Kronologi Isu Kenaikan Gaji PNS 2026
| Waktu | Peristiwa | Status |
|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | Presiden Prabowo teken Perpres 79/2025 (Pemutakhiran RKP 2025) yang memuat rencana kenaikan gaji ASN, guru, dosen, nakes, TNI, Polri, pejabat negara | Rencana kebijakan |
| 10 Okt 2025 | Direktur Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto: nota keuangan 2026 belum ada indikasi kenaikan gaji; belum ada instruksi khusus | Fakta resmi |
| 21 Okt 2025 | Menkeu Purbaya: “Kemungkinan selalu ada, tapi berapa besar peluangnya masih belum jelas” | Pernyataan resmi |
| 28 Okt 2025 | MenPANRB Rini Widyantini: sudah ada Perpres 79, tetapi “harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan” | Pernyataan resmi |
| Nov 2025 | Rumor kenaikan gaji November 2025 viral | Tidak terbukti — tanpa PP baru |
| 29 Des 2025 | MenPANRB Rini bertemu Menkeu Purbaya; usulan gaji ASN masuk agenda | Pertemuan resmi |
| 31 Des 2025 | Purbaya (media briefing): tunggu satu triwulan evaluasi ekonomi; pembahasan belanja mungkin triwulan II/2026 | Pernyataan resmi |
| Okt 2026 | Belum ada PP baru; gaji tetap PP 5/2024 | Fakta berjalan |
Fakta vs Rumor: Cara Membedakannya
Rumor yang terbukti salah:
- “Gaji PNS naik November 2025” — tidak ada PP baru yang terbit.
- “Gaji pensiunan naik 12% + rapel Rp6 juta” — dinyatakan hoaks oleh Taspen (klarifikasi 4/10/2026, didukung Komdigi).
- “Perpres 79/2025 = gaji otomatis naik” — keliru; Perpres adalah rencana, bukan eksekusi. Eksekusi butuh PP tentang gaji + alokasi APBN.
Fakta resmi:
- Nota keuangan 2026 tidak mengalokasikan kenaikan gaji ASN (Kemenkeu, 10/10/2025).
- Menkeu belum memutuskan; menunggu evaluasi triwulan I 2026.
- Yang sudah pasti 2026: THR (PP 9/2026; Menkeu siapkan Rp55 triliun) dan gaji ke-13 (paling cepat Juni).
Aturan praktis: kenaikan gaji yang sah selalu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah bernomor dan diumumkan kanal resmi (Setkab, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN). Tanpa nomor PP = rumor.
Mengapa Pemerintah Menunda Keputusan
Purbaya memberi alasan yang konsisten di berbagai kesempatan:
- Sinkronisasi fiskal — “harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya udah bisa lihat ke arah ke mana tuh income kita” (31/12/2025). Penerimaan negara perlu terpantau satu triwulan penuh.
- Skala belanja pegawai — kenaikan gaji ASN berdampak pada jutaan pegawai (PNS, PPPK, TNI, Polri) plus pensiunan; setiap 1% kenaikan bernilai triliunan rupiah per tahun, permanen.
- Prioritas anggaran bersaing — 2026 adalah tahun program besar: makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah unggul, dan pembentukan Badan Penerimaan Negara.
- Prinsip kehati-hatian — “kebijakan terkait gaji diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya, tidak bisa diputuskan terburu-buru” (MetroTV/Primetime News).
Pola ini bukan hal baru: jeda 2020–2023 tanpa kenaikan menunjukkan pemerintah lebih memilih menunda ketimbang membebani APBN secara permanen di tengah ketidakpastian.
Satu hal yang memperkeruh suasana: banyak konten kreator menggabungkan isu kenaikan gaji PNS aktif dengan isu kenaikan gaji pensiunan — padahal keduanya diatur PP yang berbeda (PP 5/2024 vs PP 8/2024) dan bisa diputuskan terpisah. Klaim “rapel Rp6 juta” misalnya, hanya beredar di konten pensiunan dan tidak ada kaitannya dengan gaji PNS aktif. Pisahkan kedua isu ini saat membaca kabar.
Skenario ke Depan: Kapan Kepastian Keluar
Tiga skenario realistis:
- Skenario A — naik paruh kedua 2026 (peluang moderat). Evaluasi triwulan I positif → pembahasan triwulan II → PP baru terbit semester II, berlaku surut atau mulai 2027. Pola mirip 2024 (diumumkan Agustus 2023, berlaku Januari 2024).
- Skenario B — ditunda ke 2027 (peluang moderat). Ekonomi belum cukup kuat → kenaikan masuk RAPBN 2027, diumumkan dalam nota keuangan Agustus 2026.
- Skenario C — tidak naik, fokus tunjangan (peluang kecil). Pemerintah memilih menaikkan komponen non-gaji-pokok (tukin, insentif guru) yang lebih fleksibel dan tidak permanen seperti gaji pokok.
