◈ SakuArtis

Gaji Gaji Presiden Indonesia 2026: Rincian per Bulan + Tunjangan

Gaji Presiden Indonesia “hanya” Rp62.740.000 per bulan — terdiri dari gaji pokok Rp30.240.000 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 plus tunjangan jabatan Rp32.500.000 berdasarkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001. Angka yang tidak berubah sejak 2001 itu belum termasuk fasilitas negara: seluruh biaya rumah tangga, kesehatan, rumah dinas, dan kendaraan ditanggung APBN. Sebagai perbandingan, gaji pokoknya setara dengan sekitar 13 kali UMK Bandung 2026. Artikel ini merinci komponennya, dasar hukumnya, fasilitas yang menyertai, hingga pensiun presiden yang mencapai Rp30,24 juta per bulan seumur hidup.

Oleh Tim Riset SakuArtis · Berdasarkan aturan & data resmi
Kategori: Gaji Diperbarui 4 Oktober 2026 Waktu baca ~6 mnt
Gaji gaji presiden indonesia
Ilustrasi Istana Merdeka Jakarta — gaji Presiden Indonesia Rp62.740.000 per bulan plus fasilitas negara.Gambar via Wikimedia Commons
Gaji pokok gaji presiden indonesia Rp30.240.000/bulan (6 × Rp5.040.000, UU 7/1978)

Gaji pokok Presiden = 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden/Wapres (Ketua DPR/MPR/MA/BPK: Rp5.040.000).

Gaji pokokRp30.240.000/bulan (6 × Rp5.040.000, UU 7/1978)

Gaji pokok Presiden = 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden/Wapres (Ketua DPR/MPR/MA/BPK: Rp5.040.000).

TunjanganTunjangan jabatan Rp32.500.000/bulan (Keppres 68/2001) + tunjangan lain per aturan PNS

Di luar gaji pokok, presiden menerima tunjangan jabatan Rp32,5 juta dan tunjangan lain sesuai peraturan PNS, plus fasilitas negara penuh.

Total per bulanRp62.740.000/bulan (Rp752.880.000/tahun) + fasilitas negara penuh

Total gaji + tunjangan jabatan presiden; di luar itu seluruh biaya rumah tangga, kesehatan, rumah dinas, dan kendaraan ditanggung negara.

Dasar hukumUU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Keppres Nomor 68 Tahun 2001

UU 7/1978 menetapkan gaji pokok Presiden 6x gaji pokok tertinggi pejabat negara (Rp30.240.000) dan Wapres 4x (Rp20.160.000); Keppres 68/2001 menetapkan tunjangan jabatan Presiden Rp32.500.000 dan Wapres Rp22.000.000.

Rincian Gaji Presiden: Rp62.740.000 per Bulan

Penghasilan tetap Presiden Indonesia per bulan terdiri dari dua komponen:

KomponenNominalDasar Hukum
Gaji pokokRp30.240.000UU 7/1978 Pasal 2 (6 × Rp5.040.000)
Tunjangan jabatanRp32.500.000Keppres 68/2001 Pasal 1
TotalRp62.740.000

Per tahun, totalnya Rp752.880.000. Untuk Wakil Presiden: gaji pokok Rp20.160.000 (4 × Rp5.040.000) plus tunjangan jabatan Rp22.000.000 = Rp42.160.000/bulan.

Sebagai perbandingan, gaji pokok presiden (Rp30,24 juta) setara dengan sekitar 13 kali UMK Bandung 2026 (Rp4.737.678) dan 6 kali gaji pokok tertinggi PNS (golongan IVe Rp6.373.200). Namun ia jauh di bawah gaji Dirut BUMN yang rata-rata Rp200–500 juta per bulan — ketimpangan yang pernah dipersoalkan anggota DPR pada 2015.

Satu detail menarik dari persidangan kasus korupsi: jaksa KPK pernah heran mendengar gaji seorang staf khusus menteri sebesar Rp31 juta — karena angka itu setara dengan gaji pokok Presiden RI (Rp30.240.000). Fakta ini menggambarkan betapa “murahnya” gaji pokok kepala negara dibanding pejabat di bawahnya.

Dasar Hukum: UU 7/1978 dan Keppres 68/2001

UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden menjadi fondasi. Pasal 2: gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden; gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 kalinya. Gaji pokok tertinggi pejabat negara mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000: Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 — angka yang tidak berubah sejak 2000, sehingga gaji pokok presiden pun stagnan di Rp30.240.000.

Selain gaji pokok, UU 7/1978 memberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan bagi PNS. Besaran tunjangan jabatan ditetapkan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 (perubahan atas Keppres 168/2000): Presiden Rp32.500.000, Wakil Presiden Rp22.000.000 per bulan.

Kedua aturan ini sudah berumur lebih dari dua dekade tanpa revisi — menjelaskan mengapa gaji presiden “tidak naik-naik” meski inflasi terus berjalan.

