Kenaikan Gaji Hakim 280 Persen: Fakta, Bukan Hoaks
Benarkah gaji hakim di Indonesia naik hingga 280 persen? Kabar ini ramai diperbincangkan sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan fantastis tersebut pada 12 Juni 2025, saat pengukuhan 1.451 hakim tingkat pertama di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta.
Pemerintah kemudian resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan tunjangan hakim. Berdasarkan konfirmasi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Suharto, regulasi ini sudah berlaku dan hakim bisa menerima tunjangan baru mulai Februari 2026.
Jadi, informasi kenaikan gaji hakim ini bukan hoaks. Tunjangan hakim memang naik signifikan dengan rentang Rp46,7 juta hingga Rp110,5 juta per bulan, tergantung jabatan dan tingkat pengadilan. Alasan kenaikan: hakim di Indonesia sudah 18 tahun tidak mengalami kenaikan gaji signifikan. "Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli," ujar Prabowo.
Konteks pengumuman 12 Juni 2025 penting untuk dipahami: Prabowo menyampaikannya saat pengukuhan 1.451 hakim tingkat pertama di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta — artinya kenaikan ini diumumkan langsung di hadapan para hakim yang paling diuntungkan, yaitu golongan junior yang mendapat kenaikan tertinggi hingga 280 persen. Alasan yang disampaikan pun eksplisit: hakim sudah 18 tahun tidak mengalami kenaikan gaji signifikan, dan negara membutuhkan hakim yang "benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli."
Dari pengumuman ke regulasi, jalurnya relatif cepat: PP Nomor 42 Tahun 2025 kemudian diterbitkan, dan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto mengonfirmasi regulasi ini sudah berlaku dengan tunjangan baru mulai diterima Februari 2026. Bahkan angka terendah Rp46,7 juta per bulan sudah jauh di atas bayangan penghasilan hakim era sebelumnya — menandakan skala kenaikan yang memang dirancang sebagai lompatan setelah 18 tahun stagnan, bukan penyesuaian rutin.
Apa Itu PP Nomor 42 Tahun 2025?
PP Nomor 42 Tahun 2025 merupakan regulasi terbaru yang mengatur kenaikan tunjangan jabatan bagi hakim karier di Indonesia. Peraturan ini menjadi perubahan dari PP Nomor 94 Tahun 2012 yang terakhir diperbarui melalui PP Nomor 44 Tahun 2024 pada era Presiden Jokowi.
Informasi mengenai PP ini awalnya beredar di kalangan internal pengadilan melalui dokumen berjudul "Referensi Tunjangan PNS" setebal empat halaman. Keabsahannya kemudian dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, kepada Kompas.id pada 6 Januari 2026.
Penting dicatat: yang naik adalah tunjangan jabatan, bukan gaji pokok. Namun karena tunjangan jabatan adalah komponen terbesar penghasilan hakim, dampaknya terhadap total take home pay sangat signifikan — hingga 280 persen untuk golongan junior atau paling bawah.
Silsilah regulasinya menunjukkan kontinuitas lintas pemerintahan: PP 94/2012 adalah payung lama, terakhir diperbarui lewat PP 44/2024 pada era Presiden Jokowi, dan kini digantikan PP 42/2025. Artinya kenaikan 280 persen ini bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba — ia adalah revisi dari kerangka yang sudah berusia belasan tahun, dengan penyesuaian terakhir sebelum era Prabowo terjadi pada 2024.
Detail penting yang sering terlewat: yang naik adalah tunjangan jabatan, bukan gaji pokok. Namun karena tunjangan jabatan adalah komponen terbesar penghasilan hakim, efeknya terhadap total take home pay setara dengan kenaikan gaji — hingga 280 persen untuk golongan junior. Pola ini juga menjelaskan mengapa angka-angka dalam tabel rincian semuanya berupa "tunjangan per bulan", bukan gaji pokok per bulan.
