◈ SakuArtis

Gaji Kenaikan Gaji ASN 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

ASN terdiri dari dua jenis pegawai — PNS dan PPPK (UU 20/2023) — dan keduanya punya jalur kenaikan gaji yang berbeda. PNS punya tiga jalur: kenaikan gaji berkala (KGB) tiap 2 tahun (PP 7/1977), kenaikan pangkat, dan kenaikan massal via PP baru. PPPK hanya dua: KGB tiap 2 tahun (PermenPANRB 7/2023, contoh riil 2026: Gol IX naik Rp3.203.600 → Rp3.304.400) dan kenaikan massal. Pada 2026, tidak ada keputusan kenaikan massal baru (Menkeu Purbaya: masih dievaluasi), dan single salary resmi ditunda ke 2027+. Berikut panduan lengkap tiap jalur untuk PNS dan PPPK. Plus isu kesejahteraan 2,3 juta PPPK dan momen kunci yang menentukan nasib kenaikan 2026.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji kenaikan gaji asn
Ilustrasi PPPK — panduan kenaikan gaji ASN 2026: jalur PNS vs PPPK, KGB, dan status single salary.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok kenaikan gaji asn KGB: +Rp60–170rb (PNS) / +~Rp100rb (PPPK Gol IX) per 2 tahun; massal: +8% terakhir (2024)

Kenaikan berkala berjalan otomatis tiap 2 tahun bagi yang memenuhi syarat; kenaikan massal nasional menunggu PP/Perpres baru (belum ada untuk 2026).

Gaji pokokKGB: +Rp60–170rb (PNS) / +~Rp100rb (PPPK Gol IX) per 2 tahun; massal: +8% terakhir (2024)

Kenaikan berkala berjalan otomatis tiap 2 tahun bagi yang memenuhi syarat; kenaikan massal nasional menunggu PP/Perpres baru (belum ada untuk 2026).

TunjanganTunjangan PNS: keluarga, pangan, jabatan/umum, tukin; PPPK: tanpa tunjangan struktural

PPPK tidak menerima tunjangan struktural seperti PNS — penghasilan lebih bergantung pada gaji pokok dan kinerja.

Total per bulanKGB +Rp60–170rb/2thn (PNS & PPPK); massal +8% terakhir 2024; 2026 belum ada keputusan

Kenaikan pasti 2026 hanya via KGB. Kenaikan massal menunggu PP/Perpres baru; single salary ditunda ke 2027+.

Dasar hukumUU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP 7/1977 (KGB PNS); PermenPANRB 7/2023 (KGB PPPK); Perpres 98/2020 (gaji PPPK)

ASN = PNS + PPPK (UU 20/2023). Kenaikan berkala PNS diatur PP 7/1977; kenaikan berkala PPPK diatur PermenPANRB 7/2023 jo. Perpres 98/2020. Kenaikan massal nasional hanya via PP/Perpres baru — belum ada untuk 2026.

ASN = PNS + PPPK: Dua Status, Dua Aturan

UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan: ASN terdiri dari PNS (pegawai tetap) dan PPPK (pegawai kontrak). Keduanya aparatur negara, tetapi aturan penggajiannya berbeda:

AspekPNSPPPK
Dasar gajiPP 5/2024 (golongan I–IV)Perpres 98/2020 jo. Perpres 11/2024 (golongan V–XVII)
KGBPP 7/1977 — tiap 2 tahunPermenPANRB 7/2023 — tiap 2 tahun (MKG)
Kenaikan pangkatAda (4 tahunan)Tidak ada
Kenaikan massalVia PP baruVia Perpres baru
Pensiun bulananAda (Taspen)Tidak ada (hanya THT)
Tunjangan strukturalAdaTidak ada

Per Juni 2026, jumlah PPPK tercatat 2,3 juta orang — mayoritas guru dan tenaga kesehatan hasil pengangkatan honorer. Memahami perbedaan ini penting agar ekspektasi kenaikan gaji realistis.

Mengapa dibedakan? PNS adalah pegawai tetap negara dengan jenjang karir penuh; PPPK adalah solusi kebutuhan ASN dengan sistem kontrak — fleksibel bagi negara, tetapi dengan perlindungan lebih tipis bagi pegawai. Perbedaan aturan gaji mencerminkan perbedaan filosofi itu.

