Fakta Pahit: Pengurus Tidak Digaji Negara
Mari luruskan ekspektasi sejak awal. Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak digaji oleh negara. Berbeda dengan perangkat desa yang menerima penghasilan tetap dari APBDes, pengurus koperasi adalah pengelola badan usaha milik anggota — kompensasinya hanya bisa berasal dari kas koperasi itu sendiri.
Bukti paling jujur datang dari lapangan. Seorang pengurus Kopdes Merah Putih di Desa Sungai Paku, Kampar Kiri — yang terbentuk 29 April 2025 dan ber-SK notaris 6 Mei 2025 — menulis bahwa setelah enam bulan menjadi garda terdepan, gaji yang diterimanya adalah Rp0 per bulan. Bukan kasus tunggal: banyak koperasi yang baru terbentuk memang belum mampu membayar honorarium karena kasnya masih nol dan unit usahanya belum berjalan.
Prinsipnya sederhana dan perlu dipahami: honorarium pengurus bukan kewajiban tetap, melainkan opsi yang diputuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan koperasi, kebutuhan operasional, dan tingkat tanggung jawab. Jika kondisi keuangan koperasi belum sehat, honorarium bisa ditunda, dikurangi, atau ditiadakan berdasarkan keputusan rapat.
Estimasi Honorarium yang Beredar (Bukan Ketetapan)
Meski tidak ada angka resmi, berbagai media merilis estimasi kisaran honorarium — penting digarisbawahi: ini bukan ketetapan pemerintah, melainkan perkiraan yang dirujuk dari praktik koperasi dan laman koperasi.or.id:
| Jabatan | Estimasi Honorarium | Keterangan |
|---|---|---|
| Ketua | Rp2.000.000 – Rp5.000.000/bln | Ditambah insentif SHU/target |
| Sekretaris | Rp1.500.000 – Rp3.000.000/bln | Administrasi & dokumentasi |
| Bendahara | Rp1.500.000 – Rp3.500.000/bln | Pengelolaan keuangan |
| Pengurus harian | Rp500.000 – Rp1.000.000/bln | Sesuai beban kerja |
| Pengawas | Rp500.000 – Rp1.500.000/kuartal | Insentif evaluatif, bukan bulanan |
| Non-harian (uang duduk) | Rp250.000 – Rp500.000/rapat | Per pertemuan yang dihadiri |
Prinsip penentuannya: disesuaikan dengan skala usaha koperasi (mikro, kecil, menengah), kemampuan kas, dan hasil evaluasi tahunan. Koperasi yang unit usahanya sudah berjalan dan mencetak SHU-lah yang realistis membayar honorarium — dan itupun setelah disetujui RAT.
Jalur Bergaji: Skema Manajer PKWT BUMN
Ada satu jalur yang memang bergaji: manajer profesional. Manajer yang lolos seleksi bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) selama dua tahun — statusnya pegawai BUMN kontrak dengan hak normatif BUMN yang berlaku.
Estimasi honor manajer: Rp3.000.000 – Rp8.000.000 per bulan, mengikuti UMP/UMK daerah penempatan. Setelah periode dua tahun selesai, manajer bertransisi bergabung langsung ke ekosistem Koperasi Desa Merah Putih.
Skema ini dirancang untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional sejak awal — bukan sekadar mengandalkan pengurus sukarela. Bagi pencari kerja, inilah pintu masuk yang realistis jika motivasinya adalah penghasilan tetap, bukan pengabdian sosial.
Dasar Hukum: UU 25/1992 dan Inpres 9/2025
Dua payung hukum yang relevan:
- UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian — memberi ruang pemberian imbalan jasa kepada pengurus, dengan syarat diputuskan secara demokratis melalui rapat anggota. Inilah dasar legal honorarium: boleh ada, tetapi harus lahir dari RAT, bukan ditetapkan sepihak.
- Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (27 Maret 2025) — payung program, bukan payung penggajian. Inpres ini menargetkan 80.000 koperasi, melibatkan 13 kementerian dan 2 badan, dengan pendanaan dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber sah lainnya.
Program ini termasuk Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo dan diluncurkan resmi pada 21 Juli 2025. Per Juli 2026, tercatat 83.382 koperasi telah terbentuk (Liputan6) — meski perlu dibedakan antara 'terbentuk' secara badan hukum dan 'beroperasi' secara usaha; operasional ditargetkan mulai sekitar Oktober 2026.
Soal modal: setiap koperasi mendapat plafon kredit Rp3–5 miliar dari bank Himbara — bukan hibah, melainkan pinjaman dengan tenor sekitar 6 tahun yang dicairkan setelah proposal dinilai layak bank dan dijamin APBN.
Struktur Organisasi dan Tugas Pengurus
Struktur pengurus KDKMP ditetapkan ganjil, minimal lima orang:
- Ketua — penanggung jawab umum dan pengambil keputusan.
- Wakil ketua bidang usaha — mengelola unit usaha (gerai sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, logistik).
- Wakil ketua bidang keanggotaan — mengelola anggota dan partisipasi.
