UMP Bali 2026 dan Dasar Penetapannya
Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 ditetapkan Rp3.207.459 per bulan, naik sekitar 7,04% dari UMP 2025 sebesar Rp2.996.560. Penetapannya mengacu pada PP 36/2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah PP 51/2023, dengan formula yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa.
Untuk 2026, rentang alfa dinaikkan menjadi 0,5–0,9 (dari 0,1–0,3 sebelumnya), sehingga kenaikan upah minimum di berbagai provinsi berkisar 5–8%. Bali berada di tengah rentang itu dengan 7,04%.
UMP adalah jaring pengaman: ia berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK sendiri. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun wajib dibayar menurut struktur dan skala upah perusahaan, bukan sekadar UMP.
Daftar UMK Bali 2026 per Kabupaten/Kota
Empat daerah menetapkan UMK di atas UMP: Badung Rp3.791.002,57 (tertinggi, mencakup Kuta, Seminyak, dan Canggu), Denpasar Rp3.499.878,78, Gianyar Rp3.316.798,48 (Ubud), dan Tabanan Rp3.287.678,87.
Lima daerah lainnya — Jembrana, Buleleng, Klungkung, Karangasem, dan Bangli — memakai UMP provinsi Rp3.207.459, karena UMK hasil perhitungan mereka berada di bawah UMP. Aturannya: UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Selain itu ada upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk sektor pariwisata — akomodasi serta makanan dan minuman hotel berbintang — sebesar Rp3.267.693 per bulan, dan UMSK Badung untuk hotel bintang 4–5 dan F&B sebesar Rp3.828.912. Pengusaha di kawasan wisata wajib memakai UMK/UMSK yang lebih tinggi, bukan UMP.
UMR Bali vs Daerah Lain dan Biaya Hidup
Dibandingkan provinsi lain, UMP Bali 2026 (Rp3.207.459) berada di tengah: di bawah DKI Jakarta (Rp5.729.876) dan Kepulauan Riau (Rp3.879.520), tetapi di atas Jawa Barat (Rp2.191.810), Jawa Tengah (Rp2.327.386), dan Jawa Timur (Rp2.306.512).
Namun biaya hidup di kawasan wisata Bali selatan jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi, sehingga UMK Badung dan Denpasar yang lebih tinggi menjadi relevan. Serikat pekerja Bali bahkan mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp4,5 juta, dengan alasan survei kebutuhan hidup layak (KHL) sudah mencapai sekitar Rp5,2 juta per bulan — ditambah beban adat dan sosial masyarakat Bali.
Usulan Rp4,5 juta itu masih berupa tuntutan, bukan keputusan. UMP 2027 resmi baru akan ditetapkan pada akhir 2026 melalui keputusan gubernur.
Siapa yang Wajib Menerima UMR Bali dan Sanksinya
Upah minimum wajib dibayar pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih lama harus dibayar berdasarkan struktur dan skala upah yang mempertimbangkan masa kerja, jabatan, dan kinerja — tidak boleh selamanya mentok di UMR.
Kesalahan paling umum: pengusaha di kawasan wisata memakai UMP provinsi yang lebih rendah padahal domisili usahanya memiliki UMK yang lebih tinggi. Kesalahan ini bisa memicu perselisihan hubungan industrial dan sanksi ketenagakerjaan.
Pekerja yang dibayar di bawah UMK/UMSP yang berlaku dapat melapor ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kabupaten/kota. Simpan slip gaji dan kontrak kerja sebagai bukti — keduanya menentukan apakah upah yang diterima sudah sesuai ketentuan.
Pertanyaan Umum
Berapa UMR Bali 2026?
UMP Bali 2026 Rp3.207.459 per bulan, naik 7,04% dari Rp2.996.560 pada 2025.
Berapa UMK Badung 2026?
Rp3.791.002,57 per bulan — tertinggi di Bali, mencakup Kuta, Seminyak, dan Canggu.
Berapa UMK Denpasar 2026?
Rp3.499.878,78 per bulan. Gianyar Rp3.316.798,48 dan Tabanan Rp3.287.678,87.
Daerah Bali mana yang memakai UMP?
Jembrana, Buleleng, Klungkung, Karangasem, dan Bangli memakai UMP Rp3.207.459 karena UMK hasil perhitungan mereka di bawah UMP.
Berapa UMSP pariwisata Bali 2026?
Rp3.267.693 per bulan untuk sektor akomodasi dan F&B hotel berbintang; UMSK Badung untuk hotel bintang 4–5 mencapai Rp3.828.912.
Apakah UMR berlaku untuk semua pekerja?
Upah minimum wajib untuk pekerja masa kerja kurang dari 1 tahun; pekerja lebih lama wajib dibayar menurut struktur dan skala upah perusahaan.
Berapa usulan UMP Bali 2027?
Serikat pekerja mengusulkan Rp4,5 juta, dengan KHL sekitar Rp5,2 juta per bulan. Masih tuntutan, bukan keputusan resmi.
Apa dasar hukum UMR Bali?
PP 36/2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah PP 51/2023, ditetapkan tiap tahun lewat keputusan gubernur.