Rincian Kenaikan Tunjangan Hakim per Jabatan
Berikut rincian kenaikan tunjangan jabatan hakim berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2025:
| Jabatan | Tunjangan/Bulan (2026) | Sebelumnya |
|---|---|---|
| Ketua Pengadilan Tinggi | Rp110,5 juta | Rp40,2 juta |
| Wakil Ketua Pengadilan Tinggi | Rp105,5 juta | – |
| Hakim Utama | Rp101,5 juta | – |
| Hakim Utama Muda | Rp99,5 juta | – |
| Hakim Madya Utama | Rp95,5 juta | – |
| Ketua PN Kelas IA Khusus | Rp87,2 juta | Rp27 juta |
| Wakil Ketua PN Kelas IA Khusus | Rp80,2 juta | – |
| Ketua PN Kelas IA | Rp79 juta | – |
| Wakil Ketua PN Kelas IA | Rp71,8 juta | – |
| Hakim PN Kelas IA Khusus | Rp61,2 – Rp69,2 juta | – |
| Hakim PN Kelas IA | Rp55,7 – Rp63,7 juta | – |
Kenaikan tunjangan berlaku untuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Lonjakannya drastis: tunjangan Ketua Pengadilan Tinggi naik hampir tiga kali lipat dari Rp40,2 juta menjadi Rp110,5 juta.
Tabel di atas memperlihatkan hierarki yang rapi: setiap tingkat jabatan naik sekitar Rp1–8 juta dari tingkat di bawahnya. Di puncak, Ketua Pengadilan Tinggi menerima Rp110,5 juta — naik dari Rp40,2 juta, atau hampir tiga kali lipat (kenaikan sekitar Rp70,3 juta per bulan). Di tingkat menengah, Ketua PN Kelas IA Khusus menerima Rp87,2 juta (naik dari Rp27 juta, lebih dari tiga kali lipat), sedangkan hakim PN Kelas IA berada di Rp55,7–63,7 juta.
Yang menarik, kolom "Sebelumnya" hanya terisi untuk dua baris: Ketua PT (Rp40,2 juta) dan Ketua PN Kelas IA Khusus (Rp27 juta). Ini menunjukkan data pembanding lama yang dipublikasikan memang terbatas — namun dua sampel itu sudah cukup menggambarkan skalanya: Ketua PT naik hampir 3 kali lipat dan Ketua PN IA Khusus naik lebih dari 3 kali lipat. Kenaikan ini berlaku merata untuk tiga lingkungan peradilan: umum, agama, dan Tata Usaha Negara (TUN).
Nasib Hakim Ad Hoc: Tidak Ikut Naik
Kenaikan tunjangan PP 42/2025 tidak berlaku bagi hakim ad hoc — yang mencakup hakim ad hoc tindak pidana korupsi, HAM, perikanan, dan sektor lainnya. Aturan mengenai gaji hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013, yang artinya selama 13 tahun belum mengalami penyesuaian.
Ketimpangan ini memicu reaksi keras. Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia membuka kemungkinan mogok kerja nasional jika Presiden dan MA tidak mengambil langkah konkret. Pemerintah merespons: struktur jabatan hakim ad hoc memang berbeda dengan hakim karier dan payung hukumnya pun berbeda, sehingga penanganannya terpisah — namun pemerintah menegaskan komitmen meningkatkan kesejahteraan hakim ad hoc dengan skema baru yang tengah didetailkan.
Ketimpangannya mencolok jika dibandingkan: hakim karier menikmati kenaikan hingga 280 persen lewat PP 42/2025, sementara hakim ad hoc masih mengacu Perpres Nomor 5 Tahun 2013 — aturan yang sudah 13 tahun tidak disesuaikan. Artinya selama 13 tahun, tunjangan hakim ad hoc tindak pidana korupsi, HAM, dan perikanan tidak pernah direvisi, padahal mereka menangani jenis perkara yang menjadi sorotan publik.
Tekanan datang dari Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia yang membuka kemungkinan mogok kerja nasional jika Presiden dan MA tidak mengambil langkah konkret. Pemerintah merespons dengan argumen struktural: jabatan hakim ad hoc memang berbeda dengan hakim karier dan payung hukumnya pun berbeda, sehingga penanganannya harus terpisah — disertai komitmen bahwa skema baru untuk hakim ad hoc tengah didetailkan.
Tujuan Kenaikan: Integritas Peradilan
Pemerintah berharap kenaikan pendapatan yang signifikan ini mampu meningkatkan kesejahteraan hakim — dan dengan kesejahteraan yang lebih baik, integritas dan profesionalitas diharapkan semakin terjaga.
DPR menegaskan hal serupa: "Negara sudah memenuhi hak para hakim, kini saatnya para hakim memenuhi hak rakyat atas keadilan yang bersih. Tidak ada lagi alasan untuk terlibat praktik lancung atau 'main perkara' setelah negara memberikan apresiasi pendapatan yang sangat layak." Sorotan ini relevan mengingat serangkaian kasus korupsi belakangan menjerat oknum hakim hingga pejabat tinggi MA — di mana minimnya kesejahteraan kerap dijadikan dalih makelar kasus.
