Pengertian Penghasilan Menurut Undang-Undang
Secara hukum, penghasilan didefinisikan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan): penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Definisi ini sangat luas — tidak terbatas pada gaji. Sepanjang ada tambahan kemampuan ekonomis, ia adalah penghasilan. Sementara itu, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30 mendefinisikan upah lebih sempit: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
Dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 88) menegaskan hak dasarnya: setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dengan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai upaya mewujudkannya.
Perbedaan Gaji, Upah, dan Penghasilan
Tiga istilah ini sering dipakai bergantian, padahal maknanya berbeda:
| Istilah | Arti | Penerima & Sistem Bayar |
|---|---|---|
| Gaji | Imbalan tetap atas pekerjaan | Karyawan tetap, dibayar bulanan |
| Upah | Hak pekerja sebagai imbalan jasa | Buruh/pekerja, bisa harian, mingguan, borongan, atau satuan hasil |
| Penghasilan | Seluruh tambahan kemampuan ekonomis | Siapa pun — mencakup gaji, upah, laba usaha, bunga, dividen, sewa, hadiah |
Jadi, gaji dan upah adalah bagian dari penghasilan, tetapi penghasilan jauh lebih luas. Seorang karyawan menerima gaji sebagai salah satu bentuk penghasilannya; seorang pemilik kos menerima penghasilan dari sewa tanpa menerima gaji atau upah dari siapa pun.
Perbedaan gaji dan upah sendiri terutama terletak pada status pekerja dan sistem pembayarannya: gaji untuk karyawan tetap yang dibayar sebulan sekali, sedangkan upah untuk buruh pelaksana yang dibayar per hari, per minggu, atau per hasil produksi (upah borongan).
Jenis-Jenis Penghasilan sebagai Objek Pajak
Pasal 4 ayat (1) UU PPh merinci penghasilan yang menjadi objek pajak:
- Imbalan pekerjaan/jasa: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan.
- Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan.
- Laba usaha dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang.
- Dividen, royalti, sewa, dan penghasilan lain dari penggunaan harta.
- Keuntungan pembebasan utang, selisih kurs, premi asuransi, dan tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
Prinsipnya: semua penghasilan dikenai PPh secara tidak final, kecuali yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (3) (bukan objek pajak) dan Pasal 4 ayat (2) (objek pajak final). Penyebutan jenis-jenis di atas hanyalah contoh — penghasilan lain yang tidak disebutkan pun pada prinsipnya objek pajak tidak final.
Penghasilan yang Bukan Objek Pajak dan PPh Final
Tidak semua tambahan ekonomis dipajaki. Pasal 4 ayat (3) UU PPh mengecualikan (bukan objek pajak): bantuan atau sumbangan tertentu, harta hibahan untuk keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, warisan, harta sebagai pengganti saham/penyertaan modal, pembayaran asuransi (kecelakaan, sakit, meninggal, beasiswa), beasiswa, iuran dana pensiun, santunan BPJS, dan sisa lebih lembaga sosial/keagamaan yang ditanamkan kembali.
Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) menetapkan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final (pajaknya selesai di sumber, tidak digabung dengan penghasilan lain):
- Bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara.
- Hadiah undian.
- Transaksi saham dan sekuritas di bursa.
- Pengalihan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah/bangunan.
- Penghasilan tertentu lain yang diatur Peraturan Pemerintah (misalnya UMKM dengan PP 23/2018).
Cara Menghitung Penghasilan Bersih dan Kena Pajak
Untuk karyawan, penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5 persen dari bruto, maksimal Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun), iuran pensiun, dan — untuk menghitung PPh Pasal 21 — dikurangi lagi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi: Rp54.000.000/tahun untuk diri sendiri (TK/0), ditambah Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang), dan tambahan Rp54.000.000 untuk WP kawin. Sisanya adalah Penghasilan Kena Pajak yang dikenai tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5%–35% sejak UU HPP).
