◈ SakuArtis

Gaji gaji komisaris 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Berapa gaji komisaris per bulan? Untuk komisaris BUMN, jawabannya mengikuti formula yang jelas: Komisaris Utama menerima 45% dari gaji direktur utama, Wakil Komisaris Utama 42,5%, dan anggota komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama. Dalam praktiknya, angka ini sangat besar: Komisaris Utama Pertamina dilaporkan sekitar Rp170 juta per bulan dan Komisaris Utama MIND ID sekitar Rp146 juta, belum termasuk tunjangan dan tantiem. Artikel ini merinci formula, contoh per BUMN, tunjangan, dan kontroversi rangkap jabatannya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji komisaris
Rapat dewan direksi — dewan komisaris mengawasi direksi dan memastikan tata kelola perusahaan (Foto: Wikimedia Commons, berkas Meeting of Board of Directors 2024.png).Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji komisaris Komisaris Utama sekitar Rp170.000.000 per bulan (Pertamina, laporan media); formula: 45% dari gaji direktur utama

Honorarium Komisaris Utama BUMN adalah 45% dari gaji direktur utama menurut Permen BUMN Per-3/MBU/03/2023 Pasal 83. Laporan media menyebut Komisaris Utama Pertamina sekitar Rp170 juta per bulan, Komisaris Utama MIND ID sekitar Rp146,25 juta, dan anggota komisaris MIND ID sekitar Rp131,65 juta (90% dari Komisaris Utama). Wakil Komisaris Utama 42,5% dari gaji direktur utama. Angka-angka ini belum termasuk tunjangan dan tantiem.

Gaji pokokKomisaris Utama sekitar Rp170.000.000 per bulan (Pertamina, laporan media); formula: 45% dari gaji direktur utama

Honorarium Komisaris Utama BUMN adalah 45% dari gaji direktur utama menurut Permen BUMN Per-3/MBU/03/2023 Pasal 83. Laporan media menyebut Komisaris Utama Pertamina sekitar Rp170 juta per bulan, Komisaris Utama MIND ID sekitar Rp146,25 juta, dan anggota komisaris MIND ID sekitar Rp131,65 juta (90% dari Komisaris Utama). Wakil Komisaris Utama 42,5% dari gaji direktur utama. Angka-angka ini belum termasuk tunjangan dan tantiem.

TunjanganTunjangan perumahan, THR, kendaraan dinas, asuransi kesehatan, bantuan hukum, tantiem

Komisaris BUMN menerima tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, dan bantuan hukum. Tunjangan kinerja Komisaris Utama Pertamina bisa mencapai Rp2 miliar per tahun, honor rapat Rp30-50 juta per pertemuan, dan fasilitas non-tunai (kendaraan dinas, rumah dinas, asuransi premium) senilai Rp1-2 miliar per tahun bila diuangkan. Tantiem mengikuti proporsi honorarium.

Total per bulanSekitar Rp146.000.000 - Rp200.000.000+ per bulan (Komisaris Utama BUMN besar, belum termasuk tantiem tahunan)

Total kompensasi Komisaris Utama BUMN besar sekitar Rp146-170 juta per bulan untuk honorarium pokok, dan bisa melampaui Rp200 juta per bulan bila tunjangan dan bonus dihitung, belum termasuk tantiem tahunan yang bisa mencapai miliaran rupiah. Anggota komisaris menerima 90% dari honorarium Komisaris Utama, dan Wakil Komisaris Utama 42,5% dari gaji direktur utama.

Dasar hukumPeraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN (Pasal 83); keputusan RUPS atau Menteri BUMN

Honorarium dewan komisaris BUMN diatur Permen BUMN Per-3/MBU/03/2023 Pasal 83: Komisaris Utama 45% dari gaji direktur utama, Wakil Komisaris Utama 42,5%, dan anggota dewan komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama. Tantiem mengikuti proporsi yang sama. Besaran ditetapkan setiap tahun oleh RUPS atau Menteri BUMN.

Berapa Gaji Komisaris per Bulan?

Gaji komisaris — lebih tepat disebut honorarium — untuk komisaris BUMN mengikuti formula yang ditetapkan peraturan. Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/MBU/03/2023 Pasal 83, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN menerima honorarium yang disesuaikan dengan tingkat jabatan sebagai berikut: Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5 persen dari gaji direktur utama, dan anggota dewan komisaris sebesar 90 persen dari honorarium Komisaris Utama. Komposisi tantiem atau insentif khusus mengikuti proporsi yang sama.