MA sendiri menyatakan keyakinannya bahwa dugaan korupsi yang belakangan mencuat terjadi sebelum kebijakan kenaikan tunjangan diberlakukan — perkara yang diselidiki KPK berkaitan dengan proses panjang dari putusan tingkat pertama hingga eksekusi.
Logika kebijakan ini eksplisit dinyatakan Prabowo: negara butuh hakim yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli, dan kesejahteraan yang layak adalah prasyaratnya. DPR memperkuat dengan pernyataan keras — dengan hak para hakim sudah terpenuhi, tidak ada lagi alasan terlibat praktik lancung atau "main perkara", dan integritas hakim kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat.
MA sendiri membingkai ulang narasi korupsi yang belakangan mencuat: dugaan korupsi yang diselidiki KPK disebut terjadi sebelum kebijakan kenaikan diberlakukan, berkaitan dengan proses panjang dari putusan tingkat pertama hingga eksekusi. Dengan kata lain, kenaikan tunjangan diposisikan sebagai solusi ke depan — bukan respons atas kasus yang sedang berjalan.
Penutup
Kenaikan gaji hakim lewat PP Nomor 42 Tahun 2025 adalah fakta: tunjangan jabatan hakim karier naik hingga 280 persen menjadi Rp46,7 juta–Rp110,5 juta per bulan mulai 2026, setelah 18 tahun stagnan. Ketua Pengadilan Tinggi kini menerima Rp110,5 juta per bulan — naik dari Rp40,2 juta.
Pekerjaan rumahnya tinggal satu: keadilan bagi hakim ad hoc yang gajinya masih mengacu aturan 2013. Pemerintah berjanji skema terpisah tengah disiapkan. Untuk profil penghasilan profesi hukum lainnya, baca juga artikel gaji hakim, gaji jaksa, dan gaji advokat di SakuArtis.
Sebagai penutup angka: kenaikan hingga 280 persen untuk golongan junior, tunjangan Rp46,7–110,5 juta per bulan mulai Februari 2026, setelah 18 tahun tanpa kenaikan signifikan. Di sisi lain meja, hakim ad hoc masih menunggu skema terpisah setelah 13 tahun mengacu Perpres 5/2013. Dua kecepatan inilah yang akan menentukan apakah reformasi kesejahteraan hakim benar-benar tuntas.
Pertanyaan Umum
Benarkah gaji hakim naik 280 persen?
Ya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan tertinggi 280 persen untuk golongan junior pada 12 Juni 2025, dengan alasan hakim sudah 18 tahun tidak mengalami kenaikan gaji signifikan. Kebijakan ini dituangkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2025.
Berapa tunjangan hakim setelah kenaikan?
Tunjangan jabatan hakim karier naik menjadi Rp46,7 juta hingga Rp110,5 juta per bulan, tergantung jabatan dan tingkat pengadilan — berlaku mulai 2026.
Kapan kenaikan tunjangan hakim berlaku?
PP 42/2025 sudah berlaku dan dikonfirmasi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto; hakim mulai menerima tunjangan baru pada Februari 2026.
Berapa tunjangan Ketua Pengadilan Tinggi sekarang?
Ketua Pengadilan Tinggi menerima Rp110,5 juta per bulan (naik dari Rp40,2 juta). Wakil Ketua PT Rp105,5 juta dan Hakim Utama Rp101,5 juta per bulan.
Apakah hakim ad hoc ikut naik gajinya?
Tidak. Kenaikan PP 42/2025 hanya untuk hakim karier. Hakim ad hoc (tipikor, HAM, perikanan) masih mengacu Perpres Nomor 5 Tahun 2013 yang sudah 13 tahun tidak disesuaikan — pemerintah menyiapkan skema terpisah.
Mengapa gaji hakim dinaikkan?
Presiden Prabowo menegaskan perlunya hakim yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli. Kesejahteraan yang layak diharapkan menutup celah godaan makelar kasus dan menjaga integritas peradilan.
Apa kata DPR soal kenaikan tunjangan hakim?
DPR menyatakan dengan terpenuhinya hak para hakim, tidak ada lagi alasan terlibat praktik lancung atau main perkara — integritas hakim kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat.
Berapa tunjangan hakim pengadilan negeri kelas IA?
Ketua PN Kelas IA Rp79 juta, Wakil Ketua Rp71,8 juta, dan hakim Rp55,7 juta hingga Rp63,7 juta per bulan sesuai PP 42/2025.