Baca JugaPPPK

Jalur 1: Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

PNS (PP 7/1977 Pasal 11): tiap 2 tahun masa kerja, naik Rp60.000–Rp170.000 (tergantung golongan). Syarat: kinerja min “cukup”, masa kerja belum mentok 32 tahun, diajukan via surat 2 bulan sebelum TMT.

PPPK (PermenPANRB 7/2023): tiap 2 tahun MKG (Masa Kerja Golongan). Syarat lebih ketat: kontrak harus diperpanjang, kinerja 2 tahun terakhir min “baik”. Pengecualian: golongan V pertama kali cukup 1 tahun MKG.

Contoh riil 2026 (Keputusan Sekretaris KPU Muna Barat Nomor 8/2026, via jdih.kpu.go.id): pegawai PPPK Syafar Amto La Ede, Gol IX, masa kerja 2 tahun — gaji pokok lama Rp3.203.600 → gaji pokok baru Rp3.304.400 (+Rp100.800), berlaku 1 Februari 2026.

KGB adalah kenaikan yang paling pasti — tidak menunggu keputusan politik, hanya menunggu waktu dan kinerja.

Contoh perhitungan PNS: PNS Gol III/a dengan gaji pokok Rp2.785.700 yang KGB-nya jatuh tempo 1 April 2026 naik menjadi ±Rp2.9xx.xxx (tergantung masa kerja) — kecil per bulan, tetapi menaikkan dasar perhitungan tunjangan (tukin dihitung dari gaji pokok) sehingga efek totalnya berlipat.

Jalur 2: Kenaikan Pangkat (PNS Saja)

Ini lonjakan terbesar bagi PNS — dan tidak dimiliki PPPK:

  • Reguler: tiap 4 tahun, naik satu tingkat (mis. III/a → III/b).
  • Pilihan jabatan: jabatan fungsional/struktural bisa lebih cepat.
  • Penyesuaian ijazah: lulus S1/S2 → penyesuaian golongan.

Dampak finansial: kenaikan pangkat I/d → II/a memangkas masa kerja 6 tahun sekaligus menaikkan plafon gaji; II/d → III/a memangkas 5 tahun. Bagi PNS, strategi kenaikan tercepat = kejar pangkat, bukan tunggu KGB.

Bagi PPPK, tidak ada tangga pangkat — satu-satunya “lompatan” adalah seleksi ulang ke formasi/golongan lebih tinggi atau menunggu kenaikan massal.

Jebakan umum: PNS yang lupa mengajukan KGB tepat waktu tidak mendapat rapel otomatis penuh — keterlambatan administrasi bisa berarti kehilangan bulan-bulan kenaikan. Tandai kalendermu 2 bulan sebelum TMT KGB.

Jalur 3: Kenaikan Massal Nasional

Hanya terjadi bila pemerintah menerbitkan PP/Perpres baru:

  • 2019: +5% (PP 15/2019).
  • 2024: +8% (PP 5/2024 untuk PNS; Perpres 11/2024 untuk PPPK — PPPK ikut naik!).
  • 2026: belum ada keputusan. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (25/11/2025): “Nanti kita nilai, kita assess, kita diskusikan” — menunggu evaluasi fiskal triwulan I. Nota keuangan 2026 belum mengalokasikan.

Pola historis: kenaikan massal terjadi tiap 4–5 tahun (2015→2019→2024). Bila pola berlanjut, jendela berikutnya adalah 2027–2029 — bertepatan dengan rencana single salary.

Single Salary: Ditunda, Bukan Dibatalkan

Konsepnya: satu nominal gaji menggabungkan gaji pokok + seluruh tunjangan, dihitung berdasar grading jabatan (beban kerja, tanggung jawab, risiko, keahlian) — bukan lagi golongan I–IV. Komponen: unsur jabatan (gaji dasar) + tunjangan kinerja (KPI) + tunjangan kemahalan (daerah mahal/terpencil).

Status resmi: Direktur Penyusunan APBN Rofyanto Kurniawan (27/8/2025): “Ini merupakan rencana jangka menengah, sehingga belum akan diterapkan pada 2026.” Di RAPBN 2026 single salary hanya disebut sebagai arah kebijakan, bukan implementasi.

