Berapa Gaji Komisaris BUMN per Bulan?
Berapa gaji komisaris BUMN per bulan? Jawaban singkatnya: tidak ada angka tunggal, karena komisaris BUMN tidak menerima gaji tetap seperti pegawai — mereka menerima honorarium bulanan yang besarnya dipatok sebagai persentase dari gaji direktur utama perusahaan tempat mereka menjabat. Komisaris utama menerima 45% dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5%, dan anggota dewan komisaris 90% dari honorarium komisaris utama.
Patokan ini diatur dalam pedoman remunerasi BUMN: Permen BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 beserta perubahannya hingga Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, yang kemudian diperkuat oleh Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang terbit pada tahun 2023. Karena gaji direktur utama berbeda-beda di setiap BUMN — tergantung skala usaha, kinerja, dan kondisi keuangan perusahaan — maka honorarium komisaris pun ikut berbeda di setiap perusahaan.
Contoh nyata: ketika MIND ID masih bernama Inalum, annual report 2019 mencatat gaji direktur utama sebesar Rp325 juta per bulan. Dengan komposisi faktor jabatan, honorarium komisaris utama diperkirakan sekitar Rp146,25 juta per bulan, sedangkan honorarium anggota komisaris sekitar Rp131,62 juta per bulan. Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah secara terbuka mengaku menerima sekitar Rp170 juta per bulan sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2020. Angka-angka ini menunjukkan bahwa honorarium komisaris BUMN di perusahaan besar berada di kisaran ratusan juta rupiah per bulan.
Yang menarik, jabatan komisaris BUMN kerap diisi tokoh publik, mantan pejabat, hingga politisi — sehingga angka honorariumnya selalu menjadi sorotan. Meski begitu, secara hukum honorarium ini bukan gaji pokok pegawai melainkan imbalan jabatan yang ditetapkan pemegang saham, sehingga tidak mengikuti skala gaji PNS maupun pejabat negara lainnya.
Gaji Komisaris Utama BUMN per Bulan
Gaji komisaris utama BUMN per bulan mengikuti faktor jabatan 45% dari gaji direktur utama. Karena gaji direktur utama BUMN besar mencapai ratusan juta rupiah per bulan, nominal yang diterima komisaris utama pun fantastis — meskipun tetap jauh di bawah direksi.
Selain contoh MIND ID (komisaris utama sekitar Rp146,25 juta per bulan dari gaji dirut Rp325 juta per bulan), ada pula data historis dari laporan keuangan. Pada 2020, Telkom mencatat total penghasilan dewan komisaris sebesar Rp96 miliar untuk 16 orang komisaris. Komisaris utama Telkom menerima total Rp9,86 miliar dalam setahun, yang terdiri dari honorarium dan tunjangan lain Rp3,1 miliar serta tantiem Rp6,06 miliar. Anggota komisaris Telkom menerima antara Rp1,48 miliar hingga Rp8,86 miliar per tahun, tergantung jabatan dan masa menjabat.
Di Pertamina, data 2020 menunjukkan kompensasi total dewan komisaris sebesar US$11,06 juta atau setara Rp160,75 miliar. Dengan 6 orang komisaris, masing-masing menerima rata-rata Rp26,79 miliar per tahun atau sekitar Rp2,23 miliar per bulan. Perlu dicatat, angka rata-rata Pertamina ini mencakup seluruh komponen penghasilan termasuk tantiem yang saat itu masih berlaku — sehingga jauh lebih besar daripada honorarium bulanan murni.
Sebagai konteks, gaji komisaris utama BUMN per bulan di perusahaan kelas menengah tentu lebih kecil. Patokan 45% dari gaji direktur utama berarti komisaris utama di BUMN dengan dirut bergaji Rp100 juta per bulan hanya menerima sekitar Rp45 juta per bulan. Inilah mengapa publik sering keliru menggeneralisasi: angka fantastis yang ramai diberitakan selalu berasal dari BUMN-BUMN raksasa, bukan rata-rata seluruh komisaris BUMN di Indonesia.