Momen kunci yang perlu dipantau ASN: April 2026 (hasil evaluasi triwulan I), 16 Agustus 2026 (pidato kenegaraan — momen tradisional pengumuman), dan nota keuangan RAPBN 2027.
Pelajaran dari Kenaikan 2024: Pola yang Berulang
Kenaikan 8% pada 2024 memberi pola yang mungkin terulang:
- Diumumkan jauh sebelum berlaku — Presiden Jokowi mengumumkannya dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023, berlaku 1 Januari 2024 via PP 5/2024. Jeda 4,5 bulan antara pengumuman dan regulasi.
- Paket komprehensif — tidak hanya PNS (+8%), tetapi pensiunan (+12% via PP 8/2024) dan PPPK (via Perpres 10/2024). Kenaikan 2026 — bila ada — hampir pasti juga paket serupa.
- Menjawab jeda panjang — kenaikan 2024 menutup jeda 5 tahun (2019–2024). Kenaikan berikutnya menutup jeda 2024–2026/2027.
- Besaran moderat — 8% setara kompensasi inflasi akumulasi selama jeda, bukan kenaikan riil besar. Ekspektasi realistis untuk 2026/2027: kisaran 5–10%, bukan angka fantastis versi konten viral.
Implikasinya: bila pola berulang, pengumuman paling mungkin terjadi pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2026 — dengan PP terbit akhir 2026 dan berlaku Januari 2027. ASN yang memahami pola ini tidak akan panik oleh setiap rumor bulanan.
Yang Sudah Pasti Cair pada 2026
Sambil menunggu kepastian kenaikan gaji pokok, hak-hak berikut sudah berkekuatan hukum:
- THR 2026 — PP 9/2026; Menkeu menyiapkan Rp55 triliun; cair menjelang Lebaran.
- Gaji ke-13 2026 — PP 9/2026; paling cepat Juni 2026; penuh tanpa potongan iuran.
- Tambahan DAU Rp7,66 triliun — KMK 372/2025: Rp3,80 triliun untuk THR + Rp3,86 triliun untuk gaji ke-13 guru ASN daerah yang bergaji APBD tanpa tambahan penghasilan.
- KGB tiap 2 tahun — kenaikan gaji berkala tetap berjalan otomatis per PP 7/1977.
Total “kemenangan pasti” ASN pada 2026: 14 kali gaji (12 bulan + THR + gaji ke-13) — tanpa perlu menunggu keputusan kenaikan gaji pokok.
Panduan ASN Menyikapi Isu
- Verifikasi ke kanal resmi — Setkab, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN. Abaikan konten tanpa nomor regulasi.
- Jangan buat keputusan finansial berbasis rumor — cicilan atau investasi yang mengasumsikan “gaji naik 8%” berisiko bila tidak terjadi.
- Anggarankan berbasis gaji berjalan — PP 5/2024 + THR + gaji ke-13 yang pasti; perlakukan kenaikan (bila ada) sebagai bonus.
- Urus KGB dan kenaikan pangkat — jalur kenaikan yang pasti dan dalam kendalimu.
- Pantau tiga momen kunci — April 2026 (evaluasi Q1), 16 Agustus 2026 (pidato kenegaraan), nota keuangan RAPBN 2027.
Pada akhirnya, isu kenaikan gaji PNS 2026 adalah ujian literasi informasi bagi 4,5 juta lebih ASN Indonesia: antara harapan yang wajar dan rumor yang dimonetisasi klik.
Tukin: ‘Kenaikan Gaji’ yang Sebenarnya Terjadi di 2026
Gaji pokok memang belum naik, tetapi penghasilan aparatur negara tetap bergerak lewat tunjangan kinerja (tukin) — komponen yang bagi banyak ASN jauh lebih besar dari gaji pokoknya. Pada 2026, pemerintah menaikkan tukin TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026: penyesuaian pertama sejak 2018.
Rinciannya: KSAD, KSAL, dan KSAU menerima tukin Rp48.613.500 per bulan; Kasum TNI serta para wakil kepala staf angkatan Rp44.874.000; kelas jabatan lainnya Rp2.553.100 hingga Rp37.395.000. Sebelumnya (Perpres 102/2018) KSAD hanya Rp37.810.500 — kenaikannya signifikan.
Di instansi sipil, jurang tukin antar-lembaga sangat lebar. Ditjen Pajak (Kemenkeu) memiliki kisaran tukin Rp5.361.800–Rp117.375.000 per bulan (Perpres 37/2015), sementara ASN Pemprov DKI Jakarta menerima TPP hingga Rp127.710.000 untuk jabatan tertentu menurut pemberitaan media — angka-angka ini menggambarkan betapa tukin, bukan gaji pokok, adalah penentu utama kesejahteraan ASN.
