◈ SakuArtis

Gaji penghasilan bruto 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Apa itu penghasilan bruto? Penghasilan bruto adalah total pendapatan seseorang sebelum dikurangi pajak, iuran, atau potongan lainnya: gaji pokok ditambah tunjangan, bonus, THR, lembur, dan penghasilan lain dari pekerjaan. Konsep ini adalah titik awal perhitungan PPh 21 dan penentu gaji bersih yang diterima karyawan. Artikel ini menjelaskan pengertian penghasilan bruto, komponennya, perbedaannya dengan penghasilan neto, dasar hukumnya, dan cara menghitungnya dengan contoh lengkap.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Waktu baca ~6 mnt
Gaji penghasilan bruto
Meja kerja dengan laptop dan kalkulator — menghitung penghasilan bruto sebelum potongan (Foto: Wikimedia Commons, berkas Desktop with laptop and calculator (Unsplash).jpg).Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok penghasilan bruto Tidak berlaku angka tunggal; contoh ilustrasi: gaji pokok Rp10.000.000 + tunjangan Rp2.000.000 = bruto Rp12.000.000

Penghasilan bruto bukan jabatan dengan gaji tetap, melainkan konsep perhitungan: total pendapatan sebelum potongan. Contoh ilustrasi yang dipakai banyak sumber: karyawan dengan gaji pokok Rp10.000.000 dan tunjangan Rp2.000.000 memiliki penghasilan bruto Rp12.000.000 per bulan; setelah dipotong pajak Rp1.500.000, penghasilan netonya Rp10.500.000. Angka-angka ini adalah contoh perhitungan, bukan gaji resmi suatu jabatan.

Gaji pokokTidak berlaku angka tunggal; contoh ilustrasi: gaji pokok Rp10.000.000 + tunjangan Rp2.000.000 = bruto Rp12.000.000

Penghasilan bruto bukan jabatan dengan gaji tetap, melainkan konsep perhitungan: total pendapatan sebelum potongan. Contoh ilustrasi yang dipakai banyak sumber: karyawan dengan gaji pokok Rp10.000.000 dan tunjangan Rp2.000.000 memiliki penghasilan bruto Rp12.000.000 per bulan; setelah dipotong pajak Rp1.500.000, penghasilan netonya Rp10.500.000. Angka-angka ini adalah contoh perhitungan, bukan gaji resmi suatu jabatan.

TunjanganTunjangan termasuk dalam bruto, bukan di luar bruto

Dalam perhitungan penghasilan bruto, tunjangan (jabatan, transport, makan, keluarga) adalah bagian dari bruto itu sendiri, bukan tambahan di luar bruto. Demikian pula bonus, THR, komisi, honorarium, lembur, dan natura tertentu termasuk dalam bruto. Potongan seperti PPh 21, BPJS, dan iuran pensiun tidak mengurangi bruto, melainkan mengurangi bruto menjadi neto.

Total per bulanTidak berlaku total tunggal; ilustrasi bruto Rp12.000.000 menghasilkan neto Rp10.500.000 setelah potongan Rp1.500.000

Penghasilan bruto adalah konsep, bukan jabatan: total pendapatan sebelum potongan. Contoh ilustrasi dari berbagai sumber: gaji pokok Rp10.000.000 + tunjangan Rp2.000.000 = bruto Rp12.000.000; setelah dipotong pajak Rp1.500.000, netonya Rp10.500.000. Total yang diterima selalu bergantung pada komponen bruto dan besar potongan masing-masing individu.

Dasar hukumUU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21; PMK Nomor 168 Tahun 2023

Penghasilan bruto diatur dalam UU PPh dan peraturan pelaksananya. Pasal 6 UU PPh mengatur pengurang penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Untuk karyawan, pemotongan PPh 21 mengikuti PP 58/2023 (tarif efektif rata-rata/TER) dan PMK 168/2023.

Apa Itu Penghasilan Bruto?