Rincian Honorarium Komisaris BUMN
Honorarium komisaris BUMN tidak hanya terdiri dari honorarium bulanan. Berdasarkan pedoman remunerasi BUMN, komponen penghasilan dewan komisaris meliputi:
- Honorarium bulanan — komponen utama, ditetapkan dengan faktor jabatan: komisaris utama 45% dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5%, anggota 90% dari honorarium komisaris utama.
- Tunjangan Hari Raya keagamaan — dapat diberikan sebesar 1 kali honorarium.
- Tunjangan transportasi dan fasilitas lain yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan keuangan perusahaan.
- Asuransi purna jabatan — jaminan perlindungan setelah masa jabatan berakhir.
- Pajak penghasilan atas honorarium ditanggung perusahaan — sehingga honorarium yang diterima bersih dari potongan pajak.
Besaran honorarium ditetapkan oleh RUPS atau Menteri selaku pemegang saham setiap tahun, dengan daya laku satu tahun buku perusahaan terhitung sejak bulan Januari. Jika RUPS tidak menetapkan besaran baru, maka berlaku besaran terakhir yang ditetapkan. Penetapannya mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Satu hal yang membedakan dengan pegawai biasa: seluruh komponen ini ditetapkan dari atas melalui keputusan pemegang saham, bukan hasil negosiasi individual. Wakil komisaris utama, bila ada, menerima 42,5% dari gaji direktur utama — sedikit di bawah komisaris utama. Besaran ini berlaku sama untuk dewan pengawas pada BUMN berbentuk Perum, dengan nomenklatur ketua dewan pengawas setara komisaris utama.
Tantiem Komisaris BUMN Dihapus Mulai 2025
Tantiem komisaris BUMN selama bertahun-tahun menjadi komponen penghasilan paling menggiurkan — bonus kinerja tahunan yang diberikan jika perusahaan memperoleh laba atau mencapai target kinerja tertentu. Syaratnya antara lain perusahaan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor, mencapai KPI minimal 80%, dan tidak mengalami kerugian. Komposisi tantiem mengikuti faktor jabatan yang sama dengan honorarium: komisaris utama 45% dari direktur utama, wakil komisaris utama 42,5%, dan anggota 90% dari komisaris utama.
Namun praktik tantiem menuai kritik keras. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 pada 15 Agustus 2025 menyinggung ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tetapi menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun. Kritik ini berujung pada kebijakan penghapusan.
Melalui Surat Edaran BPI Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang ditandatangani 30 Juli 2025 dan berlaku mulai tahun buku 2025, seluruh komisaris BUMN tidak lagi diperkenankan menerima tantiem. CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut penghapusan ini menghemat sekitar Rp8 triliun per tahun, dan sejalan dengan praktik tata kelola global (OECD Guidelines) yang menekankan pendapatan tetap bagi komisaris untuk menjaga independensi pengawasan. Komisaris tetap berhak atas pendapatan bulanan tetap yang layak, sedangkan direksi masih bisa menerima tantiem dengan syarat kinerja operasional dan keuangan yang nyata.
Sebelum dihapus, tantiem sering menjadi sumber kontroversi karena besarnya bisa melampaui total honorarium setahun. Pada kasus Telkom 2020 misalnya, tantiem komisaris utama Rp6,06 miliar hampir dua kali lipat honorarium dan tunjangan lainnya yang Rp3,1 miliar. Kritik publik menilai bonus sebesar itu tidak sepadan dengan fungsi pengawasan, apalagi ketika sebagian BUMN justru merugi tetapi tantiem tetap dibayarkan dengan alasan capaian kinerja tertentu.