Dalam praktiknya, formula ini menghasilkan angka yang sangat besar. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada 2025, gaji pokok Komisaris Utama Pertamina berada di angka sekitar Rp170 juta per bulan, belum termasuk tunjangan tetap lainnya. Untuk MIND ID (holding industri tambang nasional), honorarium Komisaris Utama diperkirakan mencapai Rp146,25 juta per bulan, sedangkan anggota dewan komisaris memperoleh sekitar Rp131,65 juta per bulan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa komisaris BUMN besar memperoleh penghasilan ratusan juta rupiah per bulan, meskipun mereka tidak mengelola operasional harian perusahaan.

Contoh lain yang sering dikutip adalah BNI, yang mengalokasikan sekitar Rp124 miliar untuk membayar honorarium 11 komisarisnya. Bila dirata-rata, masing-masing komisaris menerima sekitar Rp11 miliar per tahun atau sekitar Rp916 juta setiap bulan. Namun angka ini adalah rata-rata kasar yang mencakup tantiem dan komponen lainnya, bukan honorarium bulanan murni, sehingga harus dibaca dengan hati-hati. Untuk KAI, total remunerasi tahunan dewan komisaris mencapai Rp14,06 miliar ditambah tantiem sekitar Rp9,37 miliar dan THR Rp886 juta, yang bila dihitung rata-rata menghasilkan sekitar Rp1,17 miliar per bulan dari total kompensasi tersebut, meskipun lagi-lagi ini adalah rata-rata yang mencakup banyak komponen.

Yang penting dipahami, honorarium komisaris ditetapkan setiap tahun oleh RUPS (untuk persero) atau Menteri BUMN (untuk perum), dengan memperhatikan kinerja perusahaan, cadangan, industri sejenis, dan ukuran perusahaan. Artinya, honorarium komisaris tidak tetap selamanya, tetapi ditinjau dan ditetapkan ulang setiap tahun berdasarkan kinerja dan kondisi perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi direksi dan memastikan perusahaan dikelola dengan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG). Komisaris mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan, meninjau dan menyetujui anggaran belanja modal yang besar, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan memberi nasihat kepada direksi. Sebagai contoh, pada rapat Dewan Komisaris PLN pada 5 November 2025, Komite Audit di bawah Dewan Komisaris meninjau dan menyetujui anggaran belanja modal sebesar Rp10 triliun untuk pengembangan energi hijau.

Tugas kedua adalah menilai kinerja direksi. Komisaris mengevaluasi apakah direksi mencapai target yang ditetapkan RUPS, termasuk rasio profitabilitas, kepuasan pemegang saham, dan peningkatan GCG. Kementerian BUMN, di bawah Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang dibentuk pada 1 Agustus 2025, menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis KPI yang lebih ketat bagi dewan komisaris. KPI ini tidak hanya mengukur kehadiran, tetapi juga keefektifan pengawasan, peningkatan GCG, dan kontribusi terhadap pencapaian target strategis perusahaan.

Tugas ketiga adalah melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Karena BUMN dimiliki negara, komisaris BUMN pada dasarnya melindungi kepentingan publik sebagai pemilik akhir perusahaan. Komisaris harus memastikan perusahaan tidak hanya mencari laba, tetapi juga menjalankan penugasan publik, seperti menyediakan energi, transportasi, atau layanan keuangan yang terjangkau.

Tugas keempat adalah mengelola risiko dan kepatuhan. Komisaris melalui komite audit dan komite risiko mengawasi laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan manajemen risiko perusahaan. Kegagalan pengawasan dapat berujung pada skandal keuangan atau kerugian negara, sehingga tanggung jawab komisaris sangat besar meskipun mereka tidak mengelola operasional harian. Inilah argumen yang sering dipakai untuk membenarkan honorarium komisaris yang tinggi: pengawasan BUMN berkapitalisasi besar membutuhkan keahlian manajerial dan menanggung risiko politik yang tinggi.