Implikasi bagi ASN: gaji 2026 masih memakai skema lama (PP 5/2024 + tunjangan terpisah). CPNS 2026 yang lolos akan ikut bertransisi saat single salary resmi berlaku nantinya — kemungkinan 2027+.

2,3 Juta PPPK: Isu Kesejahteraan Terbesar ASN 2026

Data KemenPANRB mencatat 2,3 juta PPPK per 2026 — mayoritas guru dan tenaga kesehatan dari pengangkatan honorer. Survei 500+ PPPK menunjukkan kesenjangan kompensasi dengan PNS sebagai isu utama:

  • Gaji pokok lebih rendah: PPPK II/a fresh Rp2.579.400 (56% UMR Jakarta); III/a Rp3.044.300 (66% UMR).
  • Tidak ada tunjangan struktural — penghasilan bergantung gaji pokok + tunjangan fungsional/sertifikasi.
  • Tidak ada pensiun bulanan — hanya THT/JHT.
  • Promosi terbatas: tidak ada jenjang pangkat; naik golongan hanya via seleksi ulang.
  • Kontrak = ketidakpastian: KGB mensyaratkan perpanjangan kontrak.

Bagi honorer yang mempertimbangkan formasi PPPK vs swasta, fakta ini wajib dipahami: PPPK memberi kepastian status ASN, tetapi dengan plafon kesejahteraan di bawah PNS. Timeline realistis mencapai golongan tertinggi (mis. III/d) butuh 12–16 tahun tanpa hambatan administratif.

Strategi Kenaikan per Status

Jika kamu PNS:

  1. Pastikan KGB tidak terlewat — ajukan 2 bulan sebelum TMT.
  2. Kejar kenaikan pangkat (jalur tercepat menaikkan plafon).
  3. Jaga kinerja min “baik” — syarat semua jalur.

Jika kamu PPPK:

  1. Pastikan kontrak diperpanjang — tanpa ini, KGB tertutup.
  2. Jaga kinerja min “baik” 2 tahun berturut-turut.
  3. Hitung TMT KGB-mu dari SK pengangkatan; ajukan via mekanisme instansi.
  4. Realistis soal pensiun: siapkan dana pensiun mandiri karena tidak ada pensiun bulanan.

Kesimpulan 2026: kenaikan yang pasti = KGB. Kenaikan massal = menunggu keputusan fiskal. Single salary = 2027+.

Catatan untuk CPNS 2026: gaji awal masih memakai skema lama (PP 5/2024). Tetapi begitu single salary berlaku, seluruh ASN — termasuk yang baru diangkat — akan dimigrasi ke sistem grading. Memahami konsepnya sejak awal memberimu keunggulan adaptasi.

Momen Kunci 2026 yang Perlu Dipantau

Tiga momen menentukan nasib kenaikan gaji ASN 2026:

  1. Triwulan II 2026 (April–Juni): Menkeu Purbaya berjanji membahas kenaikan setelah evaluasi fiskal triwulan I. Bila ruang fiskal longgar (penerimaan pajak kuat, belanja prioritas terkendali), peluang PP baru terbuka.
  2. 16 Agustus 2026: pidato kenegaraan + RAPBN 2027 — bila kenaikan tidak masuk 2026, sinyal 2027 akan terlihat di sini.
  3. Revisi regulasi single salary: Kemenkeu–KemenPANRB–BKN terus mematangkan desain; bila revisi rampung 2026, implementasi 2027 semakin pasti.

Yang pasti cair 2026 (tanpa menunggu keputusan): KGB tiap individu, THR (Maret, Rp55 triliun disiapkan), gaji ke-13 (Juni), dan tambahan DAU Rp7,66 triliun untuk THR + gaji ke-13 guru ASN daerah.

Penataan Honorer 2024–2025: Akhir Era Tenaga Non-ASN

Isu kesejahteraan ASN terbesar 2026 bukan soal gaji pokok, melainkan nasib 2,3 juta tenaga non-ASN. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 66 menegaskan: per Januari 2025 tidak ada lagi istilah honorer, PTT, GTT, maupun non-ASN — status kepegawaian hanya ada PNS dan PPPK, dan pemerintah daerah dilarang merekrut honorer baru.