Fasilitas Negara di Luar Gaji

UU 7/1978 Pasal 3 dan 5 memberikan fasilitas yang nilainya jauh melampaui gaji:

  • Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya.
  • Seluruh biaya rumah tangganya — ditanggung APBN.
  • Seluruh biaya perawatan kesehatan diri sendiri dan keluarganya.
  • Rumah dinas (Istana) beserta segala perlengkapannya, dengan pegawai secukupnya atas tanggungan negara.
  • Kendaraan dengan pengemudi.

Pasal 4 menegaskan: presiden/wapres yang sebelumnya pejabat negara atau PNS tidak berhak lagi menerima penghasilan sebagai pejabat negara/PNS selama menjabat — hanya menerima hak sebagai presiden/wapres.

Dengan fasilitas ini, kebutuhan hidup sehari-hari presiden praktis nol dari kantong pribadi — gaji Rp62,74 juta menjadi penghasilan bersih yang hampir utuh bisa ditabung atau digunakan pribadi.

Gaji Presiden dari Masa ke Masa

Besaran gaji presiden telah berubah mengikuti zaman:

  • 1945 — UU tentang kedudukan keuangan presiden menetapkan gaji Rp5.500/bulan untuk presiden dan Rp5.000 untuk wapres, plus tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga. Di masa itu, rumah tangga, rumah dinas, dan kendaraan sudah ditanggung negara.
  • Orde Baru–1998 — penyesuaian berkala mengikuti regulasi gaji pejabat negara.
  • 2000 — PP 75/2000 menetapkan gaji pokok pejabat negara tertinggi Rp5.040.000, yang menjadi basis perhitungan gaji presiden (6×) dan wapres (4×).
  • 2001 — Keppres 68/2001 menetapkan tunjangan jabatan presiden Rp32.500.000 dan wapres Rp22.000.000. Sejak inilah total Rp62.740.000 berlaku — dan tidak berubah hingga 2026, melewati empat presiden (Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo).

Stagnansi 25 tahun ini luar biasa bila dibandingkan dengan UMR yang naik berkali-kali lipat dalam periode sama. Pada 2001, Rp62,74 juta setara dengan puluhan kali UMR Jakarta saat itu; pada 2026, ia hanya setara sekitar 11 kali UMP Jakarta. Secara riil, daya beli gaji presiden telah tergerus inflasi secara signifikan — meski tentu saja fasilitas negaranya tidak tergerus.

Pensiun Presiden: Rp30,24 Juta Seumur Hidup

UU 7/1978 Pasal 6 ayat 2: presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir — artinya Rp30.240.000 per bulan seumur hidup.

Pembayarannya ditangani PT Taspen (Persero) berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1981 dan UU 7/1978. Contoh nyata: Taspen resmi menyerahkan manfaat program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Surakarta pada 6 November 2024, dan membayarkan manfaat pensiunnya mulai 1 November 2024 setiap bulan via rekening Bank Mandiri Taspen.

Selain pensiun pokok, bekas presiden juga tetap mendapat fasilitas tertentu sesuai ketentuan — meski tidak selengkap saat menjabat.

Perbandingan internasional juga menarik: gaji presiden Indonesia (sekitar US$3.800/bulan) berada di bawah banyak kepala negara lain — misalnya Presiden AS yang bergaji US$400.000/tahun plus tunjangan. Tetapi perbandingan ini tidak apple-to-apple karena struktur fasilitas dan biaya hidup tiap negara berbeda jauh.

Perbandingan dengan Pejabat Lain

Menariknya, take home pay anggota DPR (Rp65.595.730) kini lebih besar dari total gaji presiden (Rp62.740.000) — meski presiden adalah kepala negara. Perbandingan dengan pejabat lain (gaji pokok + tunjangan jabatan):

  • Presiden: Rp62.740.000
  • Wakil Presiden: Rp42.160.000
  • Menteri: Rp18.648.000 (gaji pokok Rp5.040.000 + tunjangan Rp13.608.000)
  • Ketua DPR: Rp30.908.000 (versi 2005; kini take home pay Rp65,6 juta dengan tunjangan konstitusional)

Namun perbandingan gaji pokok semata menyesatkan: presiden mendapat fasilitas negara penuh (rumah tangga, kesehatan, istana, kendaraan) yang tidak dinikmati pejabat lain dalam skala sama. Nilai ekonomi total jabatan presiden jauh melampaui angka Rp62,74 juta di slip.

Selain pensiun bulanan, Taspen juga menyerahkan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) — dana yang terhimpun dari iuran selama menjabat. Kombinasi pensiun pokok seumur hidup plus THT membuat jaminan hari tua bekas presiden termasuk yang paling kuat di antara seluruh jabatan negara, melampaui skema pensiun PNS biasa yang pensiun pokoknya maksimal Rp4.957.100 per bulan.

Apakah Gaji Presiden Perlu Naik?

Wacana kenaikan gaji presiden sudah lama bergulir. Pada 2015, anggota Komisi II DPR Tagore Abubakar menilai gaji presiden perlu dinaikkan agar tidak “dilecehkan bawahan” — mengingat Dirut BUMN bergaji Rp200–500 juta per bulan, jauh di atas presiden yang notabene atasan mereka dan panglima tertinggi.