Tunjangan dan Tantiem Komisaris BUMN

Di luar honorarium bulanan, komisaris BUMN menerima berbagai tunjangan dan fasilitas. Yang paling utama adalah tunjangan perumahan, tunjangan hari raya (THR), fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, dan bantuan hukum. Untuk Komisaris Utama Pertamina, tunjangan kinerja berdasarkan evaluasi tahunan bisa mencapai Rp2 miliar per tahun, dan honor untuk setiap keikutsertaan dalam rapat dewan komisaris berkisar Rp30-50 juta per pertemuan. Fasilitas non-tunai seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan asuransi premium total nilainya bisa menyentuh Rp1-2 miliar per tahun bila diuangkan.

Komponen terbesar kedua setelah honorarium adalah tantiem atau insentif kinerja tahunan. Tantiem dibayarkan bila perusahaan mencapai target laba dan kinerja yang ditetapkan RUPS. Proporsinya mengikuti formula yang sama: Komisaris Utama 45 persen dari insentif direktur utama, Wakil Komisaris Utama 42,5 persen, dan anggota komisaris 90 persen dari insentif Komisaris Utama. Untuk perusahaan besar yang labanya triliunan rupiah, tantiem komisaris bisa mencapai miliaran rupiah per tahun, bahkan puluhan miliar rupiah dalam kasus tertentu.

Komponen ketiga adalah bonus tahunan yang terkait dengan kinerja perusahaan. Komisaris Utama Pertamina, misalnya, berpotensi menerima bonus tahunan yang dapat mencapai puluhan miliar rupiah tergantung pada laba bersih perusahaan dan keputusan RUPS. Angka ini sangat bervariasi dan tidak dapat dipatok sebagai penghasilan tetap, karena bergantung pada kinerja perusahaan pada tahun tersebut.

Dengan seluruh komponen ini, total kompensasi komisaris BUMN besar bisa mencapai Rp200 juta per bulan atau lebih, bahkan sebelum tantiem tahunan dihitung. Untuk Komisaris Utama MIND ID, misalnya, total pendapatannya diperkirakan dapat mengangkat totalnya menjadi lebih dari Rp200 juta per bulan bila tunjangan dan bonus dihitung. Inilah sebabnya jabatan komisaris BUMN menjadi salah satu jabatan yang paling diperebutkan di Indonesia.

Gaji Komisaris per BUMN: Pertamina, MIND ID, BNI, KAI, Telkom

Perbedaan gaji komisaris antar BUMN mencerminkan perbedaan skala dan laba perusahaan. Pertamina, sebagai BUMN energi terbesar, menetapkan honorarium Komisaris Utama sekitar Rp170 juta per bulan. MIND ID, holding tambang nasional, menetapkan Komisaris Utama sekitar Rp146,25 juta dan anggota sekitar Rp131,65 juta per bulan. Jasa Marga, Pelindo, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga memberikan kompensasi yang menggiurkan, meskipun angka pastinya bervariasi menurut laporan tahunan masing-masing.

BNI menonjol karena total alokasi honorariumnya yang sangat besar: sekitar Rp124 miliar untuk 11 komisaris, atau rata-rata sekitar Rp916 juta per bulan bila dibagi rata. Namun angka ini harus dibaca hati-hati karena mencakup tantiem dan komponen tahunan lainnya, bukan honorarium bulanan murni. KAI mengalokasikan total remunerasi tahunan Rp14,06 miliar ditambah tantiem Rp9,37 miliar dan THR Rp886 juta untuk dewan komisarisnya. Telkom, sebagai BUMN telekomunikasi terbesar, juga mengalokasikan remunerasi komisaris yang besar, meskipun angka pastinya mengikuti laporan tahunan perusahaan.

Pola umumnya adalah: semakin besar aset, laba, dan kompleksitas perusahaan, semakin besar honorarium komisarisnya. BUMN perbankan dan energi, yang mengelola aset ratusan triliun rupiah, membayar komisarisnya lebih besar daripada BUMN kecil di sektor jasa atau manufaktur. Formula 45 persen dari gaji direktur utama memastikan bahwa honorarium komisaris selalu sebanding dengan gaji direksi di perusahaan yang sama, sehingga perusahaan dengan direksi bergaji besar otomatis memiliki komisaris bergaji besar pula.

