◈ SakuArtis

Gaji gaji kepala dusun 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Berapa gaji Kepala Dusun? Penghasilan tetap (Siltap) minimalnya Rp2.022.200 per bulan — setara 100% gaji pokok PNS Golongan II/a — dengan total sekitar Rp2.772.200 setelah tunjangan jabatan, kinerja, dan kesejahteraan.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji kepala dusun
Ilustrasi pedesaan Indonesia — Siltap Kepala Dusun minimal Rp2.022.200 per bulan, total sekitar Rp2.772.200 dengan tunjangan.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji kepala dusun Rp2.022.200 per bulan

Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasional Kepala Dusun sebesar 100% gaji pokok PNS Golongan II/a, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2019 jo. UU No. 3 Tahun 2024 dan PP No. 16 Tahun 2026. Kepala Dusun dikategorikan sebagai perangkat desa lainnya bersama Kaur, Kasi, dan Bendahara Desa.

Gaji pokokRp2.022.200 per bulan

Penghasilan tetap (Siltap) minimal nasional Kepala Dusun sebesar 100% gaji pokok PNS Golongan II/a, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2019 jo. UU No. 3 Tahun 2024 dan PP No. 16 Tahun 2026. Kepala Dusun dikategorikan sebagai perangkat desa lainnya bersama Kaur, Kasi, dan Bendahara Desa.

TunjanganJabatan Rp400.000 + kinerja Rp200.000 + kesejahteraan Rp100.000 + lainnya Rp50.000 + jaminan sosial

Tunjangan Kepala Dusun: jabatan sekitar Rp400.000, kinerja Rp200.000, kesejahteraan Rp100.000, dan lainnya Rp50.000 per bulan (estimasi standar umum; besaran riil mengikuti APBDes). Ditambah jaminan sosial dan ketentuan purnabakti berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024.

Total per bulanRp2.772.200 per bulan (Siltap + tunjangan Kadus)

Total penghasilan kotor Kepala Dusun: Siltap Rp2.022.200 + tunjangan jabatan Rp400.000 + kinerja Rp200.000 + kesejahteraan Rp100.000 + lainnya Rp50.000 = Rp2.772.200 per bulan. Angka riil bervariasi menurut Perbup/Perwali dan kemampuan APBDes.

Dasar hukumUU No. 6/2014 jo. UU No. 3/2024 (Desa); PP No. 11/2019; PP No. 16/2026; PP No. 37/2023

Kepala Dusun (Kadus) adalah perangkat desa yang diatur UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah UU No. 3 Tahun 2024. PP No. 11 Tahun 2019 (Pasal 81) menetapkan Siltap perangkat desa lainnya paling sedikit 100% gaji pokok PNS Golongan II/a. PP No. 16 Tahun 2026 menstandarkan Siltap nasional dan kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun, sedangkan PP No. 37 Tahun 2023 mengatur pengelolaan transfer ke daerah yang mendanai ADD.

Siltap Kepala Dusun: Rp2.022.200 per Bulan

Penghasilan tetap (Siltap) minimal Kepala Dusun adalah Rp2.022.200 per bulan. Kepala Dusun (Kadus) dikategorikan sebagai perangkat desa lainnya bersama Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara Desa, sehingga Siltapnya setara 100% gaji pokok PNS Golongan II/a.

Dasar hukumnya: PP No. 11 Tahun 2019 (Pasal 81) jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, diperkuat PP No. 16 Tahun 2026 yang menstandarkan Siltap nasional dan mengatur kenaikan berkala 2% setiap 2 tahun, serta PP No. 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah.

Sebagai pembanding dalam struktur yang sama: Kepala Desa Rp2.426.640 per bulan (120%) dan Sekretaris Desa Rp2.224.420 per bulan (110%). Kadus berada satu tingkat di bawah Kepala Desa dan satu tingkat di atas Ketua RT dalam hierarki pemerintahan desa.

Baca JugaKepala Desa

Tunjangan Kepala Dusun: Total Sekitar Rp2.772.200

Di luar Siltap, Kepala Dusun menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes. Estimasi rincian tunjangan 2026: tunjangan jabatan sekitar Rp400.000 per bulan (Kades Rp500.000, Sekdes Rp450.000); tunjangan kinerja Rp200.000 (Kades Rp300.000, Sekdes Rp250.000); tunjangan kesejahteraan Rp100.000; dan tunjangan lainnya Rp50.000 per bulan.

Dengan Siltap Rp2.022.200 ditambah tunjangan Rp750.000, Kepala Dusun diprediksi mengantongi penghasilan bruto sekitar Rp2.772.200 per bulan. Besaran tunjangan ini adalah estimasi standar umum di banyak daerah — angka riil mengikuti kemampuan APBDes masing-masing desa.