Penghasilan bruto adalah jumlah total pendapatan yang diterima atau diperoleh seseorang sebelum dikurangi pajak, biaya, atau potongan lainnya. Dengan kata lain, penghasilan bruto adalah pendapatan kotor. Dalam konteks karyawan, penghasilan bruto mencakup gaji pokok, tunjangan, uang lembur, bonus, THR, honorarium, dan penghasilan lain yang diberikan karena pekerjaan. Dalam konteks pengusaha, penghasilan bruto mencakup seluruh penghasilan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya usaha.

Konsep ini penting karena menjadi dasar perhitungan pajak dan laporan keuangan. Penghasilan bruto adalah angka yang pertama kali dihitung sebelum potongan apa pun diterapkan. Setelah bruto diketahui, barulah potongan seperti PPh 21, iuran BPJS, dan iuran pensiun diperhitungkan untuk menghasilkan penghasilan neto, yaitu uang bersih yang benar-benar diterima.

Contoh sederhana yang dipakai banyak sumber: seorang karyawan menerima gaji pokok Rp10.000.000, tunjangan Rp2.000.000, dan dipotong pajak Rp1.500.000. Maka penghasilan brutonya adalah Rp10.000.000 + Rp2.000.000 = Rp12.000.000, sedangkan penghasilan netonya adalah Rp12.000.000 - Rp1.500.000 = Rp10.500.000. Contoh ini menunjukkan dengan jelas bahwa bruto selalu lebih besar daripada neto, dan selisihnya adalah total potongan.

Penghasilan bruto juga dikenal dalam istilah lain. Dalam bahasa Inggris, konsep ini disebut gross income. Dalam laporan keuangan perusahaan, konsep yang sejalan adalah peredaran bruto, yaitu penghasilan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Dalam konteks berat barang, bruto juga berarti berat kotor (neto ditambah tara), tetapi dalam konteks penghasilan, bruto selalu berarti pendapatan kotor sebelum potongan.

Komponen Penghasilan Bruto Karyawan

Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), penghasilan bruto karyawan meliputi beberapa komponen. Pertama, gaji pokok dan tunjangan: gaji dasar sesuai perjanjian kerja ditambah tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya yang melekat pada pekerjaan. Kedua, bonus, THR, dan komisi: pembayaran yang tidak rutin tetapi diberikan karena pekerjaan, termasuk bonus tahunan, tunjangan hari raya, dan komisi penjualan.

Ketiga, honorarium dan insentif: pembayaran untuk pekerjaan tambahan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan karyawan di luar tugas pokoknya. Keempat, penghasilan dalam bentuk lain yang diterima dari pekerjaan: termasuk natura atau kenikmatan tertentu, seperti fasilitas kendaraan, tempat tinggal, atau barang yang diberikan pemberi kerja. Perlakuan pajak atas natura diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, yang menetapkan natura tertentu sebagai objek pajak.

Di luar komponen karyawan, penghasilan bruto juga bisa berasal dari sumber lain: pendapatan usaha, dividen, bunga, royalti, dan pendapatan lain-lain. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki beberapa sumber penghasilan, seluruh penghasilan bruto dari berbagai sumber dijumlahkan sebelum pengurang diterapkan, meskipun perhitungan pajaknya bisa berbeda menurut jenis penghasilannya (misalnya PPh 21 untuk gaji dan PPh final untuk penghasilan tertentu).

Penting untuk membedakan penghasilan bruto dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang bukan objek pajak, seperti bantuan atau santunan tertentu, tidak dihitung sebagai bruto untuk perhitungan pajak. Demikian pula penghasilan yang dikenai PPh final dihitung secara terpisah. Karena itu, penghasilan bruto untuk PPh 21 tidak selalu sama dengan total uang yang diterima seseorang dalam satu bulan.

Perbedaan Penghasilan Bruto dan Neto

Perbedaan utama antara penghasilan bruto dan neto terletak pada potongan. Penghasilan bruto adalah total pendapatan sebelum dikurangi pajak, iuran sosial, atau biaya lainnya. Penghasilan neto adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak, potongan BPJS, iuran pensiun, atau biaya lain. Rumusnya dapat ditulis sebagai: bruto - potongan = neto. Potongan yang paling umum adalah PPh 21, iuran BPJS Kesehatan (1 persen dari gaji untuk karyawan), iuran BPJS Ketenagakerjaan (jaminan hari tua dan pensiun), dan iuran pensiun lainnya.

