termasuk gaji ASN — menjadi sempit. Kenaikan gaji ASN dianggap berpotensi menambah tekanan terhadap defisit bila tidak diimbangi peningkatan pendapatan negara.
Di sisi penerimaan, pemerintah mematok target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 13 persen, namun penerimaan nonpajak (PNBP) berpotensi menurun, terutama dari dividen BUMN. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam mengatur alokasi anggaran agar defisit tetap terkendali.
Singkatnya, bukan karena pemerintah abai terhadap kesejahteraan aparatur — melainkan karena matematika anggaran belum memungkinkan. Kenaikan gaji untuk jutaan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan membutuhkan tambahan belanja puluhan triliun rupiah per tahun yang harus dicari sumber pembiayaannya terlebih dahulu.
Acuan Gaji PNS yang Berlaku di 2026
Karena tidak ada regulasi baru, gaji pokok PNS 2026 tetap mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil — regulasi terakhir yang menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen mulai Januari 2024. Berikut rinciannya per golongan:
| Golongan | Gaji Pokok per Bulan (2026) |
|---|---|
| Golongan I (I/a – I/d) | ±Rp1,6 juta – Rp2,9 juta |
| Golongan II (II/a – II/d) | ±Rp2,1 juta – Rp4,1 juta |
| Golongan III (III/a – III/d) | ±Rp2,7 juta – Rp5,1 juta |
| Golongan IV (IV/a – IV/e) | ±Rp3,2 juta – Rp6,1 juta |
Untuk pensiunan, acuannya adalah PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menaikkan pensiun pokok 12 persen: Golongan I Rp1.748.100–Rp2.256.700, Golongan II Rp1.748.100–Rp3.208.800, Golongan III Rp1.748.100–Rp4.029.600, Golongan IV Rp1.748.100–Rp4.957.100.
Penting dicatat: meski tidak ada kenaikan nasional, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tetap berjalan normal. KGB adalah kenaikan otomatis tiap 2 tahun bagi PNS yang memenuhi syarat, besarnya sekitar Rp60–170 ribu tergantung golongan — hak individual ini tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kebijakan kenaikan nasional.
Hoaks Kenaikan Gaji yang Viral: Waspadalah
Sepanjang 2026, media sosial diramaikan kabar "gaji PNS naik 2026" dan "jadwal rapelan pensiunan 2026" — lengkap dengan judul bombastis di YouTube dan Facebook. PT Taspen (Persero) secara resmi menyatakan kabar tersebut hoaks dalam klarifikasi pada 4 Oktober 2026.
Pola hoaksnya berulang: angka 12 persen yang sebenarnya adalah kenaikan pensiunan tahun 2024 (PP No. 8 Tahun 2024) dipelintir seolah kebijakan baru 2026; ada pula yang mengklaim "PP Nomor 11 Tahun 2025" menaikkan gaji ASN 2026 — klaim yang bertentangan dengan pernyataan resmi Kemenkeu dan Taspen bahwa belum ada regulasi baru.
Cara membedakan kabar resmi dari hoaks: (1) cek dasar hukumnya — setiap kenaikan gaji pasti didahului PP yang diundangkan dan bisa diverifikasi; (2) cek sumbernya — pengumuman resmi hanya dari Kemenkeu, KemenPAN-RB, BKN, Taspen, atau media arus utama yang mengutip pejabat; (3) waspadai ajakan klik — konten hoaks biasanya meminta klik link, mengisi data pribadi, atau bergabung ke grup tertentu.
Prinsipnya sederhana: tanpa PP baru yang diundangkan, tidak ada kenaikan gaji. Jangan sampai ASN dan pensiunan menjadi korban disinformasi yang memanfaatkan harapan akan kesejahteraan.
Sinyal Kebijakan: Harapan ke Depan
Meski 2026 nihil, bukan berarti harapan tertutup. Terdapat sinyal positif melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, di mana pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara — terutama bagi profesi penting seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Namun, karena aturan ini belum dioperasionalkan dalam APBN, realisasi kenaikan masih bergantung pada pembahasan anggaran bersama DPR dan kemampuan fiskal pemerintah. Artinya, peluang kenaikan lebih realistis dibahas untuk tahun anggaran berikutnya, bukan 2026.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat integritas birokrasi serta mencegah praktik penyimpangan. ASN yang sejahtera diharapkan dapat bekerja lebih fokus, profesional, dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi ASN, langkah bijak saat ini: pastikan KGB berjalan tepat waktu, optimalkan tunjangan kinerja di instansi masing-masing, dan pantau perkembangan pembahasan APBN tahun berikutnya melalui kanal resmi. Setiap ada kebijakan baru, SakuArtis akan memperbarui informasinya.
Pertanyaan Umum
Apakah gaji ASN naik di 2026?
Tidak. Hingga Oktober 2026 pemerintah belum menetapkan kebijakan kenaikan gaji ASN untuk tahun 2026. Kementerian Keuangan menyatakan belum ada ruang fiskal (fiscal space) di APBN 2026, dan Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung kenaikan gaji ASN dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026.
Kapan terakhir gaji PNS naik?
Terakhir naik pada Januari 2024 melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2024, dengan besaran kenaikan 8 persen untuk PNS, TNI, Polri, dan PPPK. Sementara pensiunan naik 12 persen melalui PP Nomor 8 Tahun 2024. Sejak itu belum ada penyesuaian baru.
Berapa gaji pokok PNS 2026 per golongan?
Mengacu PP No. 10 Tahun 2024: Golongan I sekitar Rp1,6-2,9 juta, Golongan II Rp2,1-4,1 juta, Golongan III Rp2,7-5,1 juta, Golongan IV Rp3,2-6,1 juta per bulan — tergantung pangkat dan masa kerja golongan. Angka ini sama dengan 2024-2025 karena belum ada kenaikan baru.
Apakah isu gaji PNS naik 2026 di media sosial benar?
Tidak. PT Taspen menegaskan pada 4 Oktober 2026 bahwa isu kenaikan gaji dan tunjangan (termasuk pensiunan) yang viral di media sosial adalah hoaks. Kenaikan 12 persen yang disebut-sebut adalah kebijakan 2024, bukan 2026. Selalu cek dasar hukum resmi sebelum percaya.
Mengapa gaji ASN tidak naik di 2026?
Alasan utamanya fiskal: belanja negara 2026 diprioritaskan untuk program strategis (pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan) dengan total belanja Rp3.786,5 triliun dan defisit Rp638,8 triliun (2,48% PDB). Menkeu menilai belum ada ruang fiskal untuk menambah belanja pegawai.
Apakah ada harapan kenaikan gaji ASN berikutnya?
Ada sinyal positif dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan komitmen meningkatkan kesejahteraan ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara — terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Namun aturan ini belum dioperasionalkan dalam APBN, sehingga realisasi kenaikan masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR dan kemampuan fiskal.
Apakah PPPK juga tidak naik gajinya di 2026?
Benar, PPPK juga tidak mengalami penyesuaian di 2026. Gaji PPPK tetap mengacu pada regulasi yang berlaku (terakhir disesuaikan 2024 bersamaan dengan PNS). Kenaikan berkala PPPK tetap berjalan sesuai masa perjanjian kerja masing-masing.
Apa beda kenaikan gaji pokok dan kenaikan berkala (KGB)?
Kenaikan gaji pokok adalah penyesuaian nasional via PP (terakhir 8% di 2024). Kenaikan Gaji Berkala (KGB) adalah kenaikan otomatis tiap 2 tahun bagi PNS yang memenuhi syarat (sekitar Rp60-170 ribu tergantung golongan) — KGB tetap berjalan normal di 2026 meski tidak ada kenaikan nasional.