Tukin juga bukan “gaji buta”: mekanismenya terikat kinerja. Predikat sangat baik/baik mendapat 100% tukin kelas jabatannya, butuh perbaikan 90%, kurang 75%, dan sangat kurang 50%. Ketidakhadiran tanpa alasan sah memotong tukin hingga 100% dalam sebulan. Jadi “kenaikan gaji” 2026 yang riil adanya justru di sini — lewat kinerja, bukan lewat PP gaji pokok.
Pertanyaan Umum
Apakah gaji PNS naik pada 2026?
Belum diputuskan. Menkeu Purbaya meminta waktu satu triwulan untuk mengevaluasi kondisi keuangan negara; pembahasan baru mungkin pada triwulan II 2026. Nota keuangan 2026 tidak memuat alokasi kenaikan gaji ASN.
Apa kata Menkeu Purbaya soal kenaikan gaji PNS 2026?
“Kemungkinan selalu ada, tapi berapa besar peluangnya masih belum jelas” (21/10/2025). Pada 31/12/2025 ia menegaskan perlu satu triwulan untuk melihat arah ekonomi yang lebih sinkron sebelum membahas kebijakan belanja.
Apa isi Perpres 79/2025 tentang gaji ASN?
Perpres tentang Pemutakhiran RKP 2025 (diteken 30 Juni 2025) memuat rencana kenaikan gaji ASN, guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara. Namun ini rencana kebijakan — eksekusinya butuh PP baru dan alokasi APBN.
Siapa saja prioritas kenaikan gaji menurut RKP?
Guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara — sebagai bagian program hasil terbaik cepat (quick wins) pemerintah.
Mengapa nota keuangan 2026 tidak memuat kenaikan gaji?
Direktur Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto (10/10/2025): belum ada indikasi kenaikan gaji dalam nota keuangan 2026 dan belum ada instruksi khusus. Bila ada kenaikan, pasti tercantum dalam APBN 2026.
Kapan kepastian kenaikan gaji PNS 2026 keluar?
Skenario paling cepat: setelah evaluasi ekonomi triwulan I rampung (April 2026), pembahasan triwulan II. Bila disetujui, PP baru terbit paruh kedua 2026 — pola yang sama dengan kenaikan 2024 (diumumkan 16 Agustus 2023, berlaku 1 Januari 2024). Momen kunci: April 2026, pidato kenegaraan 16 Agustus 2026, dan nota keuangan RAPBN 2027.
Apakah rumor kenaikan gaji November 2025 benar?
Tidak terbukti. Tidak ada PP baru yang terbit; gaji tetap mengacu PP 5/2024. Sama halnya klaim “rapel Rp6 juta” dan “naik 12%” untuk pensiunan — dinyatakan hoaks oleh Taspen.
Apa yang sudah pasti untuk ASN pada 2026?
THR (PP 9/2026, cair menjelang Lebaran; Menkeu siapkan Rp55 triliun) dan gaji ke-13 (paling cepat Juni 2026), plus tambahan DAU Rp7,66 triliun (KMK 372/2025) untuk THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah.
Apakah ada kenaikan penghasilan ASN di 2026 meski gaji pokok tidak naik?
Ya, lewat tunjangan kinerja. Tukin TNI/Kemhan naik via Perpres 42–43/2026 (pertama sejak 2018; KSAD Rp48,6 juta). Tukin DJP mencapai Rp117 juta dan TPP DKI Jakarta hingga Rp127,7 juta menurut pemberitaan media.
Bagaimana tukin dikaitkan dengan kinerja pegawai?
Predikat kinerja sangat baik/baik = 100% tukin, butuh perbaikan = 90%, kurang = 75%, sangat kurang = 50%. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat memotong tukin hingga 100% dalam satu bulan.
Sumber
- CNN Indonesia via FJB (Tier-1) — Alasan Purbaya Butuh 1 Triwulan untuk Tentukan Kenaikan Gaji PNS 2026
- TheCuy — Proyeksi Penyesuaian Gaji PNS 2026 (Nota Keuangan, Tri Budhianto, Purbaya 21/10/2025)
- Qoo10 Bisnis — Prediksi Terbaru Kenaikan Gaji PNS: KMK 372/2025 & DAU Rp7,66 T (mengutip Antara)
- Banyumas Ekspres / Jawa Pos Group (Tier-1) — Soal Kenaikan Gaji PNS 2026: Penjelasan Menkeu Purbaya
- Koran Kota — Tunjangan Kinerja TNI dan Kemhan Naik, Ini Rincian dari Tamtama hingga Jenderal Bintang 4
- TemanKarir — 8 Instansi dengan Tukin PNS Tertinggi 2026, Ada yang Capai Rp127 Juta
- Peraturan.go.id (Tier-1, .go.id) — Permen PKP Nomor 9 Tahun 2026 (mekanisme tukin berbasis kinerja)