Gaji Komisaris vs Direksi BUMN
Perbandingan gaji komisaris vs direksi BUMN menunjukkan jurang yang jelas: komisaris memang dibayar mahal, tetapi direksi dibayar jauh lebih mahal. Komisaris utama hanya menerima 45% dari gaji direktur utama, sedangkan di jajaran direksi, wakil direktur utama menerima 90% dan anggota direksi lainnya 85% dari gaji direktur utama.
Jika dirinci: honorarium anggota dewan komisaris sebesar 90% dari honorarium komisaris utama, yang berarti setara sekitar 40,5% dari gaji direktur utama. Bandingkan dengan anggota direksi yang menerima 85% dari gaji direktur utama — lebih dari dua kali lipat honorarium anggota komisaris.
Data nyata Pertamina tahun 2020 memperjelas perbandingan ini. Total kompensasi direksi mencapai US$27,83 juta atau Rp404,31 miliar; dengan 6 orang direksi, rata-rata masing-masing menerima Rp67,38 miliar per tahun atau sekitar Rp5,61 miliar per bulan. Sementara itu total kompensasi komisaris sebesar US$11,06 juta atau Rp160,75 miliar; dengan 6 orang komisaris, rata-rata masing-masing Rp26,79 miliar per tahun atau sekitar Rp2,23 miliar per bulan. Rasio ini konsisten dengan faktor jabatan: komisaris memang dirancang sebagai pengawas dengan remunerasi di bawah eksekutif yang mengelola perusahaan sehari-hari.
Perbandingan ini juga menjelaskan mengapa kursi direksi jauh lebih diperebutkan daripada kursi komisaris: selain gaji pokok yang lebih besar, direksi tetap berhak atas tantiem berbasis kinerja nyata perusahaan, sedangkan komisaris kini hanya mengandalkan honorarium tetap. Meski demikian, jabatan komisaris tetap diminati karena prestise, jaringan, dan tanggung jawab operasional yang jauh lebih ringan dibanding direksi.
Tugas Komisaris BUMN
Mengetahui tugas komisaris BUMN penting untuk memahami mengapa jabatan ini dibayar mahal sekaligus dikritik publik. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2025), dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.
Secara rinci, tugas komisaris meliputi: mengawasi jalannya pengurusan perusahaan oleh direksi, memberikan nasihat kepada direksi, memastikan perusahaan dikelola sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta memeriksa dan menandatangani laporan tahunan. Komisaris tidak terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari — itu adalah wilayah direksi.
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atau Menteri selaku pemegang saham. Kritik yang sering muncul adalah soal frekuensi kerja: karena fungsi utamanya pengawasan melalui rapat berkala, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan kesetaraan antara beban kerja dan penghasilan ratusan juta hingga miliaran rupiah — kritik yang pada akhirnya mendorong penghapusan tantiem komisaris mulai 2025.
Dalam praktiknya, dewan komisaris bekerja melalui rapat-rapat berkala — minimal sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan — untuk mengevaluasi laporan direksi, menyetujui rencana kerja dan anggaran, serta memberikan arahan strategis. Komisaris independen, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham maupun direksi, memiliki peran khusus menjaga objektivitas pengawasan. Honorarium mereka mengikuti faktor jabatan yang sama dengan anggota komisaris lainnya.
Penutup
Gaji komisaris BUMN pada dasarnya adalah honorarium bulanan dengan patokan jelas: komisaris utama 45% dari gaji direktur utama, wakil 42,5%, dan anggota 90% dari honorarium komisaris utama. Di BUMN besar, nominalnya mencapai Rp131,62 juta hingga Rp170 juta per bulan untuk honorarium murni, dan bisa menembus miliaran rupiah per bulan jika dihitung total kompensasi tahunan pada era tantiem masih berlaku.