- Sekretaris — administrasi, dokumentasi rapat, dan surat-menyurat.
- Bendahara — pengelolaan keuangan, pembukuan, dan pelaporan.
Pengawasan dilakukan oleh pengawas koperasi, yang ketuanya dijabat ex-officio oleh kepala desa/lurah — inilah mengapa 'gaji ketua pengurus' berbeda dengan 'ketua pengawas': yang terakhir sudah bergaji sebagai kepala desa.
Unit usaha yang direncanakan mencakup gerai kebutuhan pokok, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik — dengan dukungan digitalisasi (Simkopdes, Digi Koperasi dari Telkom) dan pembayaran QRIS.
Penutup
Gaji pengurus Koperasi Merah Putih — jawaban jujurnya: tidak ada gaji tetap dari pemerintah. Banyak pengurus bekerja dengan honor Rp0 karena honorarium hanya bisa diputuskan RAT berdasarkan kemampuan kas koperasi. Estimasi yang beredar (ketua Rp2–5 juta, sekretaris Rp1,5–3 juta, bendahara Rp1,5–3,5 juta) adalah perkiraan, bukan ketetapan.
Satu-satunya jalur bergaji jelas adalah manajer PKWT di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (estimasi Rp3–8 juta/bulan, 2 tahun). Jika Anda mempertimbangkan menjadi pengurus, pahami dulu realitanya: ini lebih dekat ke pengabdian sosial daripada pekerjaan bergaji — kecuali koperasi Anda sudah sehat secara finansial dan RAT menyetujui honorarium.
Bagikan artikel ini agar tidak ada lagi yang terkecoh ekspektasi gaji besar dari program koperasi desa ini.
Pertanyaan Umum
Berapa gaji pengurus Koperasi Merah Putih?
Tidak ada gaji tetap dari pemerintah. Banyak pengurus di lapangan yang bekerja tanpa honor (Rp0) karena honorarium bukan kewajiban — melainkan opsi yang diputuskan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan kemampuan keuangan koperasi. Estimasi yang beredar: ketua Rp2–5 juta, sekretaris Rp1,5–3 juta, bendahara Rp1,5–3,5 juta per bulan — semuanya estimasi, bukan ketetapan resmi.
Apakah pengurus Kopdes Merah Putih digaji negara?
Tidak. Berbeda dengan perangkat desa, pengurus koperasi bukan aparatur yang digaji APBN/APBDes. Koperasi adalah badan usaha milik anggota; kompensasi pengurus hanya bisa berasal dari kas koperasi dan harus disetujui rapat anggota.
Berapa gaji manajer Koperasi Merah Putih?
Jalur manajer berbeda: manajer yang lolos seleksi bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema PKWT (kontrak BUMN) 2 tahun, dengan estimasi honor Rp3–8 juta/bulan mengikuti UMP/UMK daerah. Setelah 2 tahun, mereka bergabung ke ekosistem koperasi.
Siapa yang menentukan honorarium pengurus?
Rapat Anggota Tahunan (RAT) — forum tertinggi koperasi. Besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan koperasi, kebutuhan operasional, dan beban tanggung jawab. Jika kas koperasi belum sehat, honorarium bisa ditunda, dikurangi, atau ditiadakan.
Apa dasar hukum honor pengurus koperasi?
UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberi ruang pemberian imbalan jasa kepada pengurus, dengan syarat diputuskan secara demokratis melalui rapat anggota. Transparansi besaran honor dalam RAT adalah prinsipnya.
Berapa modal Koperasi Merah Putih?
Modal awal sekitar Rp3–5 miliar per koperasi — bukan hibah, melainkan kredit dari bank Himbara dengan tenor sekitar 6 tahun, dicairkan setelah proposal dinilai layak oleh bank dan dijamin APBN.
Bagaimana struktur pengurus Koperasi Merah Putih?
Minimal 5 orang (ganjil): ketua, dua wakil ketua (bidang usaha dan keanggotaan), sekretaris, dan bendahara. Ketua pengawas dijabat ex-officio oleh kepala desa/lurah.
Bagaimana cara menjadi pengurus Koperasi Merah Putih?
Melalui musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan koperasi — pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota. Untuk jalur manajer profesional, ikuti seleksi resmi yang diumumkan pemerintah/PT Agrinas Pangan Nusantara; waspadai pungutan liar karena rekrutmen resmi tidak memungut biaya.
Sumber
- Jurnal IT PLN - Gaji Koperasi Merah Putih 2026 (estimasi per jabatan, skema PKWT Agrinas, RAT)
- Zuckici - Berapa Gaji Pengurus Kopdes Merah Putih (kesaksian pengurus: Rp0 selama 6 bulan)
- Sokoguru - Skema Gaji Pengurus KDMP (UU 25/1992, honor via RAT, ketua Rp2-5 juta)
- Sekawan Media - Digitalisasi Koperasi Merah Putih (Inpres 9/2025, 83.382 koperasi, operasional Okt 2026)