Sumber utama gaji Kadus adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejak PP 16/2026, Siltap ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Contoh Daerah: Wajo, Wonogiri, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Ciamis

Besaran riil Kadus berbeda antar daerah: Perbup Wajo No. 9 Tahun 2025 menetapkan Siltap Kadus Rp2.022.500 per bulan (Kaur Rp2.022.500, Kades Rp3.000.000); Wonogiri membayar perangkat desa termasuk Kadus Rp2,05 juta per bulan berdasarkan Perbup No. 56/2019 (tidak berubah sejak 2019) dan mengusulkan kenaikan ke Rp2,184 juta agar sesuai PP 11/2019; Kutai Kartanegara (Perbup No. 5/2025) menetapkan Kadus Rp2.665.000 + tunjangan Rp650.000 per bulan.

Anomali menarik: di Kutai Timur (Perbup No. 26/2024), tunjangan Ketua RT ditetapkan Rp2.000.000 per bulan, sementara Kepala Dusun justru menerima Rp1.600.000 per bulan — RT dibayar lebih besar dari Kadus karena kebijakan tunjangan RT setempat. Di Ciamis, gaji pokok Kadus tercatat Rp1.300.000 per bulan, sementara Ketua RT hanya menerima honor khusus Rp500.000 per tahun.

Pelajaran dari contoh-contoh ini: angka minimal nasional Rp2.022.200 per bulan adalah lantai, tetapi Perbup/Perwali dan kemampuan APBDes-lah yang menentukan angka riil di tiap daerah — bahkan ada daerah yang masih di bawah lantai karena Perbup lama yang belum diperbarui.

Tugas Kepala Dusun dan Prospek Jabatannya

Tugas Kepala Dusun meliputi: memimpin Musrenbangdus (musyawarah perencanaan pembangunan dusun) untuk menyaring aspirasi warga; melayani kebutuhan administratif warga (surat pengantar, pendataan bantuan sosial); menangani konflik di tingkat dusun; serta melaksanakan penugasan pendataan dari instansi atas (sensus, verifikasi bansos, penagihan PBB).

Tantangan strukturalnya: APBDes tidak mengenal “anggaran kas dusun” — semua alokasi terpusat di Bendahara Desa — sehingga Kadus kerap tidak memiliki fleksibilitas anggaran untuk merespons kebutuhan mendesak di wilayahnya. Meski demikian, UU Desa memberikan kepastian status, kesejahteraan melalui Siltap, dan jaminan masa jabatan hingga usia 60 tahun.

UU No. 3 Tahun 2024 juga membuka ruang dana purnabakti dan jaminan BPJS bagi perangkat desa. Untuk Kepala Desa, purnabakti paling banyak 6 kali Siltap; perangkat desa termasuk Kadus juga berhak atas skema purnabakti sesuai aturan teknis yang masih disiapkan pemerintah.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji Kepala Dusun?

Penghasilan tetap (Siltap) minimal Kepala Dusun adalah Rp2.022.200 per bulan (100% gaji pokok PNS Golongan II/a). Dengan tunjangan jabatan Rp400.000, kinerja Rp200.000, kesejahteraan Rp100.000, dan lainnya Rp50.000, totalnya sekitar Rp2.772.200 per bulan.

Apakah Kepala Dusun termasuk perangkat desa?

Ya. Kepala Dusun termasuk kategori perangkat desa lainnya bersama Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara Desa, dan berada di bawah Kepala Desa serta di atas Ketua RT dalam hierarki pemerintahan desa.

Berapa gaji Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai pembanding?

Kepala Desa menerima Siltap minimal Rp2.426.640 per bulan (120% gaji pokok PNS Golongan II/a) dan Sekretaris Desa Rp2.224.420 per bulan (110%).

Apakah gaji Kepala Dusun sama di semua daerah?

Tidak. Rp2.022.200 per bulan adalah standar minimal nasional. Daerah dapat menetapkan lebih tinggi lewat Perbup/Perwali sesuai kemampuan APBDes — misalnya Perbup Wajo No. 9/2025 menetapkan Kadus Rp2.022.500, Wonogiri Rp2,05 juta, dan Kutai Kartanegara Rp2.665.000 plus tunjangan Rp650.000 per bulan.

Apa saja tunjangan Kepala Dusun?

Tunjangan jabatan sekitar Rp400.000, tunjangan kinerja Rp200.000, tunjangan kesejahteraan Rp100.000, dan tunjangan lainnya Rp50.000 per bulan — dengan besaran riil yang mengikuti APBDes masing-masing desa.

Dari mana gaji Kepala Dusun dibayar?

Dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, dianggarkan dalam APBDes. Sejak PP 16/2026, Siltap ditransfer langsung dari RKUN ke RKD.

Apa tugas Kepala Dusun?

Memimpin dusun sebagai wilayah kerja di bawah desa: memimpin Musrenbangdus (musyawarah perencanaan pembangunan dusun), melayani administrasi warga (surat pengantar, pendataan bansos), menangani konflik warga, dan melaksanakan penugasan pendataan dari instansi atas (sensus, verifikasi bansos, penagihan PBB).

Apakah Kepala Dusun mendapat purnabakti?

UU No. 3 Tahun 2024 membuka ruang dana purnabakti dan jaminan BPJS bagi perangkat desa. Untuk Kepala Desa, purnabakti paling banyak 6 kali Siltap; perangkat desa termasuk Kadus juga berhak atas skema purnabakti sesuai aturan teknis yang masih disiapkan pemerintah.

Sumber