Contoh sederhana: karyawan tidak kawin tanpa tanggungan bergaji Rp8.000.000/bulan (Rp96.000.000/tahun). Biaya jabatan Rp6.000.000, penghasilan neto Rp90.000.000, dikurangi PTKP Rp54.000.000 = Penghasilan Kena Pajak Rp36.000.000. Dengan tarif 5%, PPh terutang Rp1.800.000/tahun atau Rp150.000/bulan.
Untuk pengusaha, penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak — biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Penghasilan Bruto vs Neto vs Kena Pajak
Tiga istilah ini membedakan tahapan perhitungan:
- Penghasilan bruto — seluruh penghasilan yang diterima sebelum dikurangi apa pun: gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, dan honorarium digabung.
- Penghasilan neto — bruto dikurangi biaya jabatan/pensiun dan iuran pensiun. Inilah angka yang dilaporkan sebagai dasar penghasilan setahun.
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) — neto dikurangi PTKP. Hanya atas PKP inilah tarif PPh progresif diterapkan.
Contoh: karyawan kawin dengan satu anak (K/1) bergaji Rp10.000.000/bulan (bruto Rp120.000.000/tahun). Biaya jabatan Rp6.000.000 → neto Rp114.000.000. PTKP K/1 = Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000. PKP = Rp51.000.000. PPh terutang: 5% × Rp51.000.000 = Rp2.550.000/tahun.
Sejak UU HPP, tarif progresif PPh orang pribadi menjadi lima lapis: 5% (sampai Rp60 juta), 15% (Rp60–250 juta), 25% (Rp250–500 juta), 30% (Rp500 juta–5 miliar), dan 35% (di atas Rp5 miliar). Memahami tahapan ini mencegah salah tafsir — misalnya mengira seluruh gaji Rp10 juta/bulan dipajaki 5%, padahal yang dipajaki hanya PKP-nya.
Tips Meningkatkan dan Mengelola Penghasilan
Memahami jenis penghasilan membantu merancang strategi keuangan:
- Diversifikasi sumber — jangan hanya mengandalkan gaji (active income); bangun penghasilan pasif dari sewa, dividen, atau bunga.
- Kenali status pajak tiap sumber — penghasilan final (misalnya sewa tanah/bangunan) tidak perlu digabung dalam SPT tahunan, sedangkan gaji dan laba usaha digabung dengan tarif progresif.
- Manfaatkan pengurang — iuran pensiun, zakat yang dibayarkan ke badan amil resmi, dan PTKP menurunkan PPh terutang secara legal.
- Catat semua penghasilan — termasuk honorarium, komisi, dan hadiah, karena semuanya objek pajak yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.
- Pisahkan dana darurat — idealnya 3–6 bulan pengeluaran, sebelum berinvestasi dari sisa penghasilan.
Penghasilan yang dikelola dengan sadar pajak dan disiplin menabung akan tumbuh lebih cepat daripada penghasilan besar yang bocor tanpa catatan.
Tarif PPh 21 Progresif 5 Lapisan Menurut UU HPP
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah tarif PPh Pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi menjadi sistem progresif lima lapisan. Tarif ini masih berlaku pada 2026 dan menjadi dasar perhitungan PPh 21 tahunan karyawan:
- Lapisan I: penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp60 juta — tarif 5%.
- Lapisan II: PKP di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta — tarif 15%.
- Lapisan III: PKP di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta — tarif 25%.
- Lapisan IV: PKP di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar — tarif 30%.
- Lapisan V: PKP di atas Rp5 miliar — tarif 35%.
Dua perubahan penting dibanding aturan lama (UU PPh 36/2008): batas lapisan pertama naik dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta sehingga pekerja berpenghasilan rendah membayar pajak lebih kecil, dan muncul lapisan baru 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar agar kontribusi kelompok berpenghasilan sangat tinggi lebih besar.
Perhitungan dilakukan bertingkat: setiap bagian PKP dikenai tarif lapisannya masing-masing. Contoh, PKP Rp800 juta per tahun menghasilkan pajak Rp3 juta (lapisan I) + Rp28,5 juta (lapisan II) + Rp62,5 juta (lapisan III) + Rp90 juta (lapisan IV) = Rp184 juta setahun.