Untuk menuntaskannya, pemerintah membuka formasi PPPK 2024 sebanyak 1,2 juta (800 ribu di antaranya untuk daerah). Honorer K2 mendapat prioritas pertama kelulusan (KepmenPANRB 347/2024), disusul tenaga non-ASN database BKN. Honorer yang tidak kebagian formasi diarahkan menjadi PPPK paruh waktu dengan gaji disesuaikan pendapatan yang diterima saat masih honorer.

Realisasinya terlihat di daerah. Pemkot Makassar mengangkat 8.854 tenaga honorer menjadi PPPK sepanjang 2025 — hampir memenuhi total 8.963 formasi ASN kota tersebut. Pemkab Deli Serdang mengangkat 4.018 tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu, lengkap dengan hak memakai seragam Korpri.

Dampaknya ke “kenaikan gaji”: honorer yang beralih ke PPPK penuh waktu masuk skema gaji PPPK resmi (lebih pasti dan biasanya lebih besar dari honorarium), sedangkan PPPK paruh waktu gajinya mengikuti pendapatan honorer — statusnya naik kelas menjadi ASN, meski nominalnya belum tentu naik.

Pertanyaan Umum

Apa beda kenaikan gaji PNS dan PPPK?

PNS punya 3 jalur: KGB 2 tahunan (PP 7/1977), kenaikan pangkat, dan kenaikan massal via PP. PPPK hanya 2 jalur: KGB 2 tahunan (PermenPANRB 7/2023, syarat kontrak diperpanjang + kinerja min 'baik') dan kenaikan massal via Perpres. PPPK tidak punya pangkat/jenjang karir PNS.

Berapa contoh kenaikan gaji berkala PPPK 2026?

Contoh riil (Keputusan Sek KPU Muna Barat 8/2026): PPPK Gol IX naik dari Rp3.203.600 menjadi Rp3.304.400 (+Rp100.800) setelah 2 tahun masa kerja, berlaku 1 Februari 2026.

Apakah ada kenaikan gaji ASN 2026?

Belum ada keputusan resmi. Menkeu Purbaya (25/11/2025): masih dievaluasi; nota keuangan 2026 belum mengalokasikan. Kenaikan massal terakhir: 2024 (+8%, Perpres 11/2024 mencakup PPPK).

Kapan single salary ASN berlaku?

Ditunda — tidak berlaku 2026 (Kemenkeu Rofyanto, 27/8/2025). Rencana jangka menengah (2027+): gaji pokok + tunjangan digabung menjadi satu paket berdasar grading jabatan, bukan golongan I–IV.

Apa syarat KGB PPPK?

Kontrak diperpanjang, masa kerja minimal 2 tahun (1 tahun untuk golongan V pertama kali), kinerja 2 tahun terakhir min 'baik', dan dokumen kepegawaian lengkap. Tanpa perpanjangan kontrak, KGB tidak bisa diajukan.

Apakah honorer yang diangkat PPPK dapat KGB?

Ya, setelah memenuhi syarat di atas — KGB dihitung dari TMT pengangkatan PPPK, bukan dari masa honorer.

Apakah PPPK dapat pensiun bulanan seperti PNS?

Tidak. PPPK hanya mendapat THT/JHT — tidak ada pensiun bulanan seumur hidup seperti PNS. Ini perbedaan fundamental ASN-PNS vs ASN-PPPK.

Bagaimana cara mengajukan KGB PPPK?

Usulkan via mekanisme instansi masing-masing: berkas (SK terakhir, KGB terakhir, penilaian kinerja) → keputusan pejabat yang berwenang → berlaku TMT berikutnya.

Apakah masih ada honorer di tahun 2026?

Tidak. UU 20/2023 Pasal 66 menghapus status honorer, PTT, GTT, dan non-ASN per Januari 2025 — hanya ada PNS dan PPPK, dan pemda dilarang merekrut honorer baru.

Bagaimana nasib honorer yang tidak dapat formasi PPPK?

Diarahkan menjadi PPPK paruh waktu dengan gaji disesuaikan pendapatan saat masih honorer. Contoh: Pemkab Deli Serdang mengangkat 4.018 tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu.

Sumber