Argumen pendukung kenaikan: tanggung jawab mengelola negara seluas Indonesia, perbandingan dengan Singapura yang jauh lebih kecil tapi menggaji pemimpinnya lebih tinggi, dan agar presiden tidak perlu memakai uang pribadi untuk keperluan kenegaraan informal.

Argumen penolak: fasilitas negara sudah sangat memadai, kenaikan gaji pejabat di tengah ketimpangan ekonomi rawan gejolak publik (seperti yang terjadi pada tunjangan DPR 2025), dan gaji pokok presiden terkait dengan gaji pejabat negara lain — menaikkannya berarti membuka revisi seluruh struktur gaji pejabat.

Hingga Oktober 2026, tidak ada revisi atas UU 7/1978 maupun Keppres 68/2001. Gaji Presiden Prabowo Subianto sama persis dengan yang diterima Jokowi, SBY, dan para pendahulunya sejak 2001.

Hak Mantan Presiden: Rumah, Kendaraan, dan Pengawalan (UU 7/1978)

UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak hanya mengatur gaji presiden aktif, tetapi juga hak keuangan/administratif mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Selain pensiun pokok sebesar 100% gaji pokok terakhir, Pasal 7 memberikan tunjangan-tunjangan pensiun ala PNS, biaya rumah tangga (air, listrik, telepon), serta seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden beserta keluarganya.

Pasal 8 menambahkan dua fasilitas besar sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian: (a) sebuah rumah kediaman yang layak milik negara beserta perlengkapannya; (b) sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta pengemudinya, dengan biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung negara. Mantan presiden juga mendapat pengawalan oleh personel Paspampres.

Pemberian fasilitas ini ada prosedurnya: melalui Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara dengan surat penyerahan resmi yang disimpan di Setneg. Kasus 2017 menjadi contoh — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan mobil kepresidenan Mercedes Benz S-600 Pullman Guard ke negara karena pemakaiannya sejak akhir 2014 tidak didasari surat penyerahan resmi; mobil VVIP kepresidenan memang bukan hak pribadi mantan presiden.

Pembayaran pensiun dan fasilitas dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, dan dihentikan apabila mantan presiden meninggal dunia.

Pertanyaan Umum

Berapa gaji presiden Indonesia per bulan?

Rp62.740.000 per bulan: gaji pokok Rp30.240.000 (6 × Rp5.040.000 per UU 7/1978) plus tunjangan jabatan Rp32.500.000 (Keppres 68/2001). Per tahun Rp752.880.000. Angka ini tidak berubah sejak 2001 — melewati empat presiden: Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo.

Berapa gaji wakil presiden Indonesia?

Rp42.160.000 per bulan: gaji pokok Rp20.160.000 (4 × Rp5.040.000) plus tunjangan jabatan Rp22.000.000.

Apa dasar hukum gaji presiden?

UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden (gaji pokok), dan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 (tunjangan jabatan).

Fasilitas apa saja yang diterima presiden?

UU 7/1978: seluruh biaya pelaksanaan tugas, seluruh biaya rumah tangga, seluruh biaya perawatan kesehatan diri dan keluarga, rumah dinas beserta perlengkapan, serta kendaraan dengan pengemudi.

Berapa pensiun presiden Indonesia?

100% dari gaji pokok terakhir (Rp30.240.000/bulan) seumur hidup, per UU 7/1978 Pasal 6 ayat 2. Taspen membayarkannya — untuk Jokowi mulai 1 November 2024 via Bank Mandiri Taspen.

Apakah gaji presiden pernah naik?

Gaji pokok presiden mengikuti gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR/MPR/MA/BPK Rp5.040.000 per PP 75/2000) yang tidak berubah sejak 2000. Tunjangan jabatan Rp32,5 juta ditetapkan sejak 2001 dan belum berubah.

Apakah presiden dapat THR dan gaji ke-13?

Ya, sebagai pejabat negara presiden termasuk penerima THR dan gaji ke-13 per PP 9/2026 — nominalnya mengikuti penghasilan (Rp62.740.000).

Siapa presiden Indonesia saat ini?

Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, dilantik 20 Oktober 2024 bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gaji yang diterimanya mengikuti ketentuan UU 7/1978 yang sama.

Fasilitas apa saja yang diterima mantan presiden Indonesia?

Menurut UU 7/1978 Pasal 7–8: pensiun pokok 100% gaji pokok terakhir, tunjangan pensiun, biaya rumah tangga (air/listrik/telepon), seluruh biaya kesehatan keluarga, sebuah rumah kediaman layak milik negara beserta perlengkapan, kendaraan negara beserta pengemudi, dan pengawalan Paspampres.

Bagaimana prosedur pemberian mobil negara ke mantan presiden?

Melalui Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dengan surat penyerahan resmi yang disimpan di Setneg. Mobil VVIP kepresidenan bukan hak pribadi — contohnya SBY mengembalikan Mercedes S-600 Pullman Guard ke negara pada 2017 karena tidak ada surat penyerahan resmi.

Sumber