Perlu diketahui, tarif progresif ini dipakai untuk perhitungan PPh 21 setahun (umumnya pada masa pajak terakhir/Desember). Pemotongan bulanan bagi pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 agar potongan tiap bulan lebih stabil — TER hanya menyederhanakan pemotongan bulanan, bukan menggantikan tarif tahunan.
Pertanyaan Umum
Apa pengertian penghasilan menurut undang-undang?
Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh (diubah UU No. 7/2021), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Apa perbedaan gaji, upah, dan penghasilan?
Gaji adalah imbalan tetap bulanan untuk karyawan tetap; upah adalah imbalan untuk buruh/pekerja, bisa harian, mingguan, atau borongan; penghasilan adalah istilah paling luas — mencakup gaji, upah, laba usaha, bunga, dividen, sewa, dan semua tambahan kemampuan ekonomis.
Jenis penghasilan apa saja yang menjadi objek pajak?
Pasal 4 ayat (1) UU PPh: imbalan pekerjaan/jasa (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun), hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan harta, bunga, dividen, royalti, sewa, dan tambahan kekayaan neto dari penghasilan belum kena pajak.
Penghasilan apa yang bukan objek pajak?
Pasal 4 ayat (3) UU PPh: bantuan/sumbangan tertentu, harta hibahan keluarga sedarah, warisan, beasiswa, santunan BPJS, iuran dana pensiun, dan penggantian dalam bentuk natura/kenikmatan tertentu.
Penghasilan apa yang dikenai PPh final?
Pasal 4 ayat (2) UU PPh: bunga deposito/tabungan, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas, pengalihan tanah/bangunan, jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah/bangunan.
Bagaimana cara menghitung penghasilan bersih?
Penghasilan bersih = penghasilan bruto − biaya jabatan/pensiun − iuran pensiun − PTKP (untuk PPh 21 karyawan). Untuk usaha: penghasilan bruto − biaya yang boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak.
Berapa PTKP untuk karyawan tidak kawin?
PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) adalah Rp54.000.000 per tahun, ditambah Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan (maksimal 3) dan Rp54.000.000 tambahan untuk WP kawin.
Apakah penghasilan dari luar negeri kena pajak di Indonesia?
Ya, bagi Subjek Pajak dalam negeri. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia merupakan objek pajak.
Berapa tarif PPh 21 progresif terbaru?
Menurut UU HPP, tarif progresif PPh orang pribadi terdiri dari lima lapisan: 5% (PKP sampai Rp60 juta), 15% (Rp60–250 juta), 25% (Rp250–500 juta), 30% (Rp500 juta–5 miliar), dan 35% (di atas Rp5 miliar). Perhitungan dilakukan bertingkat per lapisan.
Apakah pemotongan PPh 21 bulanan memakai tarif progresif?
Tidak. Pegawai tetap dipotong setiap bulan memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023. Tarif progresif dipakai untuk menghitung ulang PPh 21 setahun pada masa pajak terakhir, lalu pajak yang sudah dipotong bulanan dikurangkan.
Sumber
- Peraturan BPK RI / peraturan.bpk.go.id (Tier-1, .go.id) — UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Pajak.com (Tier-1, media pajak profesional) — Kelompok Objek Pajak Penghasilan Badan
- Pajak.com (Tier-1) — 8 Jenis Pajak Penghasilan Badan yang Patut Diketahui
- Sobat Pajak — Mengenal Objek Pajak PPh dan Non PPh serta Penghasilan Bersifat Final
- Talenta — Tarif PPh 21 Berdasarkan UU HPP Terbaru Tahun 2026 Ini!
- DataOn — Pajak Progresif Penghasilan: Tarif dan Cara Menghitungnya
- KonsulPajak — Tarif PPh Orang Pribadi: Sebelum dan Sesudah UU HPP, Apa Bedanya?