Mulai tahun buku 2025, era tantiem bagi komisaris resmi berakhir melalui Surat Edaran Danantara, menghemat sekitar Rp8 triliun per tahun. Ke depan, penghasilan komisaris BUMN hanya bersumber dari honorarium bulanan tetap beserta tunjangannya — sebuah penyelarasan dengan praktik tata kelola global yang menempatkan komisaris sebagai pengawas independen, bukan penerima bonus kinerja perusahaan.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji komisaris BUMN per bulan?
Komisaris BUMN tidak menerima gaji tetap, melainkan honorarium bulanan. Komisaris utama menerima 45% dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5%, dan anggota komisaris 90% dari honorarium komisaris utama. Contoh nyata: komisaris MIND ID diperkirakan menerima Rp131,62 juta per bulan (anggota) hingga Rp146,25 juta per bulan (komisaris utama), dan Basuki Tjahaja Purnama pernah mengaku menerima sekitar Rp170 juta per bulan sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2020.
Berapa honorarium komisaris utama BUMN?
Honorarium komisaris utama BUMN ditetapkan sebesar 45% dari gaji direktur utama perusahaan tersebut, berdasarkan faktor jabatan dalam pedoman remunerasi BUMN. Contoh: ketika gaji direktur utama MIND ID (Inalum) sebesar Rp325 juta per bulan (annual report 2019), honorarium komisaris utamanya diperkirakan sekitar Rp146,25 juta per bulan.
Apa perbedaan honorarium komisaris utama, wakil, dan anggota?
Komisaris utama menerima 45% dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5% dari gaji direktur utama, dan anggota dewan komisaris menerima 90% dari honorarium komisaris utama. Artinya honorarium anggota komisaris setara sekitar 40,5% dari gaji direktur utama.
Apakah komisaris BUMN masih mendapatkan tantiem?
Tidak. Mulai tahun buku 2025, komisaris BUMN tidak lagi diperkenankan menerima tantiem berdasarkan Surat Edaran BPI Danantara No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diperkirakan menghemat sekitar Rp8 triliun per tahun. Komisaris tetap berhak atas pendapatan bulanan tetap yang layak.
Berapa besar tantiem komisaris BUMN sebelum dihapus?
Sebelum dihapus, komposisi tantiem mengikuti faktor jabatan yang sama dengan honorarium: komisaris utama 45% dari direktur utama. Contoh nyata: pada 2020, Komisaris Utama Telkom tercatat menerima tantiem Rp6,06 miliar dalam setahun. Presiden Prabowo pernah menyinggung ada komisaris yang rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun.
Apa dasar hukum gaji komisaris BUMN?
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (diubah UU Nomor 1 Tahun 2025), Permen BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya hingga Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021, serta Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
Bagaimana perbandingan gaji komisaris vs direksi BUMN?
Honorarium komisaris utama hanya 45% dari gaji direktur utama, dan anggota komisaris sekitar 40,5% dari gaji direktur utama. Sebagai perbandingan, wakil direktur utama menerima 90% dan anggota direksi 85% dari gaji direktur utama. Data 2020: rata-rata direksi Pertamina menerima kompensasi Rp67,38 miliar per tahun atau Rp5,61 miliar per bulan, sedangkan komisaris rata-rata Rp26,79 miliar per tahun atau Rp2,23 miliar per bulan.
Apa tugas komisaris BUMN?
Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap direksi, memberikan nasihat, dan memastikan perusahaan dikelola sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Komisaris tidak terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atau Menteri selaku pemegang saham.
Sumber
- JDIH BUMN — Salinan Permen BUMN PER-13/MBU/09/2021
- KoranKota — Honorarium Komisaris MIND ID (Rp131,62 Juta/Bulan)
- KoranKota — Kompensasi Direksi & Komisaris Pertamina
- DDTC News — Tantiem Komisaris BUMN Dihapus, Hemat Rp8 Triliun
- Artikel Rumah123 (merangkum Tempo) — Remunerasi Komisaris Telkom 2020
- Grid.id (mengutip Kompas) — Pengakuan Gaji Ahok Rp170 Juta/Bulan