Contoh perhitungan yang lebih lengkap: karyawan dengan gaji pokok Rp10.000.000, tunjangan transport Rp1.000.000, tunjangan makan Rp500.000, dan bonus Rp2.000.000 memiliki penghasilan bruto Rp13.500.000. Bila potongannya adalah PPh 21 Rp1.200.000, BPJS Kesehatan Rp135.000, dan iuran pensiun Rp270.000, total potongannya Rp1.605.000, sehingga penghasilan netonya Rp11.895.000. Contoh ini menunjukkan bahwa neto bisa jauh lebih kecil daripada bruto bila potongannya besar.

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menyamakan bruto dengan neto saat membandingkan gaji. Seseorang yang ditawari gaji Rp12 juta bruto belum tentu menerima Rp12 juta di rekeningnya; setelah potongan, yang diterima bisa Rp10-11 juta. Sebaliknya, seseorang yang menerima Rp10,5 juta bersih mungkin memiliki bruto Rp12 juta. Karena itu, saat membandingkan tawaran kerja, selalu tanyakan apakah angka yang disebutkan adalah bruto atau neto, dan mintalah rincian potongannya.

Perbedaan ini juga penting dalam slip gaji. Slip gaji yang baik menampilkan tiga angka: penghasilan bruto, total potongan, dan penghasilan neto (take home pay). Bila slip gaji hanya menampilkan satu angka tanpa rincian, karyawan berhak meminta penjelasan dari bagian HR atau payroll perusahaan.

Dasar Hukum dan Cara Menghitung PPh dari Penghasilan Bruto

Dasar hukum penghasilan bruto adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah beberapa kali hingga terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Pasal 6 UU PPh, Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dihitung dari penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan berbagai biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Artinya, wajib pajak tidak dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang diterima, tetapi setelah dikurangi biaya-biaya tertentu yang sah menurut peraturan perpajakan.

Untuk karyawan, alur perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, hitung penghasilan bruto sebulan: gaji pokok ditambah seluruh tunjangan, bonus, THR, dan penghasilan lain dari pekerjaan. Kedua, kalikan bruto sebulan menjadi bruto setahun (atau jumlahkan bruto setiap bulan bila tidak tetap). Ketiga, kurangi dengan pengurang yang diperbolehkan: biaya jabatan sebesar 5 persen dari bruto (maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun) dan iuran pensiun yang dibayar karyawan. Hasilnya adalah penghasilan neto setahun.

Keempat, kurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku (misalnya Rp54.000.000 per tahun untuk wajib pajak lajang, ditambah PTKP untuk istri dan anak bila memenuhi syarat). Hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kelima, kalikan PKP dengan tarif pajak progresif yang berlaku untuk menghitung PPh terutang setahun, lalu bagi menjadi PPh per bulan. Sejak 2024, pemotongan PPh 21 bulanan untuk karyawan umumnya memakai tarif efektif rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang menyederhanakan perhitungan bulanan dengan tetap memastikan total pajak setahunnya tepat.

Bagi pengusaha, konsepnya serupa tetapi pengurangnya berbeda: peredaran bruto dikurangi biaya-biaya usaha yang sah untuk mendapatkan penghasilan neto usaha. UMKM dengan peredaran bruto tertentu dapat memilih PPh final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, yang menyederhanakan perhitungan pajaknya. Apa pun jenis wajib pajaknya, prinsipnya sama: bruto adalah titik awal, dan pajak dihitung setelah pengurang yang sah diterapkan, bukan dari bruto secara langsung.

Contoh Soal Penghasilan Bruto dan Kesalahan Umum

Contoh soal pertama: seorang karyawan menerima gaji pokok Rp8.000.000, tunjangan jabatan Rp1.500.000, tunjangan transport Rp500.000, dan lembur Rp1.000.000 dalam satu bulan. Penghasilan brutonya adalah Rp8.000.000 + Rp1.500.000 + Rp500.000 + Rp1.000.000 = Rp11.000.000. Bila potongan PPh 21-nya Rp800.000 dan BPJS-nya Rp300.000, penghasilan netonya adalah Rp11.000.000 - Rp1.100.000 = Rp9.900.000.

Contoh soal kedua: seorang freelancer menerima honorarium Rp15.000.000 dari satu proyek dan Rp5.000.000 dari proyek lain dalam satu bulan, tanpa tunjangan. Penghasilan brutonya adalah Rp20.000.000. Bila tidak ada potongan yang dipotong pihak pemberi kerja, freelancer tersebut tetap harus menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, karena bruto adalah dasar perhitungan pajaknya, bukan angka yang sudah bersih.

Kesalahan umum pertama adalah menganggap bruto sebagai uang yang diterima. Banyak pencari kerja kecewa saat gaji bersihnya lebih kecil daripada yang dijanjikan, padahal yang dijanjikan adalah bruto. Kesalahan kedua adalah tidak menghitung seluruh komponen bruto, misalnya melupakan bonus atau THR saat menghitung pajak, sehingga pajak yang dilaporkan kurang dari seharusnya. Kesalahan ketiga adalah mencampur bruto dan neto dalam satu perhitungan, misalnya mengurangkan PTKP dari bruto tanpa mengurangkan biaya jabatan dan iuran pensiun terlebih dahulu.

Tips agar tidak salah: selalu pisahkan bruto, pengurang, dan neto dalam perhitungan; simpan slip gaji setiap bulan sebagai bukti bruto; dan gunakan kalkulator PPh 21 atau konsultasikan dengan bagian HR bila ragu. Memahami penghasilan bruto bukan hanya soal ujian atau administrasi pajak, tetapi soal memahami berapa penghasilanmu yang sebenarnya dan berapa yang benar-benar kamu terima.

Kesimpulannya, penghasilan bruto adalah total pendapatan sebelum potongan apa pun, yang menjadi titik awal perhitungan pajak dan penentu gaji bersih. Rumusnya sederhana (jumlahkan seluruh penghasilan), tetapi penerapannya menuntut ketelitian dalam membedakan komponen bruto, pengurang yang sah, dan potongan yang menghasilkan neto. Dengan memahami konsep ini, kamu dapat membaca slip gaji dengan benar, membandingkan tawaran kerja secara adil, dan menghitung pajak dengan tepat.

Penghasilan Bruto dalam Slip Gaji dan Perencanaan Keuangan

Dalam slip gaji, penghasilan bruto biasanya ditampilkan sebagai baris pertama atau bagian atas, diikuti rincian potongan dan diakhiri penghasilan neto. Slip gaji yang baik menampilkan setiap komponen bruto secara terpisah: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan makan, lembur, bonus, dan THR bila ada pada bulan tersebut. Rincian ini penting karena memungkinkan karyawan memverifikasi bahwa seluruh penghasilan yang dijanjikan benar-benar dibayarkan, dan memungkinkan bagian payroll menjelaskan setiap potongan yang diterapkan.

Kesalahan yang sering terjadi dalam membaca slip gaji adalah mengira bahwa bruto pada bulan dengan bonus atau THR adalah gaji bulanan normal. Pada bulan ketika THR atau bonus tahunan dibayarkan, bruto bulan itu melonjak jauh di atas rata-rata, tetapi neto bulan berikutnya kembali ke normal. Karena itu, untuk perencanaan keuangan, yang harus dipakai sebagai patokan adalah bruto bulanan normal tanpa komponen tidak rutin, atau rata-rata bruto tahunan dibagi dua belas bulan bila ingin gambaran yang lebih stabil.

Penghasilan bruto juga penting dalam pengajuan kredit dan pembiayaan. Bank dan lembaga keuangan umumnya menilai kemampuan membayar cicilan berdasarkan penghasilan bruto atau neto yang tercantum dalam slip gaji dan rekening koran. Sebagian bank memakai bruto sebagai dasar, sebagian memakai neto, dan sebagian memakai rata-rata tiga hingga enam bulan terakhir. Memahami perbedaan ini membantu karyawan menyiapkan dokumen yang tepat dan menghindari penolakan pengajuan karena salah memahami penghasilan sendiri.

Terakhir, penghasilan bruto adalah dasar untuk perencanaan pajak tahunan. Karyawan yang memiliki penghasilan tambahan di luar gaji, seperti honorarium atau penghasilan usaha sampingan, harus menjumlahkan seluruh bruto dari berbagai sumber saat melaporkan SPT Tahunan. Kegagalan melaporkan seluruh bruto dapat berujung pada kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administrasi. Dengan mencatat bruto setiap bulan dan menyimpan seluruh bukti penghasilan, karyawan dapat melaporkan pajak dengan akurat dan menghindari masalah di kemudian hari.

Pertanyaan Umum

Apa itu penghasilan bruto?

Penghasilan bruto adalah total pendapatan yang diterima atau diperoleh seseorang sebelum dikurangi pajak, iuran, atau potongan lainnya. Dalam konteks karyawan, penghasilan bruto mencakup gaji pokok, tunjangan, uang lembur, bonus, THR, honorarium, dan penghasilan lain yang diberikan karena pekerjaan.

Apa bedanya penghasilan bruto dan neto?

Penghasilan bruto adalah total pendapatan sebelum dikurangi potongan, sedangkan penghasilan neto adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak, iuran BPJS, iuran pensiun, atau potongan lain. Contoh: gaji pokok Rp10.000.000 ditambah tunjangan Rp2.000.000 menghasilkan bruto Rp12.000.000; setelah dipotong pajak Rp1.500.000, netonya Rp10.500.000.

Apa saja yang termasuk penghasilan bruto karyawan?

Untuk PPh 21, penghasilan bruto karyawan meliputi gaji pokok dan tunjangan, bonus, THR, dan komisi, honorarium dan insentif, serta penghasilan dalam bentuk lain yang diterima dari pekerjaan, termasuk natura atau kenikmatan tertentu sesuai PMK 66/2023.

Bagaimana cara menghitung penghasilan bruto?

Rumusnya sederhana: jumlahkan seluruh penghasilan yang diterima dalam satu periode, sebelum potongan apa pun. Contoh: gaji pokok Rp10.000.000 + tunjangan transport Rp1.000.000 + tunjangan makan Rp500.000 + bonus Rp2.000.000 = penghasilan bruto Rp13.500.000. Potongan seperti PPh 21 dan BPJS tidak mengurangi bruto, melainkan mengurangi penghasilan neto.

Apakah penghasilan bruto sama dengan gaji kotor di slip gaji?

Umumnya ya. Gaji kotor (gross salary) di slip gaji adalah penghasilan bruto: total sebelum potongan. Gaji bersih (take home pay) adalah penghasilan neto setelah potongan. Bila slip gajimu hanya menampilkan satu angka, periksa apakah angka itu sebelum atau sesudah potongan.

Apa pengurang penghasilan bruto?

Menurut Pasal 6 UU PPh, penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Untuk karyawan, pengurang yang umum adalah biaya jabatan (5% dari bruto, maksimal Rp500.000 per bulan), iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelum menerapkan tarif pajak.

Apakah penghasilan bruto memengaruhi besar pajak?

Ya, secara langsung. Penghasilan bruto adalah titik awal perhitungan PPh 21: bruto dikurangi pengurang menghasilkan penghasilan neto, neto setahun dikurangi PTKP menghasilkan Penghasilan Kena Pajak, dan PKP dikalikan tarif pajak menghasilkan PPh terutang. Semakin besar bruto, semakin besar potensi pajaknya, meskipun tarifnya progresif.

Apakah penghasilan bruto hanya berlaku untuk karyawan?

Tidak. Konsep penghasilan bruto juga berlaku untuk pengusaha dan badan usaha: peredaran bruto adalah penghasilan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh final untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu.

Sumber