Bagi publik, transparansi laporan tahunan adalah kunci untuk memverifikasi angka-angka ini. Setiap BUMN yang tercatat di bursa atau yang diaudit secara publik wajib mempublikasikan remunerasi dewan komisaris dan direksi dalam laporan tahunannya, meskipun rincian per individu tidak selalu dirinci. Media dan peneliti dapat menghitung rata-rata dari total remunerasi yang dipublikasikan, seperti yang dilakukan untuk BNI dan KAI di atas.

Kontroversi Gaji Komisaris BUMN

Gaji komisaris BUMN selalu memicu kontroversi. Kritik utama adalah bahwa komisaris tidak mengelola operasional harian, tetapi menerima honorarium ratusan juta rupiah per bulan, jauh di atas gaji pekerja biasa. Kritik ini menguat ketika perusahaan yang diawasi komisaris mengalami kerugian, skandal, atau pelayanan buruk, karena publik mempertanyakan apa yang sebenarnya diawasi oleh komisaris dengan bayaran sebesar itu.

Kritik kedua adalah rangkap jabatan. Laporan bahwa 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN dan anak perusahaannya memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan: dapatkah seseorang yang sibuk sebagai wakil menteri mengawasi BUMN secara efektif? Dapatkah ia menghindari konflik kepentingan antara jabatan pemerintahannya dan jabatan komisarisnya? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara memuaskan dan menjadi bahan perdebatan publik.

Pembelaan atas gaji komisaris BUMN berargumen bahwa pengawasan BUMN besar membutuhkan keahlian manajerial tingkat tinggi, pengalaman industri, dan jaringan yang luas, yang hanya dimiliki segelintir orang. Orang-orang seperti itu, argumennya, bisa memperoleh penghasilan serupa atau lebih besar di sektor swasta, sehingga BUMN harus membayar kompetitif untuk menarik mereka. Selain itu, komisaris menanggung risiko reputasi dan hukum bila perusahaan yang diawasinya bermasalah, sehingga kompensasi tinggi adalah premi atas risiko tersebut.

Ke depan, trennya adalah menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar: evaluasi kinerja berbasis KPI yang lebih ketat, publikasi remunerasi yang lebih rinci, dan pembatasan rangkap jabatan yang lebih jelas. Bagi publik, yang terpenting adalah memastikan bahwa komisaris yang dibayar ratusan juta rupiah per bulan benar-benar melakukan pengawasan yang efektif, bukan sekadar hadir dalam rapat dan menerima honorarium.

Kesimpulannya, gaji komisaris BUMN mengikuti formula yang jelas (Komisaris Utama 45 persen dari gaji direktur utama) dan menghasilkan angka yang sangat besar: sekitar Rp170 juta per bulan untuk Pertamina dan Rp146 juta untuk MIND ID, belum termasuk tunjangan dan tantiem yang bisa menambah totalnya hingga ratusan juta rupiah per bulan. Jabatan ini adalah salah satu jabatan dengan kompensasi tertinggi di Indonesia, dan akan selalu menjadi sorotan publik selama BUMN tetap menjadi perusahaan milik negara.

Jalan Menjadi Komisaris BUMN

Jalan menjadi komisaris BUMN tidak melalui rekrutmen terbuka seperti pegawai biasa, melainkan melalui penunjukan oleh pemegang saham. Untuk BUMN persero, komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan usulan pemegang saham, yang dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Untuk BUMN perum, komisaris atau dewan pengawas diangkat oleh Menteri BUMN. Calon komisaris umumnya adalah figur dengan rekam jejak manajerial, profesional, atau pemerintahan yang kuat: mantan direksi perusahaan besar, akademisi terkemuka, profesional hukum dan keuangan, atau pejabat publik senior.

Syarat formal menjadi komisaris BUMN meliputi integritas, kompetensi, dan tidak adanya konflik kepentingan yang dilarang peraturan. Calon komisaris menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang menilai rekam jejak, pemahaman tata kelola, dan visi pengawasannya. Proses ini dirancang untuk memastikan komisaris yang diangkat mampu mengawasi perusahaan besar dengan aset triliunan rupiah, bukan sekadar figur politik tanpa kompetensi.

Dalam praktiknya, penunjukan komisaris BUMN sering dipengaruhi pertimbangan politik, karena BUMN adalah perusahaan milik negara dan pemerintah yang berkuasa memiliki kewenangan menunjuk komisarisnya. Hal ini menimbulkan perdebatan abadi: di satu sisi, pemerintah sebagai pemilik berhak menunjuk orang yang dipercayainya; di sisi lain, penunjukan yang terlalu politis berisiko mengorbankan kompetensi dan independensi pengawasan. Komisaris independen, yang diangkat dari kalangan profesional tanpa afiliasi politik, dirancang sebagai penyeimbang, tetapi proporsinya tidak selalu dominan.

Masa jabatan komisaris BUMN umumnya lima tahun dan dapat diperpanjang, dengan evaluasi kinerja berkala. Komisaris yang kinerjanya buruk atau terlibat pelanggaran dapat diberhentikan melalui RUPS atau keputusan Menteri. Bagi profesional yang bercita-cita menjadi komisaris BUMN, jalannya adalah membangun rekam jejak manajerial yang kuat, memahami tata kelola perusahaan, dan menjaga integritas yang tidak tercela, karena ketiga hal inilah yang dinilai dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji komisaris per bulan?

Komisaris BUMN memperoleh honorarium yang besarnya mengikuti persentase dari gaji direktur utama: Komisaris Utama 45%, Wakil Komisaris Utama 42,5%, dan anggota komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama. Contohnya, Komisaris Utama Pertamina dilaporkan sekitar Rp170 juta per bulan, Komisaris Utama MIND ID sekitar Rp146,25 juta, dan anggota komisaris MIND ID sekitar Rp131,65 juta per bulan.

Berapa gaji Komisaris Utama Pertamina?

Gaji pokok atau honorarium Komisaris Utama Pertamina dilaporkan sekitar Rp170 juta per bulan, belum termasuk tunjangan tetap lainnya. Dengan tunjangan kinerja yang bisa mencapai Rp2 miliar per tahun dan honor rapat Rp30-50 juta per pertemuan, total kompensasinya jauh lebih besar.

Apa bedanya komisaris dan direksi?

Direksi mengelola perusahaan sehari-hari dan bertanggung jawab atas operasional serta kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris mengawasi direksi, memberi nasihat, dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Komisaris tidak mengelola operasional harian, tetapi memiliki wewenang pengawasan yang besar, termasuk menyetujui anggaran dan strategi tertentu.

Apa saja tunjangan komisaris BUMN?

Komisaris BUMN menerima tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, bantuan hukum, serta tantiem atau insentif kinerja tahunan. Komisaris Utama Pertamina, misalnya, juga memperoleh fasilitas kendaraan dinas, rumah dinas, dan asuransi premium dengan total nilai fasilitas yang bisa mencapai Rp1-2 miliar per tahun bila diuangkan.

Bagaimana honorarium komisaris ditetapkan?

Honorarium komisaris ditetapkan setiap tahun oleh RUPS (untuk persero) atau Menteri BUMN (untuk perum), dengan memperhatikan kinerja perusahaan, cadangan, industri sejenis, dan ukuran perusahaan. Prosedur ini diatur dalam Permen BUMN dan harus memperhatikan kinerja serta tata kelola perusahaan.

Berapa gaji komisaris anak perusahaan BUMN?

Honorarium komisaris anak perusahaan BUMN bervariasi menurut skala perusahaan. Contohnya, Komisaris Utama MIND ID sekitar Rp146,25 juta per bulan dan anggotanya sekitar Rp131,65 juta. Di BNI, rata-rata honorarium komisaris diperkirakan sekitar Rp916 juta per bulan bila total Rp124 miliar per tahun dibagi 11 komisaris, meskipun angka ini adalah rata-rata kasar yang mencakup tantiem.

Apakah komisaris BUMN boleh rangkap jabatan?

Isu rangkap jabatan komisaris BUMN menjadi sorotan publik, terutama setelah dilaporkan bahwa 30 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN dan anak perusahaannya. Rangkap jabatan diperbolehkan dalam batas tertentu menurut peraturan, tetapi efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan menjadi perdebatan.

Apakah gaji komisaris BUMN transparan?

Secara prinsip, remunerasi komisaris BUMN tercantum dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, sehingga publik dapat menghitungnya. Namun rincian per individu tidak selalu dipublikasikan secara rinci, dan media sering menghitungnya dari total remunerasi dewan komisaris yang dibagi jumlah anggota.

Sumber