◈ SakuArtis

Cara Hitung THR Karyawan 2026: Rumus + Aturan

Tunjangan Hari Raya atau THR adalah hak pekerja yang wajib dibayar perusahaan menjelang hari raya keagamaan. Besarannya diatur Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 berdasarkan masa kerja dan komponen upah. Berikut cara menghitung THR karyawan yang benar lengkap dengan contoh dan jadwal pencairannya.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Panduan terverifikasi 2026
Kategori: Cara Diperbarui 15 Oktober 2026 Waktu baca ~7 mnt
Cara cara hitung thr karyawan
Ilustrasi: cara cara hitung thr karyawan.Gambar via Unsplash — Sumber: Unsplash

Pengertian dan Dasar Hukum THR

THR atau Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. THR bukan sekadar tradisi perusahaan, melainkan hak hukum pekerja yang dilindungi regulasi.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Aturan ini merinci siapa yang berhak, cara menghitung, dan kapan THR harus dibayar.

Yang berhak menerima THR adalah seluruh pekerja, baik karyawan tetap (PKWTT), karyawan kontrak (PKWT), tenaga harian lepas, maupun pekerja asing, asalkan telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus.

THR diberikan untuk hari raya keagamaan sesuai agama masing-masing pekerja, tidak hanya Idul Fitri. Pekerja beragama lain menerima THR menjelang hari raya agamanya masing-masing.

Karena sifatnya wajib, perusahaan tidak boleh mengganti THR dengan bingkisan atau bentuk lain yang nilainya tidak setara. Pelanggaran atas kewajiban ini bisa dikenai sanksi administratif dan denda.

Pekerja outsourcing yang ditempatkan di perusahaan pengguna jasa tetap berhak atas THR dari perusahaan penyedia jasa outsourcing. Jangan sampai hak ini hilang karena status kepegawaian yang tidak langsung.

Bedakan THR dengan bonus tahunan atau tantiem karena keduanya berbeda sifat. THR adalah kewajiban hukum dengan rumus pasti, sedangkan bonus adalah kebijakan perusahaan yang besarnya tidak diatur regulasi.

THR juga berlaku untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang berkali-kali, asalkan total masa kerja memenuhi syarat. Status kontrak yang terputus-putus tetapi tanpa jeda panjang tetap dihitung sebagai masa kerja terus-menerus menurut ketentuan.

Rumus Hitung THR Berdasarkan Masa Kerja

Besaran THR ditentukan oleh masa kerja karyawan. Untuk masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus, pekerja berhak atas THR sebesar 1 bulan upah penuh.

Satu bulan upah di sini berarti upah pokok ditambah tunjangan tetap yang biasa diterima, bukan total take home pay yang mencakup tunjangan tidak tetap. Contoh: gaji pokok Rp10.000.000 plus tunjangan tetap Rp2.000.000, maka THR = 1 x Rp12.000.000 = Rp12.000.000.

Untuk masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan, THR dihitung proporsional dengan rumus (masa kerja / 12) x 1 bulan upah. Contoh: bekerja 6 bulan dengan gaji Rp6.000.000, maka THR = (6/12) x Rp6.000.000 = Rp3.000.000.

Masa kerja dihitung dalam satuan bulan penuh sampai menjelang hari raya. Pastikan HR menggunakan data masa kerja yang akurat karena selisih satu bulan mengubah nominal secara signifikan.

Perusahaan boleh memberi lebih besar dari ketentuan minimum, misalnya 1,5 bulan upah, tetapi tidak boleh kurang. Kebijakan yang lebih menguntungkan pekerja selalu diperbolehkan.

Contoh prorata lain: karyawan mulai 1 November 2025 dengan gaji Rp5.000.000 dan lebaran 20 Maret 2026 memiliki masa kerja 5 bulan, sehingga THR = (5/12) x Rp5.000.000 = Rp2.083.333. Pembulatan mengikuti kebijakan perusahaan dan kesepakatan kerja.

Untuk masa kerja yang tidak bulat, misalnya 6 bulan 20 hari, umumnya dihitung 6 bulan penuh atau mengikuti aturan pembulatan di peraturan perusahaan. Tanyakan ke HRD bagaimana perusahaamu membulatkan kelebihan hari tersebut.

THR Pekerja Harian dan Kasus Khusus

Untuk pekerja harian dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung dari rata-rata upah selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Kumpulkan bukti upah seperti slip atau rekap transfer sebagai pegangan.

Untuk pekerja harian dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung dari rata-rata upah per bulan selama masa kerjanya. Prinsipnya tetap proporsional mengikuti durasi kerja.

Karyawan tetap yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya tetap berhak atas THR tahun berjalan menurut Permenaker 6/2016. Tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja menjadi acuan, bukan tanggal pengajuan resign.

Untuk karyawan kontrak yang masa kerjanya berakhir sebelum hari raya, ketentuannya berbeda dan umumnya tidak mendapatkan THR karena hubungan kerjanya sudah selesai. Setiap kasus perlu dilihat dari jenis perjanjian dan tanggalnya.

Pekerja yang baru genap 1 bulan bekerja tepat sebelum hari raya tetap berhak THR prorata 1/12 bulan upah. Jangan sampai hak ini terlewat hanya karena statusnya karyawan baru.

Pekerja harian wajib menyimpan bukti upah seperti slip, rekap transfer bank, atau catatan mandiri yang ditandatangani mandor. Tanpa bukti tertulis, perhitungan rata-rata upah rawan diperselisihkan saat klaim.

Pekerja paruh waktu atau part-time juga berhak THR proporsional selama memenuhi syarat masa kerja 1 bulan. Prinsipnya sama: hitung rata-rata upah per bulan selama masa kerja lalu terapkan rumus prorata.

Untuk pekerja borongan yang upahnya dibayar per proyek, hitung rata-rata dari total upah yang diterima selama 12 bulan terakhir dibagi 12. Metode ini memastikan pekerja borongan mendapat perlakuan setara dengan pekerja bulanan dalam perhitungan THR.

Jadwal Pencairan dan Larangan Mencicil

THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari atau H-7 sebelum hari raya keagamaan. Untuk Idul Fitri 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh 20-21 Maret 2026, batas akhirnya sekitar 13-14 Maret 2026.

Pemerintah mengimbau perusahaan membayar lebih awal agar pekerja punya waktu cukup mempersiapkan kebutuhan lebaran. Keterlambatan pembayaran adalah pelanggaran meskipun akhirnya dibayar penuh.

THR wajib dibayar penuh secara tunai dan tidak boleh dicicil dengan alasan apa pun, termasuk alasan efisiensi atau cashflow perusahaan. Praktik mencicil bertentangan dengan penegasan Kementerian Ketenagakerjaan.

Perusahaan yang terlambat membayar dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar, sesuai PP 36/2021, tanpa menghapus kewajiban membayar THR-nya. Selain denda, tersedia sanksi administratif lewat pengawasan ketenagakerjaan.

Jika perusahaan tidak memberi kepastian sampai batas H-7, pekerja bisa melapor ke Posko Satgas THR Kementerian Ketenagakerjaan. THR juga merupakan objek PPh 21 sehingga nominal yang diterima sudah dipotong pajak.

Contoh denda: perusahaan seharusnya membayar total THR Rp100.000.000 tetapi telat, maka dendanya 5 persen x Rp100.000.000 = Rp5.000.000 di luar kewajiban THR pokok. Denda tidak menghapus kewajiban membayar THR-nya.

Cara melapor ke Posko Satgas THR: siapkan identitas, nama perusahaan, bukti hubungan kerja, dan kronologi keterlambatan, lalu datangi Disnaker setempat atau kanal aduan Kemnaker. Laporan bisa diajukan individu maupun kolektif lewat serikat pekerja.

Perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar THR tepat waktu wajib menempuh dialog bipartit dengan pekerja dan menuangkannya dalam kesepakatan tertulis yang spesifik. Namun jalur ini adalah pengecualian yang sempit, bukan pembenaran umum, karena penegasan pemerintah tetap menuntut pembayaran penuh dan tepat waktu.

Tips HR dan Karyawan Soal THR

Bagi HR, pastikan komponen upah yang dipakai sesuai struktur dan skala upah perusahaan, yaitu gaji pokok plus tunjangan tetap. Jangan asal memakai total gaji di slip yang mencakup tunjangan tidak tetap.

HR perlu memverifikasi data masa kerja tiap karyawan dengan teliti, terutama untuk karyawan baru, pekerja harian, dan kasus resign menjelang lebaran. Kesalahan satu bulan masa kerja berarti selisih nominal yang bisa memicu sengketa.

Sosialisasikan perhitungan THR secara transparan kepada karyawan sebelum hari pembayaran. Keterbukaan rumus dan angka mencegah kesalahpahaman dan protes di kemudian hari.

Bagi karyawan, hitung sendiri estimasi THR-mu dengan rumus di atas dan bandingkan dengan yang diterima. Simpan slip gaji dan bukti masa kerja sebagai arsip kalau nanti perlu komplain.

Jika ada selisih atau THR tak kunjung cair sampai H-7, sampaikan keberatan tertulis ke HRD dulu secara baik-baik. Bila tidak ada penyelesaian, laporkan ke Disnaker setempat atau Posko Satgas THR Kemnaker.

Contoh format keberatan tertulis: sampaikan identitas, masa kerja, perhitungan versimu beserta rinciannya, dan minta koreksi dalam tenggat wajar. Bahasa yang sopan tetapi tegas dengan data lengkap jauh lebih efektif daripada protes tanpa angka.

Simpan seluruh dokumen terkait THR minimal 2 tahun, termasuk slip gaji, kontrak kerja, dan bukti pembayaran. Arsip ini menjadi modal utama jika sengketa berlanjut ke mediasi atau pengadilan hubungan industrial.

Bangun komunikasi dua arah dengan HRD jauh sebelum jadwal pencairan, misalnya sebulan sebelumnya. Menanyakan estimasi jadwal dan besaran secara proaktif jauh lebih efektif daripada protes mendadak saat THR telat, dan memberi HRD waktu menyiapkan dana.

Pertanyaan Umum

Siapa saja yang berhak menerima THR?

Seluruh pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus berhak atas THR, mencakup karyawan tetap (PKWTT), karyawan kontrak (PKWT), pekerja harian lepas, hingga pekerja asing. Dasar hukumnya adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Pekerja outsourcing berhak THR dari perusahaan penyedia jasa outsourcing.

Bagaimana cara menghitung THR karyawan baru?

Karyawan dengan masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan mendapat THR proporsional dengan rumus (masa kerja / 12) x 1 bulan upah. Contoh: bekerja 6 bulan dengan gaji Rp4.800.000, maka THR = 6/12 x Rp4.800.000 = Rp2.400.000. Kelebihan hari dalam masa kerja mengikuti aturan pembulatan perusahaan.

Berapa THR untuk karyawan yang sudah kerja 1 tahun lebih?

Berhak atas 1 bulan upah penuh, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Contoh: gaji pokok Rp10.000.000 plus tunjangan tetap Rp2.000.000, maka THR-nya Rp12.000.000. Simpan bukti upah tertulis agar perhitungan rata-rata tidak diperselisihkan.

Kapan THR 2026 wajib dibayarkan?

Paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan atau H-7. Untuk Idul Fitri 1447 H yang diperkirakan 20-21 Maret 2026, batas pencairannya sekitar 13-14 Maret 2026, dan pemerintah mengimbau dibayar lebih awal. Laporan ke Posko Satgas THR bisa diajukan individu atau kolektif.

Apakah THR boleh dicicil perusahaan?

Tidak boleh. THR wajib dibayar penuh secara tunai dan tidak boleh dicicil dengan alasan apa pun. Perusahaan yang kesulitan keuangan tetap wajib membayar penuh sesuai penegasan Kementerian Ketenagakerjaan. Arsipkan dokumen THR minimal 2 tahun untuk antisipasi sengketa.

Apa sanksi perusahaan yang telat bayar THR?

Dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sesuai PP 36/2021, tanpa menghapus kewajiban membayar THR-nya. Selain itu tersedia sanksi administratif melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.

Apakah karyawan yang resign sebelum lebaran dapat THR?

Karyawan tetap (PKWTT) yang mengalami PHK atau resign dengan tanggal efektif maksimal 30 hari sebelum hari raya tetap berhak atas THR tahun berjalan. Untuk karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum hari raya, umumnya tidak mendapat THR.

Apakah THR kena pajak?

Ya, THR merupakan objek pajak penghasilan PPh 21. Nominal yang masuk ke rekening karyawan adalah